DPR: SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah Melampaui Kewenangannya (Alias Sewenang-Wenang)

Kritik tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf.Bukhori menilai SKB tersebut dinilai telah melampaui kewenangannya terutama pada diktum ke empat yang memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk mencabut peraturan daerah. 

Diktum keempat dari 6 keputusan dalam SKB itu sebagai berikut:

Keempat, pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan dan melarang seragam atau atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan. Kelima, ada sanksi yang diberikan kepada pelanggar SKB, seperti pemda menghukum kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan terkait; gubernur menjatuhkan sanksi kepada bupati/wali kota terkait; Kemendagri memberikan hukuman kepada gubernur.


Kemudian, Kemendikbud menjatuhkan sanksi kepada sekolah terkait bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya. Adapun Kemenag memberikan pendampingan praktik agama yang moderat dan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi.


“Jadi, ada sanksi yang jelas bagi pihak yang melanggar SKB ini,” ucap Mendikbud Nadiem. https://www.nahimunkar.org/mui-protes-skb-3-menteri-larang-wajibkan-seragam-keagamaan-ri-bukan-negara-sekuler/

SKB bermuatan memerintahkan untuk mencabut Perda (Peraturan Daerah) itulah yang jelas di luar kewenangannya.

“Hal itu tidak sesuai dengan UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentangan Peraturan Perundang-Undangan, di mana pasal 7 tentang Hierarki peraturan perundang-undangan bahwa perda itu tunduk kepada Perda provinsi dan PP dan peraturan uu di atasnya. Sedangkan mekanisme pencabutan (Perda) itu sudah diatur dengan melalui pembatalan oleh Mahkamah Agung,” kata Bukhori dikutip di Republika,Jumat(5/2).

Silakan simak ini.

***
SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah Dikritik DPR

Aturan penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah negeri


Jakarta–Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang diterbitkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Menteri Agama (Kemenag) Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang yang berisi aturan penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah negeri mendapat kritikan.

 

Kritik tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf.Bukhori menilai SKB tersebut dinilai telah melampaui kewenangannya terutama pada diktum ke empat yang memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk mencabut peraturan daerah. 

 “Hal itu tidak sesuai dengan UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentangan Peraturan Perundang-Undangan, di mana pasal 7 tentang Hierarki peraturan perundang-undangan bahwa perda itu tunduk kepada Perda provinsi dan PP dan peraturan uu di atasnya. Sedangkan mekanisme pencabutan itu sudah diatur dengan melalui pembatalan oleh Mahkamah Agung,” kata Bukhori dikutip di Republika,Jumat(5/2).

Pemerintah beralasan bahwa aturan tersebut berfungsi untuk membangun wawasan sikap dan karakter peserta didik memelihara persatuan bangsa. Politikus PKS itu menilai, seharusnya pemerintah melalui kementerian-kementerian terkait harus lebih arif dan bijaksana dalam mensikapi hal-hal yang terjadi di masyarakat 

“Terutama terkait dengan praktek beragama agar tidak sedikit-sedikit dikaitkan dengan radikalisme dan terorisme, namun sejauh ini isinya masih dapat dimengerti,” ungkapnya. 

 Sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Lingkungan Sekolah. SKB ini menegaskan, sekolah negeri dilarang memaksa atau melarang penggunaan atribut keagamaan pada seragam guru dan murid.

 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan keputusan ini dibuat berdasarkan sejumlah pertimbangan. Dia menuturkan, pertimbangan tersebut yakni sekolah berfungsi untuk membangun wawasan sikap dan karakter peserta didik memelihara persatuan bangsa. Seragam yang digunakan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari toleransi beragama. 

“Keputusan bersama ini mengatur secara spesifik sekolah negeri di Indonesia yang diselenggarakan pemerintah daerah. Sekolah negeri adalah sekolah yang diselenggarakan pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia dengan agama apa pun, etnisitas apapun, dengan diversifitas apapun,” kata Nadiem, dalam telekonferensi, Rabu (3/2).

Artikel ini sudah tayang sebelumnya di laman Republika.com dengan judul “Legislator Kritisi SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah”, pada Jumat 5 Fenruari 2021

KABAR.NEWS,Rahma Amin

Feb 5, 2021 – 12:57

 

***

***

Point krusial SKB soal seragam sekolah berisi 6 point itu di antaranya di di sini.

Ketiga, pemerintah daerah dan sekolah dilarang mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.


Keempat, pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan dan melarang seragam atau atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan. 

Demikianlah.

Poin ke 3 dan keempat dalam SKB soal seragam sekolah itu secara tidak langsung telah membuang agama
untuk diterapkan dalam hal pakaian seragam. Pembuangan agama dengan melarang dan akan mencabutnya (tidak boleh lagi sebagai landasan dalam pengaturan seragam sekolah) itu 
jelas bertentangan dengan sila pertama, ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’.

Demikian pula, ketika agama dibuang dan tidak dibolehkan menjadi landasan dalam penerapan pakaian sekolah, maka itu jelas menjauhkan anak didik dari FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN yang tercantum dalam Sistem Pendidikan Nasional di UU No. 20 th. 2003 yang berbunyi:

 

“Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

 
 

SKB berisi ancaman untuk mencabut seragam dan atribut dengan kekhususan agama itu mengembalikan ingatan sebagian Umat Islam adanya sejarah Surat PKI yang mengancam kyai agar mencabut keislamannya. (Silakan baca di bagian bawah, namun sebeumnya, mari kita simak enam keputusan SKB soal seragam sekolah berikut ini).

***


Enam keputusan SKB 3 Menteri soal seragam sekolah


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim; Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian; dan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas; mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri tentang penggunaan pakaian, seragam, dan atribut di lingkungan sekolah.


SKB 3 menteri dikeluarkan atas pertimbangan sekolah berperan sebagai penjaga eksistensi ideologi negara dan berfungsi membangun wawasan untuk memperkuat kerukunan umat beragama. Seragam sekolah pun dianggap perwujudan dari moderasi agama.


Terdapat enam keputusan dalam SKB 3 menteri.


Pertama, berlaku bagi sekolah negeri yang diselenggarakan pemerintah daerah (pemda).


Kedua, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih seragam dan atribut tanpa kekhususan agama atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama.


Ketiga, pemerintah daerah dan sekolah dilarang mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.


“Karena hak ini untuk masing-masing individu, guru dan murid. Tentunya (murid) dengan izin orang tuanya. Pemerintah daerah dan sekolah pun tidak boleh mewajibkan atau melarang seragam dengan atribut dengan kekhususan agama,” ujar Nadiem dalam telekonferensi, Rabu (3/2).


Keempat, pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan dan melarang seragam atau atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan. Kelima, ada sanksi yang diberikan kepada pelanggar SKB, seperti pemda menghukum kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan terkait; gubernur menjatuhkan sanksi kepada bupati/wali kota terkait; Kemendagri memberikan hukuman kepada gubernur.


Kemudian, Kemendikbud menjatuhkan sanksi kepada sekolah terkait bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya. Adapun Kemenag memberikan pendampingan praktik agama yang moderat dan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi.


“Jadi, ada sanksi yang jelas bagi pihak yang melanggar SKB ini,” ucapnya.


Keenam, para peserta didik, pendidik, dan kependidikan beragama Islam di Aceh dikecualikan dari ketentuan SKB ini karena kekhususannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.


alinea.id, Manda FirmansyahRabu, 03 Feb 2021 16:05 WIB

https://www.nahimunkar.org/mendikbud-sekolah-tak-boleh-larang-siswa-guru-gunakan-atribut-keagamaan/

***


Ini Ancaman PKI di Tahun 1953 Mirip Propaganda Musuh Islam Saat Ini



Posted on 2 Februari 2021

by Nahimunkar.org

 
 



Ini ancaman PKI di tahun 1953 mirip propaganda musuh-musuh Islam di masa kita. Tinggalkan agama Arab, kembali ke ajaran leluhur nusantara.





Tertanggal 25 Djuli 1953
Kepada
H. DJAHARI
Di
Tjibeureum



Bebas!
Dengan ini kami peringatkan kepada kamu, jang mempunjai kedudukan sebagai; Agen Agama ‘Arab, penjebar agama D.I, kawan/pembantu D.I, sebagaimana telah kami peringatkan pada rapat umum PKI di Lapang Oleh Raga Tjibeureum, SUPAJA SETERIMANJA PERINGATAN INI, SUPAJA TOBAT, SUPAJA MENGHENTIKAN SEMUA GERAKNJA, SUPAJA KEMBALI KEPADA AGAMA KARUHUN KITA SILIWANGI. Tentang Tuhan Allah jang kamu takuti tentang Muhammad penipu jang kamu pudja, biarkan kami jang menumpas/melawannja.



Kami menunggu bukti tobat kamu; AWAS AWAS, sekali lagi AWAS, Ingatlah pembalasan dari kami kaum PROLETAR.


Dari kami
RAKJAT PROLETAR TJIBEUREUN






Sejarah terulang, cuma dengan format yang beda.


Sumber : portalpiyungan.com – Minggu, 10 Januari 2016


Posted on 10 Januari 2016


by Nahimunkar.org


https://www.nahimunkar.org/ancaman-pki-tahun-1953-mirip-propaganda-musuh-islam-saat/

 
 

(nahimunkar.org)


 

(Dibaca 161 kali, 1 untuk hari ini)