Menteri ESDM Sudirman Said dan Vokalis Komisi VII DPR asal Golkar Dito Ganindito – (Foto : inilahcom/ilustrasi)


INILAHCOM, Jakarta – Keinginan Menteri ESDM Sudirman Said membuka ekspor mineral mentah (ore) dengan merombak UU Minerba, kelihatannya bakal ditolak DPR. Lantaran, rencana tersebut identik dengan menjual negara.

Vokalis Komisi VII DPR asal Golkar Dito Ganindito mengaku hanya bisa geleng-geleng kepala ketika mengetahui ngebetnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said membuka keran ekspor mineral mentah atau ore.

Jelas-jelas, kata Dito, niat Sang Menteri, bertentangan dengan UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, serta semangat memajukan industri hilir pertambangan dan memajukan perekonomian yang memberikan nilai tambah.

“Saya sendiri heran dia bilang Komisi VII sepakat untuk revisi UU Minerba, kapan diputuskannya? Kalau ada suara pribadi, mungkin iya. Tapi kan bukan keputusan komisi,” tegas Dito di Jakarta, Mingggu (21/2/2016)

Ditegaskan Dito, membuka ekspor ore itu sama halnya dengan menjual negara. Karena, kebijakan tersebut jelas tidak berpihak kepada hajat hidup rakyat. Ketika kekayaan alam diolah, haruslah bisa memberikan manfaat maksimal.

“Kalau berpikirnya hanya gelondongan, ya susah. Kan ore bisa diolah di dalam negeri. Sehingga bisa memberikan nilai tambah, industri bertambah, tenaga kerja terserap. Saya kira, Presiden Joko Widodo keinginannya juga kesitu,” papar Dito.

Dito kembali menegaskan komitmennya untuk menolak rencana revisi UU Minerba bila menyangkut penghapusan kewajiban pembangunan smelter, atau dibukanya kembali ekspor ore.

“Tegas saya katakan menolak. Itu sama dengan jual negara. Kalau ekspor ore dibuka maka yang untung negara yang beli. Karena mereka yang nikmati nilai tambah, bukan merah putih,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Dito, investor bakal menilai pemerintahan Jokowi-JK inkonsisten dalam menegakkan aturan. Ketika UU Minerba belum dijalankan secara maksimal, muncul gagasan untuk direvisi. “Kan kasihan industri yang sudah investasi untuk membangun smelter. Saya sendiri, enggak tahu siapa di belakang pak menteri. Sehingga muncul keinginan ini,” pungkasnya. [tar]*/ekonomi.inilah.com/Senin, 22 Februari 2016 | 04:29 WIB

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.572 kali, 1 untuk hari ini)