Ilustrasi/  foto Benz Syafei Kemiskinan/ foto nusantaranews.co


Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus melemah, pantauan di sejumlah spot antar sudah menyentuh angka Rp 15.000 yakni pada level Rp 15.100 per dolar AS, pada Selasa (4/9/2018) pukul 15.13 WIB, lansir Rmol.co.

Nilai tukar rupiah menyentuh level terendahnya sejak krisis moneter 20 tahun lalu.

Arrahmah.com Oleh Ameera Pada 4/09/2018 19:47

***

BPS Klaim Kemiskinan Menurun, Apa Benar Penghasilan Sehari Rp 14.000 Tidak Disebut Miskin?

Published on  July 17, 2018 By  Eriec Dieda

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat kemiskinan di Indonesia pada 17 Juli 2018. Menurut BPS, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai angka di bawah dua digit, tepatnya pada angka 9,82 persen per Maret 2018. Angka ini berkurang bila dibandingkan periode yang sama tahun 2017 lalu yang masih berada di angka 10,64 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2018 mencapai 25,95 juta orang atau turun 633,2 ribu orang dibanding September 2017 yang mencapai 26,58 juta orang (10,64%). Namun, konsep BPS dalam mengukur kemiskinan (basic needs approach) dipandang tidak tepat dan menyesatkan karena bersifat mikro, tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Sebab, kemiskinan terjadi pada level mikro, rumah tangga dan perorangan. Artinya, angka kemiskinan di Indonesia sebetulnya lebih tinggi dibandingkan data yang dikeluarkan BPS tersebut.

Data terbaru BPS yang dirilis pada Senin (16/7) menyebuytkan bahwa jumlah penduduk miskindi perkotaan turun sebesar 128,2 ribu orang, sementara penduduk miskin di pedesaan turun sebesar 505 ribu orang.

Kata BPS, garis kemiskinan yang menjadi batas untuk mengelompokkan penduduk jadi miskin atau tidak miskin, telah naik sebesar 3,63 persen yaitu dari Rp 387.160 per kapita pada September 2017 menjadi Rp 401.220 per kapita pada Maret 2018.

Data terbaru BPS ini mendapat sorotan dari wakil ketua DPR RI Fahri Hamzah. Melalui sebuah catatannya Fahri mengungkapkan bahwa masyarakat harus lebih jeli dalam membaca data statistik, terutama dari BPS.

 “Apakah benar kemiskinan semakin menurun? Secara statistik ya. Tapi kita jangan juga mudah terhibur oleh statistik, membacanya juga harus lebih jeli. Selain itu kembalilah ke realitas sekeliling kita dan bertanyalah, apakah benar orang miskin semakin berkurang?,” katanya.

Fahri menjelaskan, BPS mencatat garis kemiskinan per Maret 2018 sebesar Rp 401.220 per bulan. Kalau dibagi 30 hari jadi sebesar Rp 13.777. Ini ada batas orang dikatakan miskin/tidak.

“Jadi, kalau ada rakyat sehari per kepala Rp 14.000 saja, itu tidak miskin. Tidak tertangkap oleh statistik sebagai orang miskin.
Padahal 14 ribu sehari di kehidupan nyata dapat makan apa? Berapa kali kita makan? Buat ongkos ke sekolah? Bagi yang kerja buat ongkos transport? Apa cukup? Oleh statistik yang diyakini pemerintah anda tidak miskin. Tidak perlu bantuan. Tidak perlu kebijakan untuk anda dan lain-lain,” paparnya.

Oleh karenanya, kata dia, masyarakat jangan mudah terhibur dengan statistik. “Jangan mudah tepuk tangan yang membuat kita lalai dan kehilangan kesadaran bahwa ekonomi kita sedang bermasalah, kesejahteraan rakyat kita dipertaruhkan,” cetusnya.

Lebih lanjut lagi Fahri menuturkan, jika bicara soal kesejahteraan rakyat masih banyak indikator yang berbicara lain dan dalam kondisi memprihatikan. Misalnya saja tingkat upah riil buruh yang terus merosot, nilai tukar petani semakin menurun. Padahal mayoritas SDM kita ada di sektor pertanian dan buruh.

