Dibalik Kaderisasi Ulama Perempuan, Ada Misi Apa

Pendidikan Ulama Perempuan, Jebakan Feminisme?

Kaderisasi Ulama Perempuan: Proyek Kontraterorisme dan Deradikalisasi?

Pendidikan Kader Ulama Perempuan Masjid Istiqlal Berbau Feminisme?


  • Laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya, oleh karena itu, kita akan lakukan pendidikan keluarga ini berbasis masjid,” kata KH Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal di Jakarta.
  • Selanjutnya, KH Nasaruddin Umar juga berharap, bahwa PKUMI nantinya bisa menjadi wadah dalam menyediakan ulama-ulama perempuan di setiap provinsi di Indonesia. “Sehingga pembacaan Alquran itu juga memiliki kesetaraan gender.”
  • Perkataan Laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya,” itu arahnya berbau ke feminisme, sehingga dia tegaskan: “Sehingga pembacaan Alquran itu juga memiliki kesetaraan gender.”

    Apakah perkataan Nasaruddin Umar itu seusia dengan ayat2 Al-Qur’an?

 

Dalam Al-Qur’an ditegaskan:

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى

…dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan… [Al ‘Imran:36]

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ [ النساء:11-11]

11. Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; [An Nisa”:11]

Posted on 20 Februari 2021

by Nahimunkar.org

Selanjutnya, silakan simak 2 artikel berikut ini.

***

Pendidikan Ulama Perempuan, Jebakan Feminisme?

 
 

 


Muslimahvoice.com – Dilansir dari tribunnews.com (20/2/2021) bahwa Menteri Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga telah menandatangani MoU dengan Ketua Harian Badan Pengurus Masjid Istiqlal KH. Nasaruddin Umar. Kedekatan program kerja BPMI dengan program kerja Kemen PPPA menjadi alasan bagi BPMI untuk serius memperhatikan masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Adapun program yang diagendakan adalah pendidikan kader ulama perempuan dan program penguatan keluarga.

Betul, menjadi kebutuhan bagi umat Islam untuk memiliki da’i perempuan. Bila dahulu, di masa kekhilafahan Islam, para lulusan sekolah faqih fid-dien juga faqih ilmu kehidupan, beda dengan sekarang. Bahkan lulusan doktor tidak sedikit yang awam ilmu agama. Jadi program mencetak mubalighoh adalah kebutuhan. Bukan hanya menjadi program Masjid Istiqlal tetapi negara.

/Penyebab Kekosongan Muslimah Faqih Fid-Dien/

Sangat minimnya atau kosongnya lulusan pendidikan saat ini dari sosok muslimah faqih fid-dien, setali dengan sistem sekuler yang diterapkan. Pemisahan agama dari kehidupan menghasilkan produk pendidikan yang mencukupkan Islam pada tataran spiritual. Akhirnya, kurikulum agama di sekolah 2 JP perminggu, dengan prediksi sudah cukup untuk menyampaikan materi Islam standart Islam spiritual.

 

Demikian pula lulusan satuan pendidikan Islam belum bisa menjadikan lulusannya berfiqur da’i. Walaupun prosentase pelajaran agama jauh lebih banyak dari sekolah umum. Hal itu karena ruh sekelurisme juga menyusup ke lembaga pendidikan Islam. Sehingga ilmu agama yang dipelajari berhenti pada implementasi pribadi. Dan siswa tidak dipahamkan akan kewajiban berdakwah.

/Jebakan Feminisme/

Program mencetak kader ulama perempuan yang diselenggarakan oleh BPMI bisa menjadi solusi sementara di sistem sekuler saat ini. Akan tetapi BPMI jangan sampai terjebak dengan gaung sekulerisme. Semisal pengajaran tafsir Al Quran ataupun syarah hadist dengan prespektif gender dan hermeunetika. Kedua prespektif tersebut bukanlah ilmu syar’i dalam Islam. Dan berbahaya karena bisa mengkontektualkan ajaran Islam, menjauhkan Islam dari penerapan bernegara atau Islam kaffah.

