RABU, 23 RABI`UL AWWAL 1436H / JANUARY 14, 2015

 

JAKARTA (Panjimas.com) – Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM) Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar mengatakan, Presiden Jokowi bisa dipersepsikan sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) jika tetap ngotot menjadikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Zainal menegaskan bahwa persepsinya didepan publik akan buruk jika Budi Gunawan yang merupakan calon Kapolri pilihan Jokowi tersebut dipaksakan untuk dilantik menjadi Kapolri. “Sama-sama tidak menepati janji,” kata Zainal saat dihubungi Tempo, pada Rabu (14/1/2015). (Baca: Komisi III DPR Resmi Setujui Budi Gunawan yang Dijadikan Tersangka oleh KPK Menjadi Kapolri)

 

Menurut Zainal, selama masa kampanye, bahkan setelah dilantik, Jokowi kerap mengkampanyekan pemerintahan yang bersih. Pernyataan itu kini justru bertolak belakang dengan sikap Jokowi yang belum membatalkan pencalonan Budi sebagai Kapolri. Padahal saat ini Budi telah menyandang status tersangka. “Ini bisa jadi preseden buruk,” tegas Zainal.

 

Zainal mengatakan, sebenarnya citra Jokowi dalam kaitan dengan pemerintahan yang bersih sudah tercoreng saat Jokowi menunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Citra ini semakin buruk karena Jokowi ngototmenunjuk polisi pemilik rekening gendut sebagai calon Kapolri. Keputusan Jokowi ini juga telah memperluas kekecewaan di kalangan masyarakat.

Seperti diberitakan Panjimas.com sebelumnya, proses fit and proper test Komjen Pol Budi Gunawan di gedung DPR RI pada Rabu (14/1/2015) sejak pukul 09.30 WIB telah selesai. Komisi III DPR RI akhirnya secara resmi memutuskan dan menyetujui calon Kapolri tunggal pilihan Presiden Jokowi yang pada Selasa (13/1/2015) kemarin ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK itu menjadi Kapolri.

 

“Yang terhormat, Saudara calon Kapolri Budi Gunawan, setelah mendengar pandangan fraksi maka rapat pleno menyetujui surat Presiden Joko Widodo tanggal 9 Januari menyatakan setuju secara aklamasi mengangkat saudara Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia sekaligus memberhentikan Jenderal Sutarman,” kata pimpinan rapat Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin di rapat pleno Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (14/1/2015).

 

Rapat pleno yang berlangsung sekitar pukul 14.30 WIB itu sekaligus menutup proses fit and proper test calon Kapolri yang selesai hanya sehari. Komisi III DPR pun mengagendakan akan membawa hasil uji kelayakan ini di rapat paripurna DPR yang akan digelar pada Kamis (15/1/2015) besok. [GA]

 

(nahimunkar.com)

(Dibaca 488 kali, 1 untuk hari ini)