Ilustrasi: Persyaratan masuk BUMN ternyata penampilannya tidak boleh berjenggot, ga’ juga celana ngatung. kalau perempuan pakai jilbab hanya (boleh) sebatas leher. kalau mengingat kemerdekaan, yang berjuang dan yg jadi tokoh2 Islam tingkat nasional kan berjenggot. negeri ini apakah sekarang dibikin anti Islam sebenarnya, wahai manusia2 kufur nikmat dan pengingkar sejarah?/ fphaj

Komisi VIII DPR memprotes kebijakan Menteri BUMN Rini Soemarno yang melarang pegawainya memakai jilbab panjang. Anggota Komisi Agama DPR, Deding Ishak, mengecam peraturan baru itu.

Tahun lalu pernah ramai ada berita tentang Rini Soemarno Sosok Menteri Jokowi yang Diduga Terlibat Kasus Korupsi.

Kini kebijakannya yang menentang hal-hal yang berkatan dengan Islam pun ramai pula.

Inilah beritanya

***

Larangan Berjilbab Menteri Rini Dikecam DPR

JAKARTA – Komisi VIII DPR memprotes kebijakan Menteri BUMN Rini Soemarno yang melarang pegawainya memakai jilbab panjang. Anggota Komisi Agama DPR, Deding Ishak, mengecam peraturan baru itu.

Deding menyebut, Rini telah melanggar Undang-Undang UUD 1945 Pasal 29 tentang kebebasan warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing.

“Kalau dia (Rini) melarang pengunaan jilbab, sama saja dia telah melanggar undang-undang, karena ini kebebasan yang menyangkut HAM di dalamnya. Makanya sebelum memutuskan itu, Rini belajar UU dan lihat Pasal 29,” ujarnya kepada Okezone di Jakarta, Rabu (17/12/2014).

Sebagaimana diketahui, sebelum menggulirkan kebijakan larangan berjilbab Rini juga dikecam gara-gara berencana menjual gedung BUMN. Deding berpendapat, kebijakan-kebijakan kontroversial menteri-menteri kabinet kerja ini akan merugikan kredibilitas Jokowi.

“Yang jelas keputusan Rini sudah menabrak UU dan konstitusi, pengunaan jilbab kok dilarang itu kan aneh. Jadi sebaiknya jangan pemerintahan Jokowi kontraproduktif lah. Nanti dia sendiri yang rugi,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno dikecam karena menerapkan pengunaan jilbab panjang bagi pegawainya.

Hal tersebut diungkap oleh pemilik akun @estiningsihdwi. Esti memposting kriteria kriteria rekruitmen PNS Kementerian BUMN, seperti dilarang mengenakan jilbab panjang, pria dengan berjanggut, serta celana mengatung.

(ded) Gunawan Wibisono, Jurnalis

http://news.okezone.com/ Rabu, 17 Desember 2014 – 13:10 wib

***

Politisi PDIP Desak Jokowi Copot Rini Menteri BUMN

by nahimunkar.com/Nov 16th, 2014

Rini Soemarno Sosok Menteri Jokowi yang Diduga Terlibat Kasus Korupsi (berita di bawah)

Anggota DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Effendi Simbolon mendesak, sebelum menentukan Direktur Utama Pertamina, pemerintah harus mengganti Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno. Alasannya, Rini yang dikenal luas sebagai orang dekat Megawati Soekarnoputri itu memangkas kewenangan Presiden Joko Widodo.

Effendi juga menilai Rini mulai bersikap nepotis yaitu menempatkan orangnya di beberapa jajaran BUMN untuk memuluskan langkahnya. “Sebelum presiden kalah, mending segera diganti,” ujarnya di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (15/11).

Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika menambahkan Direktur Utama PT Pertamina harus berasal dari kalangan profesional. Selain itu, sosoknya harus mengerti tentang industri perminyakan. “Terserah mau dari dalam atau luar, yang penting ngerti bisnis migas,” jelas dia.

