Din Syamsuddin: Cabut Kebijakan yang Tidak Bijak

SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah

  • SKB Tiga Menteri untuk Apa?
  • Din mengatakan, SKB tiga menteri terkesan menghalangi dan menghambat pengamalan Pancasila dan pesan imperatif dari UUD 1945 Pasal 29, khususnya kebebasan beragama dan beribadah.

 

Silakan simak ini.

***

Soal Seragam dan Atribut Sekolah Tidak Urgen dan Relevan, Cabut SKB 3 Menteri


Ilustrasi (ist)

 

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Din Syamsuddin menilai, Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tentang seragam sekolah adalah kebijakan yang tidak bijak. 

Menurutnya, SKB tiga menteri ditinjau dari berbagai aspek, baik dari aspek legal, formal dan konstitusional, menyandang masalah dalam dirinya. “Karena jelas Pancasila dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dipertegas oleh Pasal 1 Ayat 1, Pasal 29, negara berdasarkan ketuhanan dan lebih lanjut memberi kebebasan bagi warga negara untuk beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya,” kata Din saat Muzakarah Majelis Silatulfikri tentang SKB Tiga Menteri Untuk Apa? yang digelar secara virtual, Rabu (17/2/2021).

Din mengatakan, SKB tiga menteri terkesan menghalangi dan menghambat pengamalan Pancasila dan pesan imperatif dari UUD 1945 Pasal 29, khususnya kebebasan beragama dan beribadah. Terutama, ditinjau dari aspek sosiologis, antropologis dan kultural dari masyarakat Indonesia yang majemuk. 

Ia meminta kepada pemerintah untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang memperparah situasi sosial kebangsaan. Apalagi SKB tiga menteri dikeluarkan saat suasana bangsa yang penuh keprihatinan karena pandemi Covid-19, dampak resesi ekonomi dan telah terjadi pembelahan masyarakat. Maka, sebaiknya jangan ada kebijakan yang justru akan semakin memperparah situasi sosial kebangsan.

Din mengatakan, SKB tiga menteri tentang pakaian seragam sekolah ini tidak relevan, tidak urgen dan tidak signifikan. Oleh karena itu, SKB tiga menteri perlu sekali untuk dihilangkan, dicabut, ditarik atau direvisi sesuai saran moderat yang banyak disampaikan tadi. Supaya, SKB tiga menteri ini tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai budaya Indonesia.

“Maka ia (SKB tiga menteri) adalah kebijakan yang tidak bijak, kebijakan yang tidak sensitif terhadap realitas,” ujarnya.

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah meminta pemerintah merevisi SKB 3 Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam surat pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum MUI Miftahul Akhyar itu, revisi diperlukan agar SKB 3 Menteri tersebut tidak memicu kegaduhan dan ketidakpastian hukum. “Perlu ada revisi agar tidak menjadi polemik,” bunyi pernyataan yang diterima Harian Terbit, Rabu (17/2/2021).

MUI merinci ada beberapa ketentuan dalam diktum SKB yang berpotensi memicu polemik, misalnya berkaitan dengan tidak boleh mewajibkan siswa dan atau tenaga pendidik di sekolah mengenakan atribut kekhasan agama tertentu. MUI menilai, pernyataan ini mesti diberi ruang batas. Hal ini harus diperjelas bahwa aturan berlaku hanya pada pihak yang berbeda agama.

“Sehingga tidak terjadi pemaksaan kekhasan agama tertentu pada pemeluk agama yang lain,” demikian surat itu.

MUI meminta pemerintah fokus dalam mengatasi masalah pandemi covid-19 alih-alih sibuk dengan aturan seragam sekolah. “Karenanya hal-hal yang menimbulkan kontroversi semestinya dihindari oleh semua pihak sehingga bangsa Indonesia lebih ringan dalam menghadapi Covid-19 dan dapat menyelesaikan masalah-masalah nasional lainnya untuk kepentingan bersama,” bunyi surat tersebut.

Harian Terbit/Safari

Kamis, 18 Februari 2021 – 11:11 WIB

 

(nahimunkar.org)

(Dibaca 59 kali, 1 untuk hari ini)