• Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi Resmi dibentuk, tertuang melalui  Peraturan Presiden No 25 tahun 2012, Perpres yang ditandatangani 2 Maret 2012.
  • Pembentukan Gugus Tugas Pornografi oleh SBY adalah amanat Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
  •  Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi ini punya tugas khusus seperti mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan pornografi. Selain itu, bertugas melakukan pencegahan dan penanganan masalah pornografi serta memantau pelaksanaan pencegahan dan penanganan pornografi. Mereka jugamelaksanakan sosialisasi, edukasi, kerjasama pencegahan dan penanganan pornografi dan melaksanakan evaluasi pelaporan.
  • MUI mendukungnya.

Inilah beritanya.

***

SBY Bentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Pornografi

JAKARTA – Presiden SBY resmi membentuk satgas terbarunya, bernama Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi. Hal ini tertuang melalui  Peraturan Presiden No 25 tahun 2012.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari itus Sekretariat Kabinet, http://www.setkab.co.id, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi dipimpin oleh Menko Kesra Agung Laksono. Ketua harian, dipegang Menteri Agama Suryadharma Ali.

Para anggotanya antara lain, Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin.

Kemudian, Mendikbud M. Nuh, Mendagri Gamawan Fauzi, Menperin MS. Hidayat, Mendag Gita Wiryawan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari E. Pangestu, Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih.

Lalu,  Mensos Salim Segaf Al Jufri, Menpora Andi Malarangeng, Kapolri Jendral Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief, Ketua KPI Dadang Rahmat, dan Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) Dr.Mukhlis Paeni.

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi ini punya tugas khusus seperti mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan pornografi. Selain itu, berugas melakukan pencegahan dan penanganan masalah pornografi serta memantau pelaksanaan pencegahan dan penanganan pornografi.

Mereka jugamelaksanakan sosialisasi, edukasi, kerjasama pencegahan dan penanganan pornografi dan melaksanakan evaluasi pelaporan.

Gugus Tugas Pornografi melakukan rapat pleno paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota, dan dipimpin oleh Ketua. Sementara Rapat Harian yang dihadiri oleh Anggota diselenggarakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

“Ketua Gugus Tugas wajib melaporkan pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan pornografi kepada Presiden secara tahunan dan lima tahun,” dijelaskan dalam  Pasal 16 Ayat 1 Perpres yang ditandatangani 2 Maret lalu ini.

Gugus Tugas dalam kewenangannya juga dapat  membentuk Sub Gugus Tugas yang dikoordinasikan oleh pejabat setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Agama. Para anggotanya, selain dari unsur  pemerintah, juga  dapat melibatkan masyarakat, akademisi. Termasuk, para praktisi, dan para penegak hukum.

Penulis: Rachmat Hidayat  |  Editor: Willy Widianto Tribunnews.com – Selasa, 13 Maret 2012 09:34 WIB

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rachmat Hidayat

***

Satgas Pornografi Ternyata Sudah Aktif Bekerja

Tribunnews.com – Selasa, 13 Maret 2012 17:15 WIB

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR — Sejak Presiden SBY resmi membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi pada 3 Maret lalu, satgas tersebut sudah mulai aktif bekerja.

“Setelah ditandatangani per 3 Maret, sudah bisa resmi bekerja,” ungkap Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (13/3/2012).

Namun, lanjutnya, untuk memudahkan tugas, para gugus tugas dimungkinkan membentuk sub-satgas di tingkat eselon satu kementerian.

Ini bertujuan agar menjadi lebih efektif dan lebih cepat melakukan implementasi tugas. Julian menambahkan, satgas anyar SBY ini memiliki sekretariat di kantor Kementerian Agama.

Lebih lanjut ia menegaskan, pembentuk Gugus Tugas Pornografi oleh SBY adalah amanat Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. (*)

Penulis: Srihandriatmo Malau  |  Editor: Yaspen Martinus

***

MUI Dukung Satgas Anti-Pornografi

JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan dukungannya kepada gugus tugas Pornografi yang dibentuk oleh pemerintah. Ketua MUI, Ma’ruf Amin, menyatakan akan siap memberikan masukan.
”Kita dukung terbentuknya satgas itu. Tapi di sisi lain MUI akan mengefektifkan juga lembaga yang memantau pornografi itu,” katanya ketika ditemui di gedung MUI Pusat, Jakarta, Selasa (13/3).
Ma’ruf mengatakan, hadirnya gugus tugas ini memang agak terlambat. Undang Undang (UU) yang memayungi gugus tugas ini sebenarnya sudah ada sejak 2008. Tapi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru meresmikan pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi melalui Peraturan Presiden No 25 tahun 2012 yang ditanda tangani pada 2 Maret lalu.
Ma’ruf menambahkan, saat ini MUI juga memiliki lembaga sendiri yang juga mengurusi masalah pornografi. Nantinya, ia berharap, MUI akan bisa bekerjasama memberikan dorongan maupun masukan agar kerja gugus tugas bisa bekerja efektif.

”Kita memang ada lembaga yang nantinya bisa menyampaikan pendapat, mengusulkan maupun mendorong agar gugus tugas bisa bekerja lebih baik,” kata salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini.

Redaktur: Hafidz Muftisany

Reporter: M Akbar Selasa, 13 Maret 2012 16:46 WIB REPUBLIKA.CO.ID,

(nahimunkar.com)

(Dibaca 184 kali, 1 untuk hari ini)