Ketidakpahaman direksi, kata dia, akan menyebabkan kesalahan dalam mengambil kebijakan. Salah satu kebijakan yang dinilai kurang tepat adalah pembelian aset dalam negeri. Bahkan, dia menilai, langkah Pertamina yang membeli ladang minyak dinilai tak ada manfaatnya bagi Pertamina karena tak akan menambah persediaan minyak.

Sejak Karen Agustiawan mengundurkan diri 1 Oktober 2014, pemerintah tidak kunjung menunjuk penggantinya Direktur Utama. Pertamina saat ini hanya dipimpin oleh pelaksana tugas yaitu Muhamad Husen yang sebelumnya merupakan direktur hulu.

Komisaris Pertamina, Roes Aryawijaya juga enggan menanggapi tentang bursa calon Direktur Utama Pertamina. Yang paling penting, menurut dia, sosoknya harus kuat menahan intervensi dari berbagai pihak. “Profesional, independen, dan tak ada afiliasi politik,” ungkapnya.

sumber : merdeka.com/ bangsaonline.com Sabtu, 15 November 2014 15:08 WIB

***

Rini Soemarno Sosok Menteri Jokowi yang Diduga Terlibat Kasus Korupsi

JAKARTA (Panjimas.com) – Ditemani Wapres Jusuf Kalla (JK), Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya pada hari Ahad sore tanggal 26 Oktober 2014 mengumumkan dan memperkenalkan nama menteri yang akan mengisi pos susunan kabinet yang kemudian diberi nama “Kabinet Kerja” di halaman belakang Istana Negara.

Pengumuman susunan kabinet dan pengenalan para menteri yang terbilang cukup lama sejak Jokowi-JK dilantik pada hari Senin 20 Oktober 2014 itu, atau 6 hari setelah Jokowi-JK dilantik jadi Presiden dan Wapres, Jokowi menghadirkan para menterinya yang seragam dengan mengenakan kemeja putih dan celana hitam.

Sejumlah pihak langsung mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi-JK yang memilih nama-nama menteri yang mempunyai rekam jejak “kotor”, khususnya dalam hal terlibat kasus korupsi. Salah satu contohnya adalah Mantan Ketua Tim Transisi Jokowi-JK, Rini Soemarno.

Rini Soemarno diduga terlibat sejumlah kasus korupsi seperti kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan sejumlah kasus korupsi lainnya.

Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) di era Megawati Soekarno Putri itu bahkan juga pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Rini waktu itu diperiksa Kejaksaan Tinggi terkait kasus dugaan korupsi penjualan aset pabrik guna Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

Tak hanya kasus korupsi penerbitan SKL BLBI dan penjualan aset pabrik RNI, Rini juga pernah diperiksa oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR terkait proses imbal dagang pesawat jet tempur Sukhoi, helikopter, dan peralatan militer Rusia.

Ditengarai kuat, dalam proses imbal dagang itu telah terjadi kerugian negara. Rini yang pernah menjabat sebagai Presiden Direktur Astra Internasional itu disebut oleh DPR melakukan pelanggaran UU Pertahanan dan UU APBN.

Ketua KPK, Abraham Samad sebelumnya mewanti-wanti Presiden Jokowi supaya tak memilih calon menteri yang telah mendapat tanda merah oleh pihaknya dan PPATK. Jika dipaksakan, Abraham menyebut umur sang menteri tidak akan bertahan lama. Selain itu, Abraham pun tak segan menyebut kabinet Jokowi kotor jika masih memaksakan nama yang mendapat tanda merah itu masuk dalam susunan kabinetnya. [GA/dbs] SENIN, 03 MUHARRAM 1436H / OCTOBER 27, 2014

***

Apakah sudah dekat waktunya, Presiden Jokowi bagai makan buah simalakama?

https://www.nahimunkar.org/politisi-pdip-desak-jokowi-copot-rini-menteri-bumn/

(nahimunkar.com)

(Dibaca 9.117 kali, 1 untuk hari ini)