Dewan menolak draf RUU yang pernah diserahkan itu, karena di dalamnya ada kewenangan intelijen melakukan penyadapan, penangkapan dan penahanan. Hal tersebut, tak bisa dibiarkan, karena lembaga penegak hukum sudah memiliki kewenangan tersebut.

“Bayangkan kalau intel bisa menangkapi orang. Akan anarki negeri ini,” kata  Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS).

***

RUU Kamnas Terancam Mental Lagi di DPR

Selasa, 25 September 2012 | 17:12

DPR mensyaratkan jangan ada tumpang-tindih antar penegak hukum dalam RUU Kamnas.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menolak draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Nasional (Kamnas) bila tidak ada revisi yang bersifat subtantif. DPR juga mensyaratkan jangan ada tumpang-tindih antar penegak hukum dalam RUU tersebut.

“Belakangan kami dengar, pemerintah akan menyerahkan draf yang baru karena, mereka kemudian sadar ada bagian yang overlapping,” kata Wakil Ketua Pansus, Hidayat Nurwahid, di Gedung Nusantara I, Senayan, hari ini.

Hidayat menambahkan, dewan menolak draf RUU yang pernah diserahkan itu, karena di dalamnya ada kewenangan intelijen melakukan penyadapan, penangkapan dan penahanan. Hal tersebut, lanjut dia, tak bisa dibiarkan, karena lembaga penegak hukum sudah memiliki kewenangan tersebut.

“Bayangkan kalau intel bisa menangkapi orang. Akan anarki negeri ini,” kata  Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu.

Menurut Hidayat, bagian dari draf RUU tersebut juga sudah diatur pula dalam UU lainnya. Oleh karena itulah, mayoritas fraksi di parlemen, langsung menolak RUU tersebut.

Selain itu, perbedaan kewenangan antara lembaga penegak hukum, juga belum diterangkan dengan jelas di RUU itu. “Jadi, mana yang diatur dalam (UU), yang lain biar yang lain. Kami pastikan, PKS tak akan biarkan ayat dan pasal (RUU Kamnas) menghadirkan (tindakan) represif pada rakyat,” tandas Hidayat.

Penulis: Ezra Sihite/ Wisnu Cipto

beritasatu.com

(nahimunkar.com)

(Dibaca 131 kali, 1 untuk hari ini)