Diam-diam… Presiden Jokowi Izinkan Pembangunan Pulau C, D, G, dan N


Di tengah semua tertuju pada pandemi corona… ternyata ada hal besar yang terlewat dari sorotan publik…

Presiden Jokowi Izinkan Pembangunan Pulau C, D, G, dan N


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur).

Presiden Jokowi meneken Perpres tersebut pada pada 13 April dan diundangkan pada 16 April.

Dalam perpres rencana tata ruang periode 2020-2039 itu, juga disinggung mengenai pulau reklamasi di pantai Jakarta.

Di Pasal 81 ayat (1) perpres itu disebutkan, kawasan reklamasi dikategorikan sebagai Zona B8 yakni zona dengan karakteristik daya dukung lingkungan rendah, prasarana lingkungan sedang hingga rendah yang berada pada kawasan reklamasi dengan rawan intrusi air laut dan rawan abrasi.

Reklamasi disebutkan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurungan, pengeringan lahan, atau drainase.

Pulau reklamasi disebutkan yaitu Pulau C, D, G, N di pesisir pantai utara kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur.

“Kegiatan yang diperbolehkan meliputi peruntukan permukiman dan fasilitasnya, kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan industri dan pergudangan, kawasan pendukung fungsi pusat pembangkit tenaga listrik, dan/ atau kawasan peruntukan kegiatan pariwisata,” begitu bunyi Pasal 121 (a) yang menyebutkan soal reklamasi.

“Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan limbah padat dan cair, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B8 serta mengganggu muara sungai, jalur lalu lintas laut dan pelayaran, serta usaha perikanan laut,” sebut Pasal 121 (c).

Ketentuan lain yang diberlakukan untuk reklamasi ialah peruntukan kegiatan pada setiap pulau mempertimbangkan peruntukan pada pulau utama di depannya, pengaturan intensitas ruang di pulau reklamasi dengan koefisien zona terbangun paling tinggi 40% sesuai dengan hasil kajian, meminimalisir timbulnya bangkitan dan tarikan yang membebani daratan utama (mainland), dan mempertimbangkan karakteristik lingkungan.

Sumber: Media Indonesia

[portal-islam.idSabtu, 09 Mei 2020  BERITA NASIONAL

***

Sebelumnya sudah ada berita sorotan tajam begini

***

 

Cium Bau Busuk Reklamasi, Jokowi Cuci Tangan?

Oleh Alfian Risfil Auton pada hari Jumat, 03 Nov 2017 – 10:21:34 WIB


Rancangan pengembangan pulau-pulau reklamasi teluk Jakarta yang menuai kontroversi (Sumber foto : Istimewa )

JAKARTA –Bola panas pulau reklamasi teluk Jakarta makin bergerak liar. Bahkan Presiden Jokowi harus ikut angkat bicara menepis keterlibatannya. Namun keterangan Jokowi yang pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta ini justru makin memicu beragam penilaian maupun kecurigaan.

“Presiden Jokowi cerdas, dia mau cuci tangan karena sadar ini barang busuk,” ujar pengamat kebijakan publik, Amir Hamzah, kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Kamis (2/11/2017).

Amir mengungkapkan hal itu melihat semakin terbukanya berbagai bau busuk atau pelanggaran tentang pulau reklamasi teluk Jakarta. Apalagi, mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berpotensi menjadi tersangka terkait dugaan kolusi penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas lahan reklamasi pulau G hasil reklamasi Teluk Jakarta.‎ (TEROPONGSENAYAN)

***

 

Beda dengan Jokowi, sebelum ini sikap Gubernur Anies disebut ‘Berpihak pada Rakyat Bukan Pengembang, Anies Tegaskan Stop Proyek Reklamasi‘.

Inilah beritanya.

***

 

Berpihak pada Rakyat Bukan Pengembang, Anies Tegaskan Stop Proyek Reklamasi

Posted on 5 April 2018

by Nahimunkarcom

  •  

    JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan komitmennya soal reklamasi. Anies menegaskan menghentikan proyek reklamasi tersebut.

    “Jelas kita hentikan reklamasi,” kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (3/4/2018), seperti dilansir detikcom.

    Anies mengatakan reklamasi tidak dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Dia menuturkan tidak ada program untuk melanjutkan reklamasi.

    “Yang jelas kan kita nggak akan melakukan reklamasi di RPJMD kan. Ya berarti berhenti lah,” sebutnya.

    Sementara itu untuk pulau reklamasi yang telah dibangun, Anies punya kebijakan tersendiri. Dia akan memanfaatkan pulau tersebut untuk kepentingan publik.

    “Dari dulu kita mengatakan adalah kita akan memanfaatkan pulau itu untuk kepentingan publik,” jelasnya. (Detikcom)

    ***

    Kebijakan Anies ini membuktikan komitmen keberpihakannya pada rakyat, bukan pengembang seperti gubernur sebelumnya yang sampai dijuluki “Gubernur Podomoro”.*/[PORTAL-ISLAM.IDwww.portal-islam.id Kamis, 05 April 2018

    (nahimunkar.org)

     

(Dibaca 1.261 kali, 1 untuk hari ini)