Eks Menteri SBY: Proyek Kereta Cepat Benar-benar Kecebong

 

Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) menjadi sorotan publik. Pasalnya, proyek tersebut telah merusak akses jalan dan membuat aktivitas masyarakat menjadi lumpuh di Kabupaten Bandung Barat.

Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna sempat naik pitam lantaran underpass Padalarang yang merupakan jalur utama menuju pusat Pemerintahan KBB serta jalan alternatif menuju Lembang terendam banjir hingga 1,5 meter. Padahal daerah itu tidak pernah dilanda banjir sebelum adanya proyek KCJB.

 

Politisi Demokrat Roy Suryo pun mengingatkan bahwa dirinya pernah menyebut proyek ini sebagai Kecebong. Kecebong tersebut merupakan kependekan dari Kereta Cepat Bohong-bohongan, istilah Roy untuk menggambarkan proyek yang digagas sejak BUMN dipimpin Rini Soemarno tersebut.

 

“Benar, Kecebong,” ingatnya kepada wartawan, Sabtu (4/1).

 

Dia mengurai bahwa proyek ini bermasalah mulai dari penandatanganan prasasti, janji awal yang meleset dari jadwal, hingga izin yang ugal-ugalan.

 

Teranyar, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu semakin yakin proyek KCJB merupakan Kecebong lantaran ditengarai menjadi penyebab banjir.

 

“Kini ditengarai sebagai penyebab banjir Bandung Barat,” demikian Roy.

Editor: Widian Vebriyanto

05 Januari 2020, 07:25 Wib

Laporan: Widian Vebriyanto/ politik.rmol.id

 

***

KA cepat jadi skandal pengadaan proyek

kereta cepat china. ©blogspot.com

Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat, Dadang Ramdhan menyebut proyek kereta cepat (High Speed Train) Jakarta-Bandung sebagai skandal baru setelah kasus ‘Papa minta saham’. Dia menyebut banyak hal-hal yang dilanggar dan luput dari perhatian pemerintah.

“Jadi ini saya melihatnya skandal baru, skandal baru dalam pengadaan proyek infrastruktur, kalau ada papa minta saham, kalau ini ‘papa minta cepat’. Satu level skandal karena luar biasa, regulasi di langgar, daerah ditekan, lingkungan mau dirusak, kemudian rakyat dijual,” ujar Dadang di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (23/1).

Dadang mengklaim pihaknya telah melakukan survei ke beberapa lokasi yang berkaitan dengan proyek kereta cepat. Dari hasil survei tersebut, kata dia, mayoritas masyarakat saat ini tidak membutuhkan kereta cepat Jakarta-Bandung.

“Jadi begini, kereta cepat ini bukan kebutuhan, saya melakukan survei kecil-kecilan soal kereta cepat, warga Bandung tidak butuh, warga Purwakarta tidak butuh, kemudian warga biasa di Jakarta juga tidak butuh, yang butuh ini sebenarnya siapa? Dengan moda transport yang ada dengan kereta api biasa dan juga dengan bisa atau travel saya kira bagi warga Bandung sudah cukup untuk ke Jakarta,” jelas dia.

Dadang menambahkan Peraturan Presiden nomor 107 tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung begitu dipaksakan.

“Ini jelas-jelas sangat dipaksakan, presiden senang bikin perpres, mau (waduk) Jatigede cepat (pakai) Perpres, mau kereta cepat dibangun perpres lagi dan banyak perpres lain,” tegas Dadang.

Selain itu, kata Dadang, pemerintah tidak bisa menyamakan daerah di Pulau Jawa seperti kota Beijing atau Tokyo. Alasannya, struktur tanah dan kondisi lingkungan masih tidak dimungkinkan untuk dilintasi kereta cepat.

“Pulau Jawa dengan Beijing, Tokyo, itu beda. Kita memiliki struktur morfogeologi yang memang sangat rentan, bayangkan nanti akan menerobos terowongan dengan kecepatan 150 km per jam, 30 menit sampai Bandung, bagaimana dampak yang akan terjadi?,” pungkas dia./ https://www.merdeka.com/
24 Januari 2016 08:31Reporter : Saugy Riyandi

(nahimunkar.org)