Betapa merakyatnya seorang Jokowi. Di tengah penderitaan rakyatnya yang semakin hari semakin menderita dan kelaparan, Jokowi lewat Perpres No 39/2015 menaikkan pemberian tunjangan uang muka kendaraan bermotor perorangan bagi pejabat negara. Dengan demikian para pejabat negara dapat membeli kendaraan yang besaran uang mukanya adalah Rp 210.890.000.

Berdasarkan perpres itu, tunjangan uang muka kendaraan pejabat naik dari  Rp116 juta menjadi Rp210 juta. Ini bukan lagi sekadar pemborosan anggaran, tapi sudah mengarah pada dugaan pelanggaran konstitusi.

“Kebijakan tersebut menabrak pasal 3 ayat (1) dari UU Nomor 17,  yang secara tegas mengatur, bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,” ujar Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah, Senin (6/4).

Masih banyak sekolah-sekolah yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan  rubuh. Begitu pula dengan fasilitas rumah sakit yang tidak layak, serta harga obat yang tak terjangkau.

“Semua ini harusnya menjadi prioritas utama. Bukan sebaliknya justru pejabat terus yang disusui,” ungkap Syam.

Inilah beritanya.

***
Kenaikan Tunjangan DP Mobil Pejabat Langgar Konstitusi


RMOL.
 Terbitnya Perpres No. 39/2015 yang mengatur mengenai besaran tunjangan uang muka (down payment/DP) mobil pejabat negara, dinilai melanggar konstitusi. Pemerintah bisa dianggap abai dalam mengelola keuangan negara.

Laporan: Zulfahmi Jamba

“Dengan keputusan tersebut, presiden bisa diterjemahkan abai atau secara sengaja menabrak konstitusi, yakni UU 17 tahun 2013 tentang keuangan negara,” ungkap Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah, Senin (6/4).

Berdasarkan perpres itu, tunjangan uang muka kendaraan pejabat naik dari  Rp116 juta menjadi Rp210 juta. Ini bukan lagi sekadar pemborosan anggaran, tapi sudah mengarah pada dugaan pelanggaran konstitusi.

“Kebijakan tersebut menabrak pasal 3 ayat (1) dari UU Nomor 17,  yang secara tegas mengatur, bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,” ujar Syam.

Rasa keadilan yang dimaksud, terangnya, disandarkan pada kondisi perekonomian sekarang yang semakin sulit, bahkan angka kemiskinan masih cukup tinggi.

“Belum lagi persoalan infrastruktur yang tidak pernah selesai karena korupsi,” kata Syam.

Apalagi, lanjutnya, masih banyak sekolah-sekolah yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan  rubuh. Begitu pula dengan fasilitas rumah sakit yang tidak layak, serta harga obat yang tak terjangkau.

“Semua ini harusnya menjadi prioritas utama. Bukan sebaliknya justru pejabat terus yang disusui,” ungkap Syam. [tah]Senin, 06 April 2015 , 09:00:00 WIB

***

Ditengah Kemiskinan Rakyatnya, Jokowi Pakai Uang Rakyat Rp.158,8 Milyar untuk DP Mobil Pejabat Negara

Redaksi – Minggu, 5 April 2015 17:15 WIB

Eramuslim.co – Betapa merakyatnya seorang Jokowi. Di tengah penderitaan rakyatnya yang semakin hari semakin menderita dan kelaparan, Jokowi lewat Perpres No 39/2015 menaikkan pemberian tunjangan uang muka kendaraan bermotor perorangan bagi pejabat negara. Dengan demikian para pejabat negara dapat membeli kendaraan yang besaran uang mukanya adalah Rp 210.890.000.
“Pertimbangan teknisnya silakan tanya ke Kemenkeu, yang bisa menjelaskan lebih baik. Karena diusulkan oleh lembaga, pertimbangan teknisnya ada di Kemenkeu, Kemenkeu setujui, berdasarkan itu Perpres dikeluarkan,” ujar Seskab Andi Widjajanto di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2015) lalu.
Lembaga yang dimaksud adalah DPR RI yang diketuai oleh Setya Novanto. Sementara itu pejabat negara yang akan mendapat fasilitas uang muka kendaraan menurut Perpres No 39/2015 masih mengacu pada Perpres No 68/2010.
“Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan pejabat negara pada Lembaga Negara adalah; anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Hakim Agung Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, anggota Komisi Yudisial,” bunyi pasal 1 Perpres No 68 tahun 2010.
Berikut merupakan total rincian tunjangan uang muka kendaraan bermotor perorangan pejabat yang akan dikeluarkan oleh pemerintah:
1. 560 anggota DPR x Rp 210.890.000,- = Rp 118.098.400.000,-
2. 132 anggota DPD x Rp 210.890.000,- = Rp 27.837.480.000,-
3. 40 Hakim Agung MA x Rp 210.890.000,- = Rp 8.435.600.000,-
4. 9 Hakim MK x Rp 210.890.000,- = Rp 1.898.010.000,-
5. 5 anggota BPK x Rp 210.890.000,- = Rp 1.054.450.000,-
6. 7 komisioner KY x Rp 210.890.000,- = Rp 1.476.230.000,-
Total = Rp 158.800.170.000,- (rz)/erms

(nahimunkar.com)