Anggota Komisi III Fraksi PKS, Nasir Djamil. AKURAT.CO/Dedi Ermansyah.


Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menilai bahwa kelima Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) bukan menolak substansi bahwa perzinahan seperti kumpul kebo dan LGBT tidak dapat dipidana.

Seperti diketahui, terjadi perbedaan pendapat atau dissenting opinion diantara 9 Hakim MK. Ada 4 Hakim MK yang menerima permohonan uji materi Pasal 284 tentang Perzinahan, Pasal 285 tentang Pemerkosaan dan Pasal 292 tentang Pencabulan Sejenis Terhadap Korban Anak di bawah Umur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Keempat Hakim tersebut adalah Arief Hidayat, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, dan Aswanto. Sementara lima hakim konstitusi yang menolak permohonan pemohon adalah Saldi Isra, Maria Farida, I Dewa Gede Palguna, M. Sitompul dan Suhartoyo.

Akan tetapi, menurut Nasir, para hakim tersebut hanya membatasi dirinya untuk tidak membuat hukum baru dalam KUHP warisan Belanda yang saat ini masih berlaku, dan lebih menyerahkan kepada DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang.

“Ada inkonsistensi dari 5 hakim konstitusi tersebut, seolah-olah membatasi diri dengan konsep judicial restraint, dan tidak mau membuat norma baru dalam bentuk penafsiran karena MK berposisi sebagai negative legislator,” ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (14/12).

Padahal, Nasir mengatakan, MK sudah sangat sering membuat putusan yang memperluas makna suatu pasal dan bahkan seolah-olah membuat norma baru, sehingga berposisi sebagai positive legislator.

Misalnya saja, Nasir mencontohkan, dalam putusan MK terkait hak dan kedudukan anak luar perkawinan, putusan MK terkait penggunaan KTP/Paspor sebagai dasar memilih dan lain-lain.

“Karena itu, putusan MK Nomor 47 ini (soal zina) adalah bentuk inkonsistensi yang patut disesalkan,” ujar Politisi dari PKS itu.

Nasir Djamil yang juga masuk dalam Panitia Kerja (Panja) RUU KUHP di DPR menyatakan akan benar-benar mengawal pembahasan pasal-pasal berkaitan dengan perzinahan dan kesusilaan khususnya LGBT.

Menurut Nasir, hal tersebut adalah tanggung jawab bersama sebagai upaya menjaga Pancasila sebagai nilai adi luhur bangsa yang harus tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

“Dalam rancangan KUHP yang diajukan Pemerintah ke DPR tahun 2015 lalu, draft berkaitan dengan perzinahan sudah diperluas, namun soal LGBT belum. Karena itu dari awal kami fokus bahwa LGBT termasuk tindakan yang dapat dikriminalisasi dalam KUHP. Ini yang akan kita kawal terus,” katanya tegas.[]

Sumber : news.akurat.co

(nahimunkar.org)

(Dibaca 1.409 kali, 1 untuk hari ini)