Jakarta – Kuasa hukum Habib Rizieq Shihab, Eggi Sudjana menilai pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan terpidana kasus penodaan agama Basuki T Purnama (Ahok) melanggar aturan peradilan umum di Indonesia.

Eggi mengungkapkan seharusnya Ahok melakukan upaya banding sebelum mengajukan PK, tetapi Ahok menerima putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan hukuman dua tahun penjara.

“Secara formil urutan peradilan umum di Indonesia yang diatur KUHP tidak bisa, karena Ahok sudah menerima putusan dari PN Jakut, jadi upaya PK Ahok gugur,” kata Eggi di kantornya Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2018).

Eggi menyebutkan putusan PN yang sudah diterima Ahok tidak ada kekhilafan hakim selama persidangan.

“Jadi kalau dia menerima berarti Ahok mengakui tidak ada kekhilafan hakim,” ujarnya.

Dia melihat ada upaya PK yang diajukan tim kuasa hukum Ahok adalah akal – akalan saja,” Untuk mengurangi masa tahanan Ahok atau bebas dari penjara,” ucapnya.

Sebelumnya, Karo Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah mengakui pihaknya telah menerima pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dari tim kuasa hukum Basuki T Purnama (Ahok) terpidana kasus penistaan agama dan telah menunjuk majelis hakim untuk permohonan PK Ahok.

“Benar tanggal 2 Februari 2018, tim kuasa hukum Ahok mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung (MA) RI melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutuskan kasusnya pada tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Jakarta Utara, ” kata Abdullah dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/2/2018).

Dia menjelaskan putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan Peninjauan Kembali ( PK) merupakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utara, yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Ia menjelaskan permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh Pemohon dari terpidana secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya Josefina A Syukur,SH.MH. Advokat dan Konsultan Indra & Patrners berdomisili di Jalan Bendungan Hilir IV No 15 Jakarta Pusat.

“Permohonan dilakukan dengan alasan yang sejelas – jelasnya sebagai dasar permohonan, disampaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memutuskan perkarannya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah menunjuk Hakim yang akan memeriksa permohonan atau alat bukti yang dijadikan dasar atau alasan untuk mengajukan upaya hukum PK. [fad]

Oleh : Agus Irawan / nasional.inilah.com

***

Sidang PK Ahok Digelar Senin Pekan Depan

Karo Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), Abdullah – (Foto: istimewa)

Jakarta – Karo Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), Abdullah mengatakan, pihaknya telah menunjuk majelis hakim yang akan memproses permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Basuki T Purnama ( Ahok) terpidana kasus penistaan agama yang digelar pada Senin (26/2/2018) mendatang.

“Usai menerima penetapan penunjukan hakim pemeriksaan permohonan upaya hukum peninjauan kembali, maka hakim sudah menetapkan hari sidang pertama, pada Senin (26/2/2018) ,” kata Abdullah keterangan tertulisnya, Senin (19/2/2018).

Lanjut Abdullah, permohonan PK yang diajukan Ahok, kemudian akan memproses adminitrasi pemanggilan sidang perdana PK tersebut dengan pemanggilan kuasa hukum Ahok.

“Untuk kuasa hukum akan dipanggil dan surat pemanggilan melewati bantuan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena domisili penasihat hukum Ahok berada di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ” ujarnya.

Menurut dia, sidang kedua akan dilaksanakan pada seminggu selanjutnya dengan agenda adalah mendengarkan jawaban pihak lawan dalam hal tersebut adalah Jaksa.

Kemudian, hakim pemeriksa upaya hukum peninjauan kembali dikirim ke Mahkamah Agung dengan berkas perkara secara lengkap.

Sebelumnya, dalam kasus penistaan agama, mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok) dinyatakan bersalah telah melakukan penistaan agama dan dihukum 2 tahun penjara. [fad]

Oleh : Fadhly Zikry / nasional.inilah.com

(nahimunkar.org)

(Dibaca 1.228 kali, 1 untuk hari ini)