Presiden Joko Widodo atau Jokowi (IST)


Selama dua tahun memerintah bangsa Indonesia, Presiden Jokowi banyak tidak menepati janji dan tidak konsekwen atas visi misinya. Selain itu, ekonomi Indonesia makin ambruk.

 “Dalam Pilpres Jokowi berjanji buka lapangan kerja baru 10 juta. Tujuh bulan berkuasa malah menambah pengangguran 300.000 kata Kepala BPS,” kata Direktur Institute Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang kepada suaranasional, Selasa (18/10).

Kata Hatta, Presiden Jokowi justru membuka lapangan kerja muntuk ribuan pekerja dari Cina RRC.”Jokowi berjanji mengurangi kesenjangan, dlm RPJM  indeks gini 0,36. Namun nyatanya terus menaik. Ada yg menduga 0,41 sd 0,43,” ungkap Hatta.

 Hatta juga mengungkapkan janji Jokowi yang diingkari membangun sejuta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Secara teori  dalam setahun sdh dibangun 200 ribu rumah. Smp 7 bulan berkuasa satu unit rumah MBR pun belum terwujud,” papar mantan politikus PAN ini.

Hatta mengatakan, berdasarkan data BPS dan laporan Bank Indonesia ekonomi Indonesia di bawah Jokowi mengalami penurunan.

 “Pertumbuhan ekonomi merosot.Nilai eksport merosot. Peningkatan impor. Nilai tukar petani merosot Inflasi naik sementara rupiah yag tadinya Rp 10.000 saat Jokowi menang pilpres sekarang tidak bergerak di angka Rp 13.000 per USD,” jelas Hatta.

Kata Hatta, kemerosotan ekonomi di era Jokowi indikotarnya lainnya seperti cadangan devisa, penerimaan pajak, hutang negara, harga kebutuhan dasar rakyat, lapangan kerja dan lain-lain semuanya tidak menunjukkan perbaikan.

 “Intinya kinerja ekonomi Presiden Jokowi sangat merosot dan disimpulkan bahwa Jokowi tdk memiliki kapasitas memimpin negara,” tegas Hatta.

Menurut Hatta Jokowi sangat pro asing dan lebih layak disebut seperti pedagang dibandingkan seperti Presiden.

“Masyarakat mengatakan bahwa sudah tidak layak Jokowi memimpin Indonesia dan jika diteruskan maka ekonomi masyarakat semakin sulit dan tidak akan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Kata Hatta, masyarakat sudah menyuarakan Jokowi dilengserkan karena banyak melanggar UU, seperti harga BBM yang mengikuti mekanisme pasar liberal, impor beras.

Sumber:  suaranasional.com/18/10/2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 2.637 kali, 1 untuk hari ini)