“Selama 4 tahun Pemerintahan Jokowi, upah nominal buruh tani naik dari Rp 43.808 per hari ke Rp 50.213 per hari. Tetapi, Upah riilnya justru turun dari Rp 39.383 menjadi Rp 37.711. Ini berarti kenaikan upah nominal tidak mampu mengatasi inflasi (kenaikan harga-harga kebutuhan),” ungkapnya.

Kemudian, di era pemerintahan Jokowi nilai tukar petani yang mencerminkan daya beli petani juga mengalami penurunan. Tentu ini sebuah paradoks, karena dalam waktu yang sama tingkat kemiskinan diklaim mengalami penurunan. Padahal sumber utama kemiskinan adalah kemiskinan pedesaan yang sumber pencaharian utamanya adalah pertanian.

“Inilah yang perlu disampaikan secara jujur sebab rakyat tidak berubah nasibnya hanya karena ada statistik yang memotret kemiskinan secara sumir. Pemerintah barus berani mengambil terobosan untuk mengukur kemiskinan dan kesejahteraan rakyat secara nyata,” katanya.

Menurutnya, penyembunyian keadaan rakyat dengan menggunakan statistik dapat dikatagorikan sebagai kebohongan yang disamarkan. Praktik ini harus dihentikan. “Cukuplah, jangan ada lagi dusta seperti ini. Kalau kita miskin ya miskin saja. Mari kita miskin bersama-sama. Jangan sampai statistik dipakai menghibur elite dan opini, tapi rakyat tambah sengsara,” pungkasnya. (red/ed/nn)

Editor: Gendon Wibisono & Eriec Dieda

Sumber : nusantaranews.co

***

Pemerintah Klaim Angka Kemiskinan Turun ke Titik Terendah, Benarkah?

Oleh: Zainal C Airlangga

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut berbesar hati menanggapi pengumuman Badan Pusat Statistik bahwa per Maret 2018 tingkat kemiskinan mencapai 9,82 persen. “The first time in the history of Indonesia, tingkat kemiskinannya di bawah 10 persen,” kata Sri Mulyani di acara peringatan 10 tahun Adaro masuk Bursa Efek Indonesia, Senin, 16 Juli 2018, di Hotel Ritz-Carlton Ballroom, Pacific Place.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, per Maret 2018 jumlah orang miskin di Indonesia mengalami penurunan sebesar 633,2 ribu menjadi 25,95 juta atau (9,82 persen). Angka tersebut berkurang jika dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang atau (10,12 persen).

Kepala BPS Suhariyanto menyatakan, jumlah orang miskin di Indonesia per Maret 2018 sudah berada di posisi single digit. Menurutnya, angka tersebut paling rendah sejak krisis moneter yang terjadi pada 1998 silam. “Penurunan kemiskinan bukan berarti tidak ada PR, tapi maish banyak PR, karena ada disparitas kemiskinan kota dan desa. Angka kemiskinan di desa 13,20% atau hampir dua kali lipat dibandingkan dengan kota yang sebesar 7,02%,” katanya.

Menanggapi klaim pemerintah terkait angka kemiskinan yang hanya mencapai level 1 digit, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan pemerintah seharusnya lebih transparan untuk menyampaikan data dan fakta keadaan masyarakat Indonesia. Pasalnya, menurut Fahri, data lainnya mengatakan bahwa kedalaman kemiskinan di Indonesia mengatakan makin tinggi.

Fahri menjelaskan, BPS mencatat garis kemiskinan per Maret 2018 sebesar Rp 401.220 per bulan. Kalau dibagi 30 hari jadi sebesar Rp 13.777. Ini ada batas orang dikatakan miskin/tidak.

“Jadi, kalau ada rakyat sehari per kepala Rp 14.000 saja, itu tidak miskin. Tidak tertangkap oleh statistik sebagai orang miskin. Padahal 14 ribu sehari di kehidupan nyata dapat makan apa? Berapa kali kita makan? Buat ongkos ke sekolah? Bagi yang kerja buat ongkos transport? Apa cukup? Oleh statistik yang diyakini pemerintah anda tidak miskin. Tidak perlu bantuan. Tidak perlu kebijakan untuk Anda dan lain-lain,” paparnya.