Jebakan feminisme melalui kurikulum pendidikan kader ulama juga harus diwaspadai. Walaupun program ini bekerjasama dengan Kemen PPPA bukan kemudian menafsirkan peran, fungsi, dan kedudukan perempuan dalam kontek pemberdayaan ala feminisme yang genderis. Kompilasi Hukum Islam yang beberapa waktu lalu di ajukan oleh kalangan Feminis menjadi pelajaran berharga bagi umat Islam. 

Kurikulum Feminis seperti  perempuan bebas menentukan sikapnya dalam berpakaian, bekerja, dan bersosial dengan lawan jenis; kesetaraan dalam seluruh ranah dengan laki-laki, mendukung pluralisme,  moderasi beragama, diantara materi yang harus di luruskan bukan diajarkan. Sehingga ulama perempuan tidak menjadi corong sekuleriame, liberalisme dan derifat dari ide tersebut.

/Pendidikan Ulama Perempuan untuk Islam Kaffah/

Setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggungjawab yang sama dalam amar ma’ruf nahi munkar -dakwah-. Sebagaimana Allah ‘azza wa jalla terangkan:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Qs. At Taubah: 71).

Pendidikan kader ulama perempuan harus diarahkan untuk mencetak mubalighoh yang akan mendakwahi perempuan agar berada digaris fitrah yang ditetapkan Allah SWT. Menjalankan peran ketaatan kepada Allah SWT dan RasulNya, birrul walidain, menjadi umm dan rabbatul bait bila sudah menikah, melakukan amar ma’ruf nahi munkar, mengimplementasikan keilmuannya untuk kemajuan umat, dan menegakkan syariah di seluruh aspek kehidupan. 

Kader-kader da’i yang demikian itulah yang akan menghantarkan kaum perempuan pada martabat yang dimuliakan di dunia dan di akhirat. Mendidik umat untuk berIslam kaffah, sehingga izzul Islam wal muslimin bisa kembali. Wallahua’lam bis showwab.

Penulis:

Puji Astutik (Pelaku Dakwah bil Qalam)

d/a. Trenggalek Jawa Timur

muslimahvoice.com,   Februari 28, 2021  

 

***

 

Kaderisasi Ulama Perempuan: Proyek Kontraterorisme dan Deradikalisasi?

 
 

Oleh:

Fitria Zakiyatul Fauziyah Ch || Mahasiswi STEI Hamfara Yogyakarta

 
 

DILANSIR dari kemenpppa.go.id, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga dalam siaran pers, menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan program-program bangsa, perlu adanya bahasa agama di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas religius. Diharapkan adanya andil Masjid Istiqlal bisa menciptakan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.(19/2/2021)

Menurut Bintang Puspayoga, isu perempuan dan anak merupakan isu yang kompleks, multi sektoral, dan sangat berkaitan dengan cara berpikir masyarakat. Sehingga, ia memberikan apresiasi untuk program dari Imam Besar Masjid Istiqlal yang bertujuan mengubah cara pikir dan cara pandang masyarakat agar ramah dan responsif terhadap perempuan dan anak.

Kedudukan ini diperkuat dengan adanya Nota Kesepahaman Kementerian PPPA dengan Badan Pengurus Masjid Istiqlal (BPMI) dihadiri oleh Ketua Harian BPMI sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar di Gedung Kementerian PPPA.

Menteri PPPA berharap program ini dapat dilaksanakan dalam kerja nyata, menjadi inspirasi, tidak hanya untuk umat Islam saja, namun juga umat-umat agama lain sesuai dengan agama dan budayanya.

K.H. Nasaruddin juga mengatakan bahwa program kerja Kemen PPPA sangat dekat dengan program Kerja BPMI. BPMI akan betul-betul memperhatikan permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta menjadikan masjid sebagai tempat pusat pemberdayaan perempuan dan anak dengan tujuan untuk menginspirasi umat-umat agama lain agar melakukan hal yang sama.

Ia juga menjelaskan salah satu program BPMI adalah Pendidikan Ulama Perempuan. Belum pernah ada pendidikan ulama perempuan secara khusus, yang ada adalah pendidikan kader ulama. Banyak ulama tapi ulama perempuan sangat langka. Kita ingin perempuan itu mempunyai kekuatan intelektual untuk mengkaji kitab suci Al-Qur’an dan juga hadis. Selain itu, sejumlah program lain juga telah disiapkan guna mendukung penguatan keluarga.

