Dinilai sebagai Alat Terselubung Menyebar LGBT, Turki Keluar dari Traktat Jaga Perempuan, Dewan Eropa Kecewa


Sekretaris Jenderal Dewan Eropa Marija Pejcinovic Bric mengutarakan kekecewaannya setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membawa negaranya keluar dari traktat yang menjaga perempuan dari kekerasan.

 

Buric menegaskan traktat yang disepakati di Istanbul pada 2011 silam itu merupakan sebuah standar emas kesepakatan internasional untuk melindungi kaum hawa.

 

“Langkah [Turki] ini merupakan sebuah kemunduran besar atas segala upaya-upaya yang telah dilakukan. Dan, lebih menyedihkan karena membahayakan perlindungan perempuan di Turki, di seluruh Eropa dan sekitarnya,” kata Buric dalam pernyataan resminya seperti dikutip dari AFP.

 

Sebelumnya diketahui Turki pada Jumat (19/3/2021) lalu memutuskan keluar dari perjanjian Eropa itu setelah Erdogan meneken dekrit secara resmi.

 

Menteri Pelayanan Sosial, Keluarga, dan Pekerja Turki Zehra Zoemroet Selçuk lewat akun media sosial Twitter miliknya menyatakan hak perempuan sudah cukup kuat dijamin dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Oleh karena itu, klaim Selçuk, sistem hukum di Turki sendiri sudah cukup kuat untuk melindungi perempuan.

 

Menteri Keluarga Turki itu menegaskan kekerasan atas kaum hawa di Turki akan dihukum tanpa toleransi.

 

Alat Terselubung Menyebar LGBT

 

Muhammad Haykal, mahasiswa asal Indonesia yang tengah studi jurusan Islamic Studies and History di Marmara Üniversitesi Turki mengatakan lagkah Presiden Erdogan sudah sangat tepat, karena traktat Istanbul 2011 itu digunakan secara terselubung untuk menyebar LGBT di Turki.

 
 

“Terima Kasih kepada Presiden Erdoğan telah menghapus perjanjian/konvensi Istanbul. Banyak yang mengira bahwa ini merupakan langkah mundur terhadap perlindungan wanita. Namun realitanya adalah, kekerasan terhadap perempuan dan ekspresi ‘kesetaraan gender’ digunakan sebagai topeng demi menyebar paham LGBT dan jenis jenis orientasi seksual lainnya,” kata Muhammad Haykal dikutip dari akun Facebooknya.

 

“Tentu kekerasan terhadap perempuan di Turki sangatlah tinggi dan perlu solusi untuk menjaga hak-hak tersebut. Harapan kedepannya semoga dengan amandemen undang-undang kedepan hak-hak tersebut dapat terpenuhi. Namun bukanlah melalui Perjanjian Istanbul yang nyatanya dimotori oleh EU (Uni Eropa)!” pungkasnya.

Terima Kasih kepada Presiden Erdoğan telah menghapus perjanjian/konvensi Istanbul. Banyak yang mengira bahwa ini…

Dikirim oleh Muhammad Haykal pada Sabtu, 20 Maret 2021

[PORTAL-ISLAM.ID] 21 Maret 2021 Berita Internasional, Turki

(nahimunkar.org)

(Dibaca 254 kali, 1 untuk hari ini)