Antara Angka Statistik dan Kenyataan

Tentu saja, rilis BPS merupakan kabar menggembirakan. Namun melihat kondisi riil di masyarakat secara umum, fakta dalam angka tersebut seolah bertolak belakang. Fakta di lapangan menunjukkan begitu banyak masayarakat yang semakin terhimpit masalah ekonomi akibat berbagai kebijakan kenaikan harga kebutuhan pokok, tarif listrik, BBM, dan aneka pajak. Di saat bersamaan, daya beli masyarakat juga melemah.

Belum lagi, tingginya kriminalitas jalanan seperti begal dan penjambretan yang marak belakangan ini, menandakan adanya motif kesulitan ekonomi. Dalam kondisi rakyat seperti itu, tingkat kriminalitas meningkat, karena rakyat tidak tahan menahan lapar. “Kalau sudah urusan perut biasanya orang bertindak nekad, mencuri, merampok atau melakukan kejahatan lainnya. Mereka kepepet,” kata pengamat sosial Darmansyah Zulkirman.

Sebenarnya, jika dihitung berdasarkan standar Bank Dunia, jumlah orang miskin di Indonesia diperkirakan lebih banyak dari yang dirilis BPS. Pasalnya, dalam menghitung angka kemiskinan, BPS menggunakan standard penghasilan sebesar Rp401.220 per kapita per bulan, atau Rp13.777 per hari. Jumlah ini langsung jomplang jika diukur dengan standard kemiskinan Bank Dunia yakni sebesar US$1,9 perhari, atau setara Rp27.360 perhari atau Rp 820.800 bulan (dengan kurs Rp14.400 perdolar).

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengungkapan, jika diukur dengan standar Bank Dunia, maka angka kemiskinan bisa lebih dari dua kali lipat. “Ya 70-an juta orang angka kemiskinannya, kalau garis kemiskinannya USD 1,9 per hari. Karena (jumlah orang) yang rentan miskin saja ada 40-an juta,” kata Enny.

Sementara itu, menurut Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memberikan catatan dalam laporan terbaru dari BPS ini. Bhima menyoroti klaim BPS yang menyebutkan bahwa kelompok penduduk 40 persen terbawah tercatat mengalami kenaikan dari segi pengeluaran.

Bhima menduga, persentase kemiskinan turun karena momentum survei oleh BPS. Kegiatan survei saat mendekati masa pemberian bantuan sosial, Bhima menduga survei BPS dilakukan saat panen raya tengah berlangsung di berbagai daerah. “Sebanyak 60 persen penduduk miskin ini bekerja di sektor pertanian, dengan menjadi buruh tani. Saat terjadi panen raya, itu akan tergambar seakan-akan ketimpangan menurun,” ujar Bhima, (17/7/ 2018).

Bhima juga menyebutkan apabila basis perhitungan data kemiskinan menggunakan parameter pengeluaran, maka belum mampu menangkap seluruh uang yang dimiliki masyarakat. Dari total pendapatan seseorang, sangat mungkin apabila sebagian uangnya tidak dibelanjakan atau menahan konsusmisi melainkan untuk ditabung, artinya pengeluaran tak bertambah. Ia mengatakan bahwa jumlah uang tabungan itulah yang kemudian tidak bisa dihimpun datanya oleh BPS. Artinya potensi angka-angka di atas kertas makin jauh dari kenyataan di lapangan.

Dalam rilis BPS, indikator yang digunakan BPS untuk menentukan penduduk miskin ini di antaranya: warga berpenghasilan di bawah Rp600 ribu per bulan. Masalahnya dalam kondisi inflasi dan beban ekonomi masyarakat yang bertambah, dengan gaji satu juta per bulan sekalipun bisa digolongkan dalam kategori miskin.

Sehingga, jika indikator pendapatan dihitung di atas Rp600 ribu per bulan, otomatis jumlah orang miskin akan bertambah. Jadi, naik turunnya angka kemiskinan dalam statsitik akan bergantung bagaimana menaikan dan menurunkan angka indikator kemiskinan.

