“Kita minta KPK periksa Luhut, James Riyadi, Sinar Mas dan siapa pun yang terlibat dalam proyek itu,” ujar seorang tokoh sambil menyebutkan: “Berapa kali Menko Luhut pasang badan di proyek-proyek seperti reklamasi, Meikarta dan kereta cepat. Mereka bilang sudah tidak ada masalah perizinan,” kata Waketum Partai Gerindra Ferry Juliantono, saat diskusi publik bertajuk ‘Menuntut Penegakan Hukum atas Dugaan Korupsi Pejabat-pejabat Tinggi Negara’ di Komplek DPR, Jakarta, Senin (29/10).

Inilah beritanya.

  1. Ridwan Saidi: Rezim Sekarang Berusaha Sekuat Tenaga Menutupi Kebobrokan
  2. Waketum Gerindra Minta KPK Periksa Luhut
  3. Amien Rais: Yang Kecil Dihukum, Yang Gede Dibiarkan

***

Ridwan Saidi: Rezim Sekarang Berusaha Sekuat Tenaga Menutupi Kebobrokan

Ridwan Saidi/RMOL

RMOL. Maraknya kasus korupsi yang diduga melibatkan para pejabat tinggi negara di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla membuat KPK diminta untuk mengungkap tuntas kasus tersebut.

Budayawan sekaligus sejarawan, Ridwan Saidi menyatakan, rezim ini akan berusaha sekuat tenaga untuk menutupi kebobrokannya.

“Rezim ini tidak mau kalah. Kalau orang mau kalah, dia main curang. Kalau kita menang, ngapain kita main curang,” ujar Ridwan dalam diskusi publik bertajuk ‘Menuntut Penegakan Hukum atas Dugaan Korupsi Pejabat-pejabat Tinggi Negara’ di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (29/10).

Tokoh Betawi tersebut membeberkan, kasus yang sarat dengan korupsi seperti Meikarta, reklamasi Teluk Jakarta dan sebagainya harus diungkap oleh aparat penegak hukum.

“Jadi searang kita menghadapi masalah korupsi, korupsi itu yang sekarang terjadi yang perlu dihajar pertama adalah reklamasi Teluk Jakarta,” ungkapnya.

Walaupun sudah dibatalkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, proyek tersebut juga menyimpan tendensi adanya korupsi terkait perizinan.

Sehingga Ridwan menegaskan agar KPK mampu mengusut tuntas termasuk orang-orang besar yang berada di belakangnya.

“Ini yang gede-gede harus diungkap jangan yang ngambil lampu petromak yang ditangkap, itu mah enggak usah,” selorohnya. [rus]

Laporan: Adityo Nugroho / politik.rmol.co

***

Waketum Gerindra Minta KPK Periksa Luhut

KPK/Net

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk memeriksa dugaan keterlibatan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dalam beberapa proyek.

“Berapa kali Menko Luhut pasang badan di proyek-proyek seperti reklamasi, Meikarta dan kereta cepat. Mereka bilang sudah tidak ada masalah perizinan,” kata Waketum Partai Gerindra Ferry Juliantono, saat diskusi publik bertajuk ‘Menuntut Penegakan Hukum atas Dugaan Korupsi Pejabat-pejabat Tinggi Negara’ di Komplek DPR, Jakarta, Senin (29/10).

Tertangkapnya Bupati Bekasi Neneng Hasanah oleh KPK dalam masalah perizinan Meikarta mengindikasikan bahwa proyek tersebut bermasalah.

“Eh Neneng yang tim sukses sana (Jokowi-Ma’ruf) ditangkap. Bukan kita yang bicara tapi itu petunjuk dari Tuhan. Luhut yang seorang Menko bisa bilang tidak ada masalah dalam perizinan ini perlu ditindaklanjuti,” imbuh Ferry.

Menurut Ferry proyek-proyek tersebut sudah membuktikan telah menabrak peraturan sehingga terindikasi ada penyimpangan anggaran di dalamnya.

“Kita minta KPK periksa Luhut, James Riyadi, Sinar Mas dan siapa pun yang terlibat dalam proyek itu,” demikian Ferry. [jto] 

Laporan: Adityo Nugroho / hukum.rmol.co

***

Amien Rais: Yang Kecil Dihukum, Yang Gede Dibiarkan

Amien Rais/Net

RMOL. Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menilai bahwa hukum di negeri ini masih pilih kasih. Dia mencontohkan penindakan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih tebang pilih.

Menurutnya ada proyek-proyek raksasa yang masih belum tuntas perizinannya dan mengancam kedaulatan bangsa tapi tidak ditindak oleh KPK.

Bahkan Amien menyebut ada menteri berkekuatan super yang mengamankan proyek-proyek bermasalah seperti pembangunan Meikarta, Reklamasi Teluk Jakarta, dan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

“Ada seorang super minister, saya lupa namanya, yang mengangkangi seolah-olah semua itu (proyek Rasaksa) tidak boleh digubris,” ungkapnya dalam diskusi publik bertajuk ‘Menuntut Penegakan Hukum Atas Dugaan Korupsi Pejabat-pejabat Tinggi Negara’ di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/10).

Menurut mantan ketua MPR RI itu, ketiga proyek tersebut bernilai fantastis dan masih banyak masalah yang ditemukan, seperti perizinan. Untuk itu, dia akan meminta kepada KPK untuk tidak tebang pilih dalam menangani kasus.

“Enggak peduli izin belum ada, enggak peduli pelanggaran apapun, tapi ini nekat sekali. Sehingga kita sebagai bangsa yang berani, KPK akan kita usulkan, eh Agus Raharjo, anda jangan tebang pilih,” selorohnya.

Mantan ketua umum PP Muhammadiyah ini kemudian membandingkan dengan kasus-kasus korupsi yang terbilang jauh lebih kecil, yang diusut KPK.

“Saudara Irman Gusman ketua DPD, gara-gara Rp 100 juta itu mendapatkan penjara 4,5 tahun. Sekarang mendekam di Sukamiskin. Kemudian saudara Luthfi Hasan Ishaaq, Presiden PKS, dapat Rp 3,5 miliar karena impor daging mendekam 17 tahun. Yang kecil dihukum, yang gede dibiarkan,” pungkasnya. [ian]

Laporan: Adityo Nugroho / politik.rmol.co

(nahimunkar.org)

(Dibaca 690 kali, 1 untuk hari ini)