“Kalau bahasa agama yang digunakan untuk pemberdayaan perempuan, ini akan sangat efektif. Bahasa agama sangat diperlukan pemerintah untuk mewujudkan program-program bangsa. Karena warga negara kita ini religius, dengan menggunakan bahasa agama, maka efektivitasnya akan luar biasa,” ujarnya.

 
 

Pengarusutamaan Gender (PUG) Meronai Nota Kesepahaman

 
 

Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani meliputi pertama, percepatan pencapaian lima arahan dari Presiden yaitu peningkatan peran perempuan dalam bidang kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam bidang pendidikan atau pengasuhan anak, penurunan kekerasan perempuan dan anak, penghapusan pekerja anak, dan penurunan perkawinan pada anak.

Kedua, pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak dalam program masjid.

Ketiga, peningkatan kualitas dan kuantitas ulama yang responsif gender dan peduli hak anak.

Keempat, penyediaan dan pertukaran data terbagi, statistik, dan informasi yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masjid.

 
 

Proyek Kontraterorisme dan Deradikalisasi

 
 

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB meluncurkan General Recommendation 30 CEDAW menitikberatkan negara untuk melindungi perempuan dari kekerasan yang berbasis gender akibat berbagai konflik, termasuk dalam hal terorisme.

Resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) no. 1325 tentang “Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan” membentengi rekomendasi tersebut. Sedangkan resolusi DK PBB no. 2178 tahun 2014 menitikberatkan pemberdayaan perempuan sebagai aspek mitigasi dalam penyebaran kekerasan radikalisme.

Kejadian ini berkaitan dengan penjelasan yang dimiliki oleh kalangan tertentu yang sering kali menyudutkan Islam sebagai agama yang tidak memihak kepada perempuan.

Semakin menguat aroma kriminalisasi ajaran Islam ideologis. Apabila Indonesia memang sedang diposisi dalam menjalankan arahan-arahan imperialisme Barat yang dijalankan di hampir seluruh penjuru dunia Islam.

 
 

Islam Memuliakan Perempuan

 
 

Alih-alih mampu mengangkat nasib perempuan, kaderisasi ulama perempuan dalam perspektif demokrasi kapitalis justru menjadi racun yang kian mengukuhkan kegagalan dan menjerumuskan perempuan ke dalam jurang kejahiliahan dan kegelapan.

Laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah Swt., dengan sebahagian-sebahagiannya, perbedaan yang sejatinya bukan untuk saling bersaing, tapi untuk saling melengkapi.

Islam telah menetapkan dalam aspek peran bahwa di samping sebagai hamba Allah Swt., yang mengemban kewajiban-kewajiban individual sebagaimana laki-laki, perempuan secara khusus telah bertanggung jawab dalam kepemimpinan sebagai ibu dan pengatur rumah tangga (umm wa rabbah al-bayt).

Bahkan kegemilangan peradaban Islam tak terlepas dari keberhasilan peran para ibu. Berhasil mendidik dan merawat generasi umat sehingga tumbuh menjadi generasi mujtahid yang telah berhasil membangun masyarakat dan peradaban Islam hingga mengalami kegemilangan.

Islam pun telah menempatkan kedudukan perempuan sebagai bagian dari masyarakat sebagaimana halnya laki-laki, termasuk dalam aktivitas politik. Keduanya dianugerahi tanggung jawab untuk mengantarkan kaum muslim menjadi umat terbaik di dunia.

Islam tak layak menjadi kambing hitam atas segala bentuk penindasan yang menyasar kaum perempuan. Sesungguhnya tak ada yang mampu menandingi keagungan Islam dalam sebuah institusi negara, yaitu negara Islam untuk memuliakan perempuan, siapa pun dia, umat atau bangsa mana pun. Wallaahu a’lam bish-shawwab.*

voa-islam.com, Jum’at, 14 Sya’ban 1442 H / 26 Maret 2021 16:05 wib

 

(nahimunkar.org)

(Dibaca 303 kali, 1 untuk hari ini)