Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (kanan) memasuki ruangan untuk memberikan arahan kepada jajaran Polri terkait pengamanan negara di Auditorium PTIK, Jakarta, Selasa (8/11). Presiden Jokowi meminta Polri tidak ragu dalam bertindak untuk penegakan hukum, Presiden juga memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Polri atas kewaspadaan, solidtas, sikap profesional yang ditunjukkan dalam mengamankan aksi demo tanggal 4 November 2016. AKTUAL/Tino Oktaviano


Jakarta, Aktual.com – Pemerintah dalam hal ini Kapolri Jenderal Tito Karnavian dinilai gamang dalam menangani kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Hal ini, terlihat dari perbedaan sikap Tito dengan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

“Pemerintah khsusunya Polri terkesan gamang. Terlihat, Tito (Kapolri) yang pinter bersih dan cemerlang itu terasa lain seperti ada beban beda dengan Panglima TNI,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mujahid, di Jakarta, Jumat (11/11).

Ia menilai, Tito seperti melindungi Ahok dari jerat hukum kasus penistaan agama.

“Panglima lebih tegas aspiratif dan menjaga NKRI. Sedangkan, Kapolri banyak mutar-mutar kurang aspiratif dan lebih menjaga 1 orang ahok daripada keamanan dan keutuhan NKRI,” kata dia.

Pada kesempatan ini, ia pun mengkomentari soal wacana aksi bela islam III pada 25 November nanti. Menurut dia, aksi itu tidak perlu terlaksana asalkan pemerintah mendengar aspirasi jutaan umat muslim.

“Harusnya tidak perlu ada demo lagi, jika presiden dan Polri memberikan pernyataan yang jelas tegas disertai langkah-langkah yang meyakinkan,” kata Sodik. (Nebby)

 Laporan: Novrizal Sikumbang/aktual.com/November 11, 2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 9.381 kali, 1 untuk hari ini)