Wakil DPR Fadli Zon menerima sejumlah ulama dari Gerakan Masyarakat Jakarta di Gedung DPR.

(foto: suara islam)


Jakarta (SI Online) – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti sejumlah kasus dugaan korupsi yang salah satunya kasus Rumah Sakit Sumber Waras yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok).

“Dalam kasus Sumber Waras kita tidak melihat adanya follow up dari KPK, padahal saya sudah mendengar langsung dari komisioner KPK yang sebelumnya bahwa dalam kasus ini jelas terjadi tindak pidana korupsi, dan ini terkonfirmasi dari data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan auditor resmi negara,” ujar Fadli Zon saat menerima kunjungan sejumlah ulama dari Gerakan Masyarakat Jakarta di Gedung DPR, Selasa (8/3/2016).

BPK sendiri telah menetapkan adanya penyimpangan terjadi sejak tahap perencanaan, penganggaran, pembentukan tim dan pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras.

Oleh karena itu, menurut Fadli, laporan tersebut sudah selayaknya ditindaklanjuti apalagi yang meminta laporan itu KPK sendiri.

“Dan memang sudah ada kejanggalan dalam kasus ini, pelanggaran-pelanggarannya juga terlihat dalam laporan BPK. Jadi sudah selayaknya KPK menindaklanjuti kasus korupsi yang besar ini,” tandasnya.

red: adhila/ suara-islam.com – Selasa, 08/03/2016

***

Fadli Zon: KPK tak Boleh Lindungi Siapapun, Termasuk Ahok

fadli-gopac_20160302_173532

Wakil Ketua DPR yang juga President GOPAC Fadli Zon usai bertemu dengan pimpinan KPK, Senin (12/10/2015).

Jakarta (SI Online) – Tidak ada alasan bagi para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunda-nunda pengusutan dan pemeriksaan dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. KPK, diminta untuk tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi yang diduga melibatkan Gubernur DKI Jakarta Ahok itu.

“Nggak boleh KPK itu tebang pilih, nggak boleh melindungi siapapun termasuk Ahok,” tandas Fadli Zon di Komplek DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (02/03/2016) seperti dikutip Rakyat Merdeka Online. 

Fadli, yang juga President Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) itu pada Selasa (01/03) kemarin mengakui, dirinya telah mendapatkan informasi dari komisioner KPK yang lama, bila sudah ada indikasi tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras yang dilakukan oleh Pemprov DKI.

Sayangnya, karena terjadi transisi kepemimpinan, komisioner KPK yang baru sama sekali belum lakukan apapun terhadap Gubernur DKI, Basuki Tjahja Purnama.

Terkait informasi itu, Fadli menegaskan dirinya tidak berniat mengadudomba pimpinan KPK yang lama dengan yang baru.

“Enggak, enggak adu domba. Dia menyampaikan seperti itu. Jadi ada masalah di dalam Sumber Waras itu, suatu tindakan yang mengarah pada korupsi dan itu sudah ada temuannya di BPK. Waktu itu kita tunggu dan hasilnya BPK mengeluarkan itu,” katanya.

red: abu faza/ suara-islam.com – Rabu, 02/03/2016

(nahimunkar.com)