Foto: Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil


Jakarta – Keputusan Mahkmah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi atau judicial review delik perzinahan serta Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dinilai memunculkan bahaya.

“Ada hal berbahaya yang muncul dari putusan MK tersebut, yakni seolah-olah LGBT, kumpul kebo dan delik perzinahan dinyatakan konstitusional,” kata Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil melalui pernyataan tertulis, Kamis (14/12/12017).

Nasir menegaskan keputusan itu jelas berbahaya, karena tidak sesuai dengan konteks negara Indonesia yang berketuhanan berdasarkan Pancasila. Terlebih, jika tidak membaca secara utuh dan menyeluruh dari Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016.

“Disinilah 5 hakim konstitusi yang menyatakan menolak permohonan ini tidak sensitif,” imbuhnya.

Politisi Aceh menjelaskan jika Putusan MK No. 47/PUU-XIV/2016 dibaca utuh, semua hakim konstitusi secara substansi sebenarnya setuju soal perlunya pembaharuan delik perzinahan maupun LGBT. Namun, sayangnya 5 hakim konstitusi yang menjadi mayoritas menolak perluasan pasal-pasal perzinahan dan LGBT melalui MK.

Mereka bukan menolak substansi bahwa perzinahan seperti kumpul kebo dan LGBT tidak dapat dipidana, melainkan para hakim tersebut membatasi dirinya untuk tidak membuat hukum baru dalam KUHP warisan Belanda, yang saat ini masih berlaku. Kelimanya lebih menyerahkan kepada DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang.

“Ada inkonsistensi dari 5 hakim konstitusi tersebut, seolah-olah membatasi diri dengan konsep judicial restraint, dan tidak mau membuat norma baru dalam bentuk penafsiran karena MK berposisi sebagai negative legislator,” lanjut Nasir.

“Padahal MK sudah sangat sering membuat putusan yang memperluas makna suatu pasal dan bahkan seolah-olah membuat norma baru, sehingga berposisi sebagai positive legislator. Misalnya dalam putusan MK terkait hak dan kedudukan anak luar perkawinan, putusan MK terkait penggunaan KTP/Paspor sebagai dasar memilih, dan lain-lain. Karena itu, putusan MK No. 47 ini adalah bentuk inkonsistensi yang patut disesalkan,” tandasnya.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi menolak uji materi perluasan delik perzinahan dan LGBT sebagai delik pidana. Dari sembilan hakim di MK, lima orang yang tak setuju dengan perluasan itu, dan hanya empat orang yang mendukung.

Reporter: Imam S.
Editor: Wildan Mustofa

Sumber : kiblat.net

(nahimunkar.org)

(Dibaca 342 kali, 1 untuk hari ini)