Ilustrasi: DPRD Kota Surabaya


Surabaya (SI Online) – Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya yang dihadiri Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol (Mihol) atau Minuman Keras (Miras) di Kota Surabaya.

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Surabaya untuk Pelarangan Peredaran Mihol atau Miras di Kota Surabaya mendorong pengesahan itu mendasar pada  aspirasi segenap warga Kota Surabaya, untuk  mengambil langkah bukan sekadar membatasi atau mengendalikan melainkan melarang total peredaran dan perdagangan Mihol atau Miras di Kota Surabaya tanpa kecuali.

“Ini memenuhi keinginan masyarakat Kota Surabaya, yang ingin kotanya bebas dari alkohol,” ungkap Politisi Partai Hanura Eddy Rachmad, yang juga Ketua Pansus Pelarangan Mihol seperti dikutip Harian Surya.

Ditegaskan pula, langkah yang diambil tersebut  sebagai suatu diskresi yang tidak melanggar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2015; yang memberi kebebasan bagi setiap daerah untuk melarang atau membolehkan peredaran Mihol.

Bagian lain ditambahkan, sebelum Pansus membawa Rancangan Perda tentang Larangan Peredaran Mihol ke Paripurna Dewan, terlebih dahulu dilakukan konsultasi ke Direktorat Hukum Daerah,  Kementerian Dalam Negeri. “Hasil dari konsultasi tersebut, dikembalikan kepada kearifan lokal,” kata Eddy Rachmad dengan menyebut, kearifan lokal dimaksud  harus sesuai aspirasi warga Kota Surabaya, yang  menghendaki Kota ini bebas alkohol. Karena Mihol lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya.

Seperti pernah diberitakan sebelum ini, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Peredaran Mihol atau Miras untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda) bagi Kota Surabaya telah berjalan cukup lama.  Karenanya, sementara Perda tersebut belum tuntas di bahas dan ditetapkan; untuk pengaturan peredaran Mihol atau Miras di Kota Surabaya, digunakan Permendag No 6/2015,

Kini Rancangan Perda tentang Larangan Peredaran Mihol atau Miras di Kota Surabaya, telah disahkan DPRD, untuk menjadi Perda masih menunggu pengesahan dari Gubernur Jawa Timur.

Namun, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, ketika ditemui dalam kesempatan terpisah menyatakan, belum dapat memastikan akan mengesahkan atau menolak Rancangan Perda  tersebut.

“Terkait Rancangan Perda tentang Mihol yang ditetapkan Kota Surabaya, untuk mengesahkan atau menolak, kami harus konsultasi dulu ke Pemerintah Pusat,” kata Gubernur.

rep : muhammad halwan/daeri berbagai sumber, si online, Selasa, 24/05/2016

(nahimunkar.com)

 

(Dibaca 1.360 kali, 1 untuk hari ini)