Foto: Sodik Mudjahid


Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi VIII, Sodik Mudjahid menolak keras rencana Presiden RI Joko Widodo yang akan menggunakan dana haji untuk investasi dalam pembangunan infrastruktur.

“Kami tolak sepenuhnya rencana itu, karena setidaknya hal itu sangat tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan dana haji,” ujarnya saat dihubungi Kiblat.net, Ahad (30/07).

Sodik menjelaskan, dalam UU tersebut dijelaskan bahwa hal pertama yang diamanatkan dan paling utama dalam hal pengelolaan dana haji, adalah penerima manfaat dan keuntungan dari dana haji adalah jamaah haji dan umat Islam itu sendiri.

“Kalau infrastruktur umum, itu bukan jamaah haji yang dapat manfaatnya,” tandasnya.

Sebelumnya, instruksi untuk menginvestasikan dana haji disampaikan Presiden Jokowi saat melantik Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji Anggito Abimanyu, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/07)  lalu.

Instruksi tersebut mendapat banyak kritikan dan penolakan dari praktisi dan juga para stakeholder lainnya. Bahkan, Wakil Ketua Komisi Hukum MUI Ikhsan Abdullah mengatakan bahwa penggunaan dana haji selain untuk kebutuhan jamaah haji adalah haram.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: M. Rudy / kiblat.net

(nahimunkar.com)

(Dibaca 277 kali, 1 untuk hari ini)