Terlebih lagi, jika metode hitung angka kemiskinan itu pun harus dilengkapi dengan berbagai metode yang lain. Sebab, kemiskinan itu bukan hanya diukur dengan pendapatan, melainkan banyak faktor yang membuat orang-orang miskin menjadi miskin dan tak dapat keluar dari kemiskinannya.

Penjelasan World Development Report (WDR) 2001 bisa menjadi acuan tentang apa arti ‘kemiskinan’. WDR mendefinisikannya sebagai berikut:

“Orang-orang miskin hidup tanpa kemerdekaan mendasar untuk bertindak dan membuat pilihan yang dinikmati oleh orang-orang yang berkecukupan. Mereka tak cukup pangan, naungan, pendidikan, kesehatan, dan berkekurangan secara terpaksa (deprivation) yang menjauhkan mereka dari kehidupan yang bernilai. Mereka juga menghadapi kerapuhan yang luar biasa terhadap kesehatan yang buruk, bencana alam dan dislokasi ekonomi. Mereka sering berhadapan dengan perlakuan buruk dari lembaga-lembaga negara dan masyarakat, serta tak berdaya untuk mempengaruhi keputusan penting yang mempengaruhi hidup mereka. Hal-hal inilah seluruh dimensi dari kemiskinan.”

Dari definisi di atas, kita mengetahui bahwa kemiskinan bukan hanya soal uang, melainkan mencakup berbagai aspek, yaitu politik, sosial, budaya, gender, keamanan, dan hak-hak azasi manusia. Bila dimensi yang utuh tentang kemiskinan itu diberlakukan, bisa jadi akan jauh lebih banyak orang Indonesia yang setiap hari harus menjadi ‘orang miskin baru’.

Pada akhirnya, BPS perlu secara terbuka menjelaskan ke publik soal hasil statistik kemiskinan tersebut dengan disertai metode dan indikator dalam mengukur tingkat kemiskinan. Jika tidak, klaim keberhasilan pemerintah menurunkan angka kemiskinan tersebut bisa dituding bagian dari pencitraan di tahun politik serta “perisai” di tengah derasnya kritik terhadap kinerja dan kondisi ekonomi nasional yang buruk. (www.nusantara.news)*/neraca.co.id

***

Data dalam Berita: Antara Propaganda dan Bukti

Oleh: Beggy Rizkiyansyah – Anggota Divisi Wacana Publik Jurnalis Islam Bersatu (JITU)

“Tingkat Kemiskinan RI terendah sepanjang sejarah.”

Berita itu dirilis detik.com pada Senin, 16 Juli 2018. Detik.com meliris berita tersebut berdasarkan pemaparan Kepala Badan Pusat Statsitik (BPS), Suhariyanto dalam konferensi pers neraca perdagangan Juni 2018.

“Apakah ini yang terendah, iya (terendah), bisa saya sampaikan kalau dilihat pada tahun Maret 2011 itu persentasenya 12,49%,” kata Suhariyanto di kantor BPS pusat, Jakarta, Senin (16/7/2018).

Tentu tak ada yang salah dengan pemaparan tersebut. Persoalannya adalah cara Detik.com yang menyajikan berita tersebut. Pers bukanlah sekedar pencatat rilis resmi pemerintah. Sekedar menyebarluaskan. Fungsi seperti ini lebih tepat disebut humas ketimbang pers. Fungsi pers sebagai watchdog pemerintah seharusnya membuat Detik.com lebih kritis dan tak sekedar menyampaikan kembali apa yang disajkan dalam bentuk konferensi pers.

Ada banyak hal yang dapat ditelisik dari pernyataan BPS tersebut. Misalnya, berapa nominal garis kemiskinan yang dimaksud BPS? Jika kita membuka data dari BPS, ternyata garis kemiskinan untuk Indonesia sebesar 383.908 rupiah. Atau misalnya untuk provinsi DKI Jakarta adalah 593.208 rupiah. Jumlah ini tentu saja dapat dikritisi. Jika kita merujuk pada pernyataan BPS, maka warga DKI Jakarta dengan penghasilan 600 ribu dapat disebut tidak miskin. Tentu saja jumlah 593.208 ini jika dikomparasikan dengan realitas hidup di Jakarta, adalah jumlah yang sulit dicapai untuk mencapai hidup yang layak.

