.

SETELAH sebelumnya menjalani sidang pertama terkait kasus pencemaran nama baik Sentra Komunikasi (Senkom) Mitra Polri, Adam Amrullah kembali melanjutkan persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, Kamis, (27/3). Agenda sidang hari ini adalah pembacaan eksepsi atau pembelaan Adam atas dakwaan jaksa penuntut umum.

Tim Pengacara Muslim (TPM) yang diwakili oleh Musman Muzakir, Farhan Hazairin, dan Ahid