DPR dan Pemerintah Keok, Tak Mampu Jawab Gugatan KSPI dalam Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

  • “Dengan tidak adanya bantahan dari DPR dan Pemerintah maka secara ‘a contrario’ dapat dimaknai bahwa Pembentuk Undang-Undang mengakui UU CK cacat formil,” kata Iqbal dalam keterangannya, Jumat (18/6/2021).

     

Jakarta – Berbagai isu yang dipersoalkan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), melalui Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021 terkait uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang sidangnya digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (17/6/2021), tidak mampu dijawab oleh DPR dan Pemerintah.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, semua dalil, argumentasi, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Anggota KSPI yaitu Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021 oleh Riden Hatam Azis, tidak satu pun yang dibantah oleh DPR dan Pemerintah dalam persidangan.

“Dengan tidak adanya bantahan dari DPR dan Pemerintah maka secara ‘a contrario’ dapat dimaknai bahwa Pembentuk Undang-Undang mengakui UU CK cacat formil,” kata Iqbal dalam keterangannya, Jumat (18/6/2021).

Iqbal melanjutkan, merujuk Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, apabila satu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang lain, maka hal itu berarti bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Karenanya, harus dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Ia menguraikan, melalui Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021 KSPI atas nama Riden Hatam Azis dkk, pada pokoknya mendalilkan bahwa penetapan RUU CK dalam Prolegnas 2020 tidak sah.
Sebab, tidak memenuhi satu pun syarat dari 10 persyaratan pembentukan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU PPP dan Peraturan DPR mengenai Prolegnas yang kemudian diubah dengan Peraturan DPR mengenai Pembentukan UU.

Untuk membuktikan dalil bahwa UU CK tidak pernah diperintahkan pembentukannya oleh UUD 1945, TAP MPR, ataupun UU yang lain.

Selain itu, pembentukan UU CK juga tidak didasari oleh adanya rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR. “Jangankan menjadi rencana strategis, DPR bahkan baru mengetahui rencana pembentukan UU CK setelah datang usulan dari Presiden,” ujar Iqbal.

KSPI, kata Iqbal, sikapnya sama dengan Riden Hatam Azis dkk, yaitu meminta hakim MK untuk menolak keterangan pemerintah dan DPR yang disampaikan dalam sidang uji formil UU Cipta Kerja 17 Juni kemarin.

“KSPI juga menolak permintaan pemerintah yang diwakili oleh Menko Perekonomian yang meminta MK menolak semua gugatan pemohon, jelas ini sikap arogan pemerintah,” pungkas Iqbal.

Penulis: Tio

kronologi.id 18/06/2021

(nahimunkar.org)


 

(Dibaca 238 kali, 1 untuk hari ini)