Densus 88


KIBLAT.NET, Jakarta – Edi Muhlis, anggota DPRD Bima, Nusa Tenggara Barat mengecam keras aksi penangkapan yang dilakukan Densus 88 terhadap warga Penatoi. Menurutnya, Densus 88 telah melakukan tindakan sepihak, tanpa ada konfirmasi dari pemerintah atau aparat setempat.

Saat menjadi pembicara di acara yang bertajuk “Ancaman Terorisme Demi Mewujudkan Stabilitas” pada Ahad (04/03) di Hotel Gren Alia, Cikini, Jakarta Pusat. Edi menggambarkan bahwa tindakan Densus 88 tanpa sepengetahuan pemerintah dan Polres merupakan langkah yang biadab.

“Saya sempat bertanya kepada Kapolres ketika itu, kenapa Anda tidak tau? (Kapolres menjawab) ‘itu tindakan dari sana, mereka datang kita tidak tau’,” ujarnya seraya menirukan percakapannya dengan Kapolres Bima.

“Menurut saya ini biadab. Kapolres saja sebagai kepala di daerah, justru tidak tau,” sambungnya.

Ia juga sempat heran, ketika mendapatkan laporan bahwa 5 warga Penatoi hilang. Ternyata, kelima orang itu telah dibawa oleh Densus 88 ke Polda dan sampai ke Mabes Polri. Menurutnya, cara ini merupakan tindakan yang ganjil. Karena seharusnya, Densus 88 sebelum melakukan tindakan harus mendapatkan keterangan dari Polres Bima terlebih dahulu tentang status objek.

“Mestinya kalau profesional dan ingin memberangus serta menghapuskan (terorisme), tidak melakukan cara-cara seperti itu. Mereka harus meminta keterangan ke Polres Bima untuk melacak apakah ini sudah masuk ke dalam daftar teroris atau tidak,” tegasnya.

Edi Muhlis juga mengaku bahwa kecaman ini bukanlah yang pertama kali dilakukannya. Sebelumnya, pendapat semisal juga pernah dilontarkan Edi dan mendapat respon dari Badan Intelijen Negara (BIN).

“Saya pernah berpendapat, misalnya bahwa penanganan teroris di Bima adalah keterlaluan. Lalu BIN menelepon saya dan bilang, ‘Pak Muhlis hati-hati, nanti keluar pernyataan di koran, dan Anda dianggap sebagai penyuplai’,” ujarnya meniru.

Namun hal itu dihiraukannya. Edi Muslih berpandapat bahwa penyelesaian teroris tidak boleh hanya diserahkan kepada BNPT dan Densus 88 saja. Semua pihak harus terlibat terhadap kelompok-kelompok itu, agar dapat melakukan komunikasi yang lebih humanis.

“Ini tidak boleh. Kacau balau kalau mereka tidak ikut campur,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, pada pertengahan Februari lalu serangkaian operasi dilakukan Densus 88 Mabes Polri di Kelurahan Penatoi, Kota Bima. Namun, saat sejumlah media mengkonfirmasi operasi Densus 88 tersebut, Kapolres Bima Kota tidak bisa berkomentar banyak lantaran minimnya koordinasi antara Densus 88 Mabes Polri dengan pihak daerah.

Reporter: Syafi’i Iskandar
Editor: M. Rudy (kiblat.net)

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.041 kali, 1 untuk hari ini)