Survei BPS pun perlu dikritisi. Survei dilakukan setelah pemerintah melakukan gempuran dana bantuan sosial. Peningkatan dana bantuan sosial meroket hingga 87,6 persen dari kuartal I 2017 ke kuarta I 2018. Ada  injeksi yang dilakukan sebelum survei diterapkan. Artinya penurunan angka tersebut bukan karena membaiknya perekonomian, tetapi bantuan temporer yang disalurkan oleh pemerintah.

Penelusuran seperti ini yang seharusnya dilakukan oleh pers. Pers tidak sekedar mencatat dan menulis ulang data mentah. Konteks, latar belakang, dan penelahaan harus dilakukan terhadap data-data yang disajikan sehingga pembaca memahami secara utuh data tersebut.

Fenomena penyajian data dalam berita menjadi pembahasan yang menarik. Seperti diketahui, Detik.commerilis berita berdasarkan data-data yang dipaparkan BPS. Penyajian data dalam jurnalisme menjadi sangat penting, terutama belakangan ini. Terlebih kini muncul istilah jurnalisme data.

Jurnalisme data merupakan satu tren jurnalisme era digital dimana kepekaan terhadap berita dibuat dalam bentuk pemanfaatan big data pada proses penulisan berita. Pemakaian data dalam jurnalisme memperkaya karya jurnalistik itu sendiri. Pemakaian data adalah alat yang sangat kuat yang dapat memperkaya diskusi dan membuka berbagai isu baru. Data-data mampu memberi pijakan kuat dalam argumentasi.

Menurut Stephen Cushion dkk (2016) dalam Data Journalism, Impartiality and Statistical Claims, saat ini data- data bukan saja tersedia untuk memperkaya informasi publik, tetapi juga lebih mudah dikutip karea tersedia khususnya secara daring (online). Oleh sebab itu jurnalisme dituntut untuk lebih terbuka dan transparan, sebagai bentuk praktek jurnalisme yang baik.

Persoalannya adalah masyarakat kita bukanlah masyarakat yang terbiasa dengan angka-angka. (Stephen Cushion dkk : 2016) Fenomena big data saat ini juga harus disikapi secara bijak. Keberlimpahan data harus dilihat sebagai satu alat, bukan tujuan. Tim Harford, seorang jurnalis mengatakan;

“Big data do not solve the problem that has obsessed statisticians and scientists

for centuries: the problem of insight, of inferring what is going on, and figuring out

how we might intervene to change a system for the better. . . “Big data” has arrived,

but big insights have not.” (BBC Trust Impartiality Review: 2016)

Data tak berbicara dengan sendirinya. Data perlu lagi dijelaskan. Konteks data menjadi sangat penting. Persoalannya jurnalis sering kali abai untuk mampu menelaah data. Padahal data amat menolong jurnalis. Anthony Reuben dari BBC menjelaskan nilai tambah jurnalis yang mampu ‘membaca data.’ Menurutnya,

“Being comfortable with numbers sets you apart from many other journalists. It helps you to develop the alarm bells that should go off when PR companies send you bogus research or governments announce figures that do not add up.” (BBC Trust Impartiality Review: 2016)

Sayangnya penyajian data di media massa seringkali melepaskan data tersebut dari konteksnya. Padahal amat penting bagi seorang jurnalis untuk menjelaskan pada pembaca soal konteks data tersebut.

Data dalam jurnalisme bukan hanya tentang keakuratan data, tetapi juga penjelasan tentang data tersebut. Apakah liputan menyertakan penjelasan yang sesuai, penjelasan mengenai angka dalam data dikumpulkan? Apakah memuat analisis yang memberi gambaran lebih luas tentang data tersebut? Akurasi bukan sekedar mengumpulkan fakta yang benar, tetapi jika isunya kontroversial, opini yang relevan juga harus ditampilkan. (BBC Trust Impartiality Review: 2016)

Konteks dari data juga ditekankan dalam BBC Impartiality Review: Making Sense of Statistics (2016);

 “Context is crucial. Without it, statistics can rarely be fully understood by audiences. We

might, for example, observe five fire engines attending a fire. But without the context, how

do we know whether this is a lot of fire engines or a very small number of them? How can

we judge whether their deployment is excessive, stretched too thin or just about right? A

number on its own means nothing. As one person told us:

The power of statistics lies not simply in its ability to summarise numerical data, but

from the ability to make inferences.” (BBC Trust Impartiality Review: 2016)

Pembaca kadang kala perlu konteks yang lebih jelas tentang sebuah data. Pertama, mereka perlu tahu apa pentingnya data tersebut bagi mereka? Kedua, mereka perlu tahu validitas dari angka tersebut. Data pengangguran misalnya dapat memberi kita informasi bahwa kekuatan buruh telah berubah. Statistik kriminalitas dapat memberi kita informasi tentang tingkat keamanan dan keselamatan yang berubah di masyarakat kita. Angka kematian dapat memberi tahu kita kemajuan dalam pengobatan medis dan seterusnya. (BBC Trust Impartiality Review: 2016)

Seringkali angka-angka dalam statistik disimpulkan oleh media dengan istilah yang lebih mudah, seperti “naik dan turun,” “lebih baik dan lebih buruk,” “kemajuan dan kemunduran,” dan sebagainya. Statistik sesungguhnya hanya terlihat bermanfaat dalam jangka panjang, bukan jangka pendek. Dalam jangka pendek, perubahan angka-angka dalam statistik kurang berarti. Angka-angka dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau inflasi misalnya, biasanya relatif stabil dan tak berubah secara drastis dalam jangka pendek.

Simpulan statistik yang berupa “pencapaian’ atau “kemunduran” sebaiknya memang disajikan dengan penjelasan, antara lain; angka dasar statistik tersebut; frekuensi dari peristiwa tersebut; jumlah nyata atau keseluruhan dari simpulan (misalnya angka nyata dari persentase); dan menambahkan konteks dan resiko dari statistik tersebut). (BBC Trust Impartiality Review: 2016)

Penyajian berita statistik pada dasarnya terbagi menjadi tiga; pertama informasi statistik tanpa bukti yang mendukung. Kedua, statistik dengan bukti pendukung dan penjelasan (termasuk konteks) yang memadai. Ketiga, statistik dengan bukti pendukung namun tanpa penjelasan yang memadai. (Stephen Cushion dkk : 2016)

Penyajian statistik dalam berita memang seharusnya memberi pencerahan bukan malah membingungkan. Jurnalis bertugas membantu pembaca memahami isu dengan jelas dan mudah. Persoalannya, statistik seringkali menjadi senjata dalam politik.

Pemerintah sebagai pihak yang berkuasa lebih sering menggunakan statistik sebagai klaim mereka. Hal ini mungkin karena negara didukung oleh lembaga yang berurusan dengan statistik dan membutuhkan statistik untuk kebijakan mereka. Sementara kubu oposisi biasanya lebih lemah dalam penyajian statistik dan hanya reaksi atas klaim yang dilakukan pemerintah. (Stephen Cushion dkk : 2016)

Mirisnya para jurnalis seringkali begitu saja menayangkan statistik baik dari pemerintah maupun oposisi. Mereka hanya menampilkan kedua statistik dari kedua kubu tersebut tanpa memverifikasi dan menjelaskan lebih lanjut. Hal ini akhirnya hanya membuat pembaca kebingungan dan pers kehilangan fungsi statistik sebagai pencerah.

Jika demikian maka amat penting bagi jurnalis untuk bersikap kritis terhadap statistik. Pertama, siapa yang mengatakan? Apa yang mereka katakan? Adakah sumber lain yang mampu memberi perbandingan? Bagaimana data itu dibuat? Apakah tersedia untuk publik? Jika tidak, apa sebabnya?

Pada akhirnya, pertanyaan-pertanyaan, pemahaman akan data, dan penyampaian data beserta konteks akan memenuhi fungsi pers sebagai watchdog, sekaligus memberi penjelasan kepada pembaca. Sehingga pers tak sekedar humas bagi pihak tertentu. Apalagi alat propaganda.

Tulisan ini merupakan Program #MelekMedia dari Jurnalis Islam Bersatu (JITU)

Sumber : jurnalislam.com

(nahimunkar.org)

(Dibaca 955 kali, 1 untuk hari ini)