Diskusi Sehat UU Ormas & Pembubaran FPI


Thread tentang UU Ormas yang sekarang lagi trending. Semoga ini jadi perspektif dan jadi sumber diskusi yang konstruktif.

 

3 hal yang mau aku ceritain tentang UU Ormas: 

1) Pembentukan 

2) Isi 

3) Praktik. 

 

(1) Pembentukan UU ormas via Perppu yang dikeluarkan Presiden tidak memenuhi syarat Perppu; Kegentingan mendesak, legal vacuum (kekosongan hukum), Pembuatan UU saat kekosongan hukum tak memungkinkan karen kebutuhan mendesak.

 

Entah kenapa DPR saat itu dengan suara nyaris bulat langsung menyetujui Perppu menjadi UU. Biasanya ada mediator yang datengin fraksi² nawarin itu ini. 

 

(2) Isi Perppu yang kemudian disetujui DPR menjadi UU tersebut banyak bertentangan dengan UUD 45 atau tidak sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferior (hukum yg lebih tinggi kesampingkan hukum yang lebih rendah).

 

Bagaimana mungkin Pemerintah melalui UU ini bisa membubarkan bahkan melarang aktifitas berkumpul dan berserikat hanya dengan penilaiannya tanpa melalui due process of law (proses hukum) terlebih dahulu seperti yang ada dalam UU Ormas sebelumnya (UU Ormas sebelum revisi)?

 

Bisa dicek, mengenai hal ini telah ada keputusan hukum yang final & binding dari Mahkamah Konstitusi. Bahwa keputusam tentang perbuatan melawan hukum harus diproses melalui proses peradilan.

 

Pembubaran Ormas berlaku atas tuduhan pelanggaran yang dituduhkan dan jadi alasan pembubaran. 

 

Meskipun UUD45 mengkategorikan sebagai derogable rightsfreedom of association sangat dijamin oleh UUD 45 maupun instrumen HAM Internasional seperti Covenant on Civil and Political Rights

 

Negara harus mempermudah pemberian hak ini dan mempersulit pembatasannya. 

 

(3) Pelaksanaan Perppu yang kemudian disahkan menjadi UU Ormas tahun 2017 ini pada praktiknya tidak dijalankan dengan baik. Silakan pelajari asas hukum di Indonesia yang non-retro aktif (UU tidak menjangkau peristiwa hukum sebelum UU dibuat).

 

Banyak peristiwa yang dijadikan alasan oleh pemerintah bahwa FPI dianggap mengganggu ketertiban, meresahkan masyarakat & perbuatan hukum lainnya padahal peristiwa² tersebut dilakukan sebelum UU Ormas th 2017 dibuat. 

 

Pemerintah sebagai pihak yang bertugas melakukan pemberdayaan & pengawasan (asistensi) terhadap ormas yang dalam aturan turunannya berkewajiban membina ormas tidak pernah benar² melakukannya dalam perkara FPI. 

 

Pemerintah lebih suka memata-²i mereka daripada mengajak mereka dialog. 

 

Bahwa FPI tidak te-register menjadi alasan pembubaran & pelarangan kegiatan FPI, ini juga jelas tidak sesuai dengan UU Ormas yang ditandatangani Presiden Joko Widodo. Aku jelasin bagaimana perizinan Ormas menurut UU dalam tweet selanjutnya. 

 

Ormas menurut UU idealnya: 

1) berbadan hukum & terdaftar. 

2) Berbadan hukum. 

3) terdaftar . 

4) Ormas yg tak berbadan hukum & tidak terdaftar maka pemerintah wajib mendata ormas (Ormas terdata).

 

Berbadan hukum & terdaftar bukan kewajiban mutlak Ormas. baca UU 

 

3 hal penting tentang UU Ormas yaitu pembentukan, konten dan praktik menurut hematku dalam penjelasan di atas memang menjadi UU pidana administratif yang sangat bermasalah sejak awal. 

 

Pasti UU gak beres ini akan jadi sumber konflik. 

 

UU Ormas made in Jokowi ini bukan tentang penyempurnaan administrasi contrarius actus sebagaimana claim awal mereka. UU ini adalah UU ambisius untuk kepentingan sejenak & kebutuhan sesaat memberangus para oposan yang “dianggap” nakal karena enggan tunduk patuh. 

 

Jangan berlebihan hakimi rakyat apalagi menghakimi melebihi ketentuan UU, ultra petita

 

Dalam UU Ormas, frase Ormas terlarang tak ditemukan. Membubarkan Ormas Nasional harus minta pendapat hukum Mahkamah Agung (MA) dan pembubaran itu berlaku aktif setelah 30 hari putusan pengadilan

 

Mari berdemokrasi dengan baik. Negara berikan hak warga semudah mungkin, negara batasi pengekangan hak sesulit mungkin melalui due process of law, pertimbangan objektif, bersih dari kepentingan politik kekuasaan. 

 

(Dari twit @iSpuxs)

portal-islam.id, Jumat, 01 Januari 2021 CATATAN

***

Pemerintah Larang FPI Secara Sepihak, Amnesty Nilai Berpotensi Mendiskrisminasi dan Melanggar Hak Berserikat


Posted on 31 Desember 2020

by Nahimunkar.org

 

 

  • “Keputusan ini berpotensi mendiskriminasi dan melanggar hak berserikat dan berekspresi, sehingga semakin menggerus kebebasan sipil di Indonesia,” kata Usman dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (30/12/2020).

  • “UU ini bermasalah dan harus diubah. Menurut hukum internasional sebuah organisasi hanya boleh dilarang atau dibubarkan setelah ada keputusan dari pengadilan yang independen dan netral,” ujar Usman Hamid.

  • “… kita harus menyadari bahwa hukum yang melindungi suatu organisasi dari tindakan sewenang-wenang negara merupakan hukum yang sama yang melindungi hak asasi manusia,” ujar dia.


Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2019)./ KOMPAS.com Devina Halim

JAKARTA – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai keputusan pemerintah terkait pembubaran dan penghentian kegiatan organisasi Front Pembela Islam ( FPI) berpotensi mendiskrisminasi dan melanggar hak berserikat.

 
 

Adapun Pembubaran dan penghentian kegiatan itu dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

 
 

SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Kemudian, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar.

“Keputusan ini berpotensi mendiskriminasi dan melanggar hak berserikat dan berekspresi, sehingga semakin menggerus kebebasan sipil di Indonesia,” kata Usman dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (30/12/2020).

Usman menailai, keputusan tersebut bisa terjadi karena adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 diterima DPR RI sebagai undang-undang baru.

Kendati demikian, menurut Usman keputusan tersebut sudah disesalkan karena secara signifikan memangkas prosedur hukum acara pelarangan maupun pembubaran ormas, dengan menghapus mekanisme teguran dan pemeriksaan pengadilan.

 
 

“UU ini bermasalah dan harus diubah. Menurut hukum internasional sebuah organisasi hanya boleh dilarang atau dibubarkan setelah ada keputusan dari pengadilan yang independen dan netral,” ujar Usman Hamid.

 
 

Baca juga: Anggota Komisi III DPR: Apakah Pembubaran FPI Sudah Sesuai UU Ormas?

Pemerintah, menurut dia, sebaiknya tidak membuat keputusan sepihak dan mengutamakan pendekatan hukum dan peradilan.

Misalnya, kata Usman, dengan memproses hukum pengurus ataupun anggota FPI yang diduga terlibat tindak pidana, termasuk ujaran kebencian dan hasutan melakukan kekerasan berdasarkan agama, ras, asal usul kebangsaan maupun minoritas gender sebagaimana kewajiban negara.

“Dapat dimengerti adanya unsur masyarakat yang menentang sikap intoleran yang berbasis kebencian agama, ras, atau asal usul kebangsaan yang kerap ditunjukkan oleh pengurus dan anggota FPI,” kata Usman.

“Namun, kita harus menyadari bahwa hukum yang melindungi suatu organisasi dari tindakan sewenang-wenang negara merupakan hukum yang sama yang melindungi hak asasi manusia,” ujar dia.

Oleh karena itu, Usman menilai hal yang perlu diperbaiki adalah mekanismenya.

Amnesty menyarankan pemerintah untuk membuat mekanisme yang lebih adil sesuai standar-standar hukum internasional.

Termasuk pelarangan dan pembubaran sebuah organisasi melalui pengadilan yang tidak berpihak,” kata Usman.

Penulis Irfan Kamil | Editor Bayu Galih

Kompas.com – 31/12/2020, 07:30 WIB


(nahimunkar.org)

 


 

(Dibaca 116 kali, 1 untuk hari ini)