DPR Desak Menag Cabut Peraturan Terkait Majelis Taklim

 


 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta Menteri Agama Fachrul Razi mencabut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Menurutnya, aturan itu bukan merupakan kewenangan pemerintah untuk mengaturnya.

“Maka PMA itu direvisi atau bahkan saya kira dicabut, karena itu terlalu masuk ke dalam ranah yang bukan kewenangan dari pemerintah, nah itu yang sangat kami sesalkan,” kata Ace di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/12).

Ace seperti dimuat CNNIndonesia.com menilai, pemerintah melalui Kementerian Agama sudah membuat gaduh karena mengatur kegiatan keagamaan masyarakat melalui peraturan tersebut. Ia menilai pendapat Menteri Agama untuk memudahkan masyarakat mendapatkan bantuan pendanaan di balik peraturan tersebut tak bisa diterima.

“Pertanyaannya, apa selama ini dengan atau tanpa bantuan pemerintah majelis taklim mati? Kan enggak. Justru tetap tumbuh,” kata dia.

Lebih lanjut, Ace menyesalkan pemerintah bertindak secara berlebihan dengan terbitnya peraturan tersebut. Sebab, peraturan itu nantinya memiliki keharusan bagi majelis taklim untuk mendaftarkan kepengurusan dan melaporkan kegiatannya ke pemerintah.

Ace memandang selama ini majelis taklim sudah tumbuh subur di masyarakat tanpa harus diatur atau diintervensi oleh pemerintah.

“Kalau pemerintah mengharuskan adanya pendaftaran dan pelaporan dari majelis taklim, tentu itu akan menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Kok kita kumpul-kumpul mengaji, ibu-ibu ngaji harus daftar ke KUA, menurut kami itu berlebihan,” kata dia.

Selain itu, Ace mengatakan pihaknya akan meminta klarifikasi kepada Menteri Agama dalam waktu dekat terkait terbitnya peraturan tersebut.

Sebelumnya, Menteri Agama telah menerbitkan aturan baru yang mengharuskan majelis taklim mendaftarkan diri, baik pengurus, ustaz, jemaah, tempat serta materi ajar.

Mantan Wakil Panglima TNI itu menyatakan aturan tersebut bukan kewajiban, meski pada pasal 6 ayat 1 PMA 29/2019 disebutkan majelis hakim harus terdaftar.

“Sebenarnya kita tidak mewajibkan,” kata Fachrul usai memberikan sambutan di acara Forum Alumni Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Sabtu (30/11). Rm

Penulis

Editor

Remahan

Alwira Fanzary Indragiri

REMAHAN.com – Remahan02/12/201916:55 WIB

 

Ilustrasi foto/ keepo.me

***

 

Sindir Jokowi Agar Tak Berlebihan Atur Dakwah, Muhammadiyah: Perbedaan Paham Itu Wajar

02 Desember 2019 By Titis Haryo

 

Pemerintah dinilai sudah terlalu berlebihan atur dakwah dalam Majelis Taklim, Muhammadiyah pun tak tinggal diam.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir meminta pemerintah melalui Menteri Agama tidak terlalu jauh mengatur kegiatan dakwah penceramah dalam majelis taklim.

 

Hal ini menyusul dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim pada 13 November lalu.

 

Lantas, seperti apa kritikan Muhammadiyah pada kebijakan pemerintah ini?

 

1.

Muhammadiyah kritik kebijakan soal majelis taklim

 

Dilansir dari CNNIndonesia.com, Minggu (1/12), PP Muhammadiyah memberikan kritikan terkait pemberlakuan aturan soal majelis taklim yang dikeluarkan oleh pemerintah.

 

Nashir merasa jika aturan PMA Nomor 2019 Tahun 2019 bisa menjadi sebuah aturan yang bermasalah karena terlalu memberikan intervensi dalam menjalankan dakwah keagamaan.

 

“Kalau serba diatur pemerintah secara detail atau berlebihan, nanti aktivitas sosial lainnya seperti gotong royong dan aktivitas sosial di masyarakat luas maupun kegiatan keagamaan lainnya harus diatur pula seperti itu,”

 

“Tidak boleh ada diskriminasi khusus pada kegiatan keagamaan di lingkungan umat Islam seperti majelis taklim,” jelas Nashir yang disampaikan melalui keterangan tertulis.

 

2.

Wajar dalam majelis taklim banyak perbedaan

 

Rencana ingin menekan radikalisme melalui saluran dakwah memang cukup menjadi perhatian khusus pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir-akhir ini.

 

Namun dengan memunculkan peraturan tentang majelis taklim malah membuat umat Islam mengalami keterbatasan. Hal ini tidak lepas dari keberagaman yang memang selalu muncul dalam majelis taklim.

 

“Soal perbedaan paham dan pandangan sejak dulu sering terjadi, yang paling penting kembangkan dialog agar masing-masing tidak ekstrem (ghuluw) dalam beragama dan tidak menimbulkan konflik keagamaan,”

 

Nashir sendiri merasa jika gelora majelis taklim dijalankan dengan benar maka itu bisa menjadi sebuah wadah yang menghidupkan spirit Islam yang tinggi dan positif sehingga bisa menangkal ancaman radikalisme.

 

“Kita sungguh tidak setuju dan menolak segala bentuk radikalisme yang mengarah pada eskrimisme dan membenarkan kekerasan atas nama apapun dan oleh siapapun. Namun semuanya perlu dasar pemikiran, rujukan, cakupan, dan langkah tentang radikalisem yang objektif, komprehensif, serta tidak parsial, dan diskriminatif,” jelas Nashir.

 

3.

Menag sebut aturan Majelis Taklim tidak wajib

 

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi sendiri sebelumnya mengaku jika aturan PMA Nomor 29 Tahun 2019 tentan Majelis Taklim tidak memiliki sifat wajib.

 

“Sebenarnya kita tidak mewajibkan,” ungkap Fachrul dalam acara Forum Alumni Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Sabtu (30/11).

 

Meskipun begitu, aturan PMA Nomor 29 dalam pasal 6 ayat 1 menyebutkan jika majelis taklim harus terdaftar.

 

Dia pun berkelit jika aturan kewajiban tersebut agar pemerintah bisa memantau intensif terkait penyaluran dana pada sejumlah majelis taklim yang tersebar di Indonesia.

 

“Selama ini kan majelis taklim ada yang minta bantuan. Ada event besar, minta bantuan. Gimana kita mau bantu kalau data majelis taklim (tidak tahu) dari mana?,”

 

Salah satunya aturan PMA Nomor 29 Tahun 2019 yang dikeluarkan Menteri Agama dibawah komando eks Jenderal TNI Fachrul Razi.

 

Sayangnya, kebijakan ini mendapatkan sorotan tajam dari PP Muhammadiyah karena dinilai bisa menjadi sumbu pemicu kemunculan konflik keagamaan pada majelis taklim.

https://keepo.me/ Editor :Titis Haryo

 

(nahimunkar.org)

(Dibaca 253 kali, 1 untuk hari ini)