Berdasarkan UU no.29/2007 dan UU Pilkada, serta SKB 3 Menteri (KPU+Mendagri+Menkumham) tentang Pilkada, jika gubernur mengundurkan diri maka wagub bisa secara otomatis menjadi gubernur sepanjang masih menjadi bagian Parpol yang mengusung pada saat Pilkada.

“Sekarang perkaranya, dia (Ahok, Red) kan sudah tidak menjadi bagian dari parpol pengusung (Gerindra, Red). Sudah mundurkan dia kemarin,” kata Koordinator Indonesia For Transparency And Akuntability (INFRA), Agus Chaerudin.

 

Jakarta, HanTer – Mundurnya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari Partai Gerindra berbuntut terancamnya pelantikan mantan Bupati Belitung ini sebagai gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi yang terpilih sebagai presiden RI ke-7. Sebab, berdasarkan undang-undang Pilkada calon pasangan kepala daerah harus diusung oleh parpol.

Koordinator Indonesia For Transparency And Akuntability (INFRA), Agus Chaerudin menyatakan UU Pilkada jelas menyatakan calon pasangan kepala daerah harus diusung oleh Parpol.

“Dengan adanya Gubernur Joko Widodo (Jokowi) menjadi Calon Presiden (Capres) Terpilih, maka jika Jokowi mengundurkan diri Wagub Ahok juga harus mengundurkan diri dari Parpol yang menjadi pengusung saat Pilkada DKI,” kata Agus saat dihubungi, Minggu (14/9).

Menurut Agus, secara legalitas formal UU Pilkada, Ahok kehilangan hak konstitusi untuk menjadi Gubernur DKI menggantikan Jokowi. Bukan karena tidak mendapat persetujuan DPRD, tetapi ia kehilangan hak tersebut dikarenakan tidak memenuhi persyaratan UU Pilkada.

Gamawan Fauzi

“Mendagri hanya menjadi perantara Presiden untuk melantik Gubernur definitif,” ungkapnya.

Dikatakan Agus, berdasarkan UU no.29/2007 dan UU Pilkada, serta SKB 3 Menteri (KPU+Mendagri+Menkumham) tentang Pilkada, jika gubernur mengundurkan diri maka wagub bisa secara otomatis menjadi gubernur sepanjang masih menjadi bagian Parpol yang mengusung pada saat Pilkada.

“Sekarang perkaranya, dia (Ahok, Red) kan sudah tidak menjadi bagian dari parpol pengusung (Gerindra, Red). Sudah mundurkan dia kemarin,” ujarnya.

Dijelaskan Agus, terkait dengan UU No.29/2007 tentang kekhususan fungsi Provinsi DKI Jakarta yang sekaligus sebagai ibukota negara, maka ketentuan legalitas formal secara yuridis wajib dipenuhi oleh Ahok, apabila berkeinginan menjadi gubernur DKI Jakarta definitif.

Di antaranya, dengan merujuk tupoksi DPRD DKI sebagai mitra kerja Pemprov DKI berdasarkan UU no.29/2007 yang memiliki fungsi-fungsi DPRD yang diakui dan dilindungi oleh konstitusi yang berlaku di Indonesia.

“Semua pihak harus dapat memahami dan mencermati UU serta seluruh peraturan terkait secara menyeluruh. Tidak hanya secara Parsial dalam memahami logika hukum,” terang Agus.

Ketua Umum Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR), Sugiyanto menilai sikap Ahok yang memilih keluar dari Gerindra adalah cerminan mayoritas publik yang menginginkan pilkada tetap dilaksanakan secara langsung.

“Sikap Ahok menolak RUU Pilkada yang berisi mekanisme pemilihan lewat DPRD layak diapresiasi. Apalagi Ahok sampai berani memutuskan keluar dari Partai Gerindra. Ini bisa dianggap sebagai bagian dari konsistensi atas sikapnya itu,” ujar Sugiyanto, Minggu (14/9).

Ia menilai, penolakan Ahok sudah sesuai dengan keinginan mayoritas publik. Hasil jajak pendapat Lingkaran Survei Indonesia (LSI), misalnya, menunjukkan sebanyak 81,25 % responden menginginkan pilkada tetap dilaksanakan secara langsung, dan hanya 10,71 % yang menyetujui pilkada lewat DPRD.

Meski begitu Sugianto, menantang Ahok membuktikan konsistensinya dengan tidak sekadar keluar dari Partai Gerindra. Ahok harus mengubah tradisi perangkat kota adminsitrasi/kabupaten administrasi di Jakarta ditunjuk oleh gubernur menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat.

dprddki foto arrahmahdotcom

dprddki foto arrahmahdotcom

Sementara itu, politisi Partai Gerindra bersama koalisi merah putih akan menjegal Ahok pada rapat paripurna DPRD DKI. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik menilai, Ahok sebaiknya teliti mendalami undang-undang (UU) yang mangatur mekanisme pelantikan gubernur.

“Suruh dia baca lagi Peraturan Pemerintah (PP) dan undang-undang tersebut. Dia mengerti tidak. Atau memang dia mengerti, namun menafikan UU tersebut,” ujar Taufik kepada Harian Terbit, Minggu (14/9).

Taufik menerangkan, terkait mekanisme yang harus dilalui oleh Ahok. Keberadaan pihak DPRD punya peran penting karena sebelum pelantikan gubernur harus melalui rapat paripurna DPRD terlebih dahulu..

“Jadi dalam rapat paripurna DPRD-lah permohonan pengisian jabatan gubernur. Itu diatur di dalam rapat paripurna DPRD,” ujarnya.

Terpisah anggota DPRD DKI, Prabowo Soenirman yang juga salah satu anggota fraksi partai Gerindra menilai, Ahok telah menyalahi etika politik. Ahok telah menafikan peran DPRD selaku representasi rakyat.

“Secara hukum mungkin benar, namun secara etika politik itu tidak benar. Karena bagaimanapun juga, DPRD adalah representasi rakyat. Jadi secara prinsip harus menyetujuinya,” ungkap Prabowo saat dikonfirmasi terkait hal tersebut.

Terkait sikap DPRD DKI terutama yang tergabung dalam fraksi koalisi merah putih, jika Ahok tetap bersikeras untuk dapat menjadi gubernur DKI, ia menyatakan akan ada pertemuan lebih lanjut untuk membicarakan hal tersebut.

“Saat ini kita lagi konsentrasi di kelengkapan dewan. Dan nanti ada saatnya kita akan melakukan pertemuan dengan koalisi untuk menyamakan persepsi dalam mengambil langkah-langkah khususnya untuk bersikap terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Ahok,” katanya.

Ahok mengklaim dirinya dapat langsung menjadi gubernur DKI Jakarta tanpa persetujuan DPRD DKI. Sebab, dapat langsung dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi.‬

“Tidak ngaruh. Direstuin Mendagri langsung. Karena secara UU kan otomatis,” ujar Ahok saat ditemui di Balai Kota beberapa hari lalu.‬
(Sammy)

Harianterbit.com | Senin, 15 September 2014 11:45:00 WIB

(nahimunkar.com)

(Dibaca 3.663 kali, 1 untuk hari ini)