Foto: Eggy Sudjana


Pengacara Senior Eggy Sudjana mengingatkan adanya konsekuensi hukum yang membahayakan kerukunan dan persatuan Indonesia apabila Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) diberlakukan.

“Cara berfikir intelektual itu mesti obyektif, sistimatis, toleran. Terkait dengan Perppu Nomor 2/2017 Tentang Ormas, itu secara obyektif artinya tidak memihak pada siapapun. Bila sudah berlaku menjadi hukum, maka setiap ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila harus dibubarkan,” tegasnya kepada zonasatu.net, Kamis (5/10/2017).

Lebih lanjut, Eggy memaparkan konsep Ketuhanan masing-masing agama berdasarkan sila pertama Pancasila. Ia menegaskan, hanya Islam yang konsep Ketuhanannya sesuai dengan Pancasila.

“Kini kita liat ajaran Non-Islam yang konsep Tuhannya tidak Esa, seperti Kristen itu Trinitas, Hindu itu Trimurti, dan Budha tidak diketahui konsep Tuhannya. Maka, secara obyektif dan sistematis dibandingkan dengan sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa itu bertentangan dengan Perppu. Jadi konsekuensi hukumnya harus dibubarkan jika Perppu itu berlaku,” papar Eggy.

Kendati demikian, Eggy menegaskan berdasarkan toleransi dalam ajaran Islam, ajaran agama lain tidak boleh dibubarkan. Oleh sebab itu, Eggy menegaskan menolak Perppu tersebut.

“Tetapi jika dianalisa secara toleransi dalam ajaran Islam, ada –Lakum Dinukum Waliadin-. Maka, ajaran agama Non-Islam tidak boleh dibubarkan. Makanya saya menolak Perppu No 2/2017,” ungkap Eggy.

“Jadi jangan salah paham dengan saya, justru saya berjuang untuk toleransi tersebut yang dihilangkan dengan berlakunya Perppu No 2/2017 tersebut,” tambahnya.

Ingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Pemerintah

Menurut Eggy Sudjana, MK dan Pemerintah harus diingatkan agar menolak Perppu Ormas, karena agama lain terancam dibubarkan dengan adanya Perppu tersebut.

“Sejujurnya kita harus ingatkan MK jangan terima Perppu tersebut dan ingatkan pemerintah untuk konsisten jika Perppu tetap diberlakukan, maka harus bubarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila,” kata Eggy.

“Ingat, bahwa Pancasila adalah modus vivendi. Pancasila adalah kesepakatan luhur. Sila pertama menjadi ruh bagi keempat sila lainnya,” sambungnya.

Sila pertama: Ketuhanan yang Maha Esa. Apa maksudnya? Apakah semua paham agama yang ada di Indonesia harus sesuai dengan sila pertama ini? Hal ini perlu kita soroti mengingat ada frase: “dan paham lain….” yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam Pasal 59 ayat 4 huruf c Perppu No 2/2017.

“Kalau Perppu ini berlaku, apa akibat hukumnya? Kerugian konstitusional apa yang akan terjadi bila semua ajaran dan agama yang bertengangan dengan sila pertama harus dilarang dan dibubarkan? Justru Perppu ini mengancam Bhineka Tunggal Ika kita. Jadi suatu Perppu atau UU harus tegas jelas, apa yang dianggap bertentangan dengan Pancasila ini. Tidak boleh Tidak Jelas alias “ngaret” sesuai dengan kemauan sesaat penguasa saja,” beber Eggy.

Lebih baik, kata Eggy, menyebut secara pasti seperti pada UU Ormas 17/2013, yakni ateisme, kominisme, marxisme-leninisme. Tidak perlu tambahan frase: Dan paham lain yang bertentangan.

“Ini bisa jadi bumerang! Ketuhanan dikatakan sebagai sifat-sifat Tuhan. Tuhan mana yang dimaksud? Lalu sifat yang dimaksud itu adalah Esa. Esa itu juga sifat Tuhan yang dimaksud. Yang dimaksud Tuhan sifat Esa tidak lain adalah Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke 3,” ungkap Eggy.

Ketuhanan Yang Maha Esa

Perlu diketahui, kata “Esa” menurut Eggy, dimasukan dalam sila pertama Pancasila karena bertentangan dengan pertemuan pada 22 Juni 1945 yang menghasilkan “Piagam Jakarta”.

“Kalau dulu, sila pertama Ketuhanan, Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-pemeluknya. Sila ini justru tidak mempersoalkan Ketuhanan yang lain. Umat beragama lain bebas hidup dan tidak wajib menjalankan syariat Islam, tetap dilindungi oleh negara,” jelasnya.

Tetapi ketika diganti tanpa rapat PPKI menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, lanjut Eggy, ini sebenarnya jadi bumerang bagi agama-agama atau paham yang Ketuhanannya tidak Esa atau monoteistis.

“Padahal disadari pada waktu perubahan tersebut diusulkan oleh Ki Bagus Hadi Kusumo tentang kata Esa yang merujuk pada surat Al-Ikhlas –Qulhuwallahu Ahad… dan seterusnya. Disetujui tanggal 18 Agustus 1945 yang kemudian terus berlaku hingga hari ini,” beber Eggy.

Haruskah kita kembali ke “Piagam Jakarta”? Atau hapus frase “Dan paham Lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945” dari Perppu Ormas?

“Hal ini berarti pula Perppu Ormas No 2/2017 harus ditolak agar tidak menjadi Undang-undang. Sebab bila tidak, maka konsekuensi hukumnya seperti yang sudah diterangkan sebelumnya. Sebuah pilihan yang sulit bukan? Maka kini tinggal MK putuskanlah yang benar. Jangan tunduk pada kekuasaan Presiden atau kekuatan politik lain,” terang Eggy.

“Atau nanti tanggal 28/29 Oktober 2017, DPR RI memutuskan juga menerima Perppu No 2/2017 tersebut menjadi Undang-undang atau tidak? Ingat, ada pertanggungjawaban di dunia ini. Akan ada gelombang protes yang dahsyat dan di akhirat nanti bertanggungjawab kepada Allah SWT. Tempat peristirahatan terakhir, surga atau neraka?,” pungkasnya.

Sumber : zonasatu.net

(nahimunkar.org)

(Dibaca 974 kali, 1 untuk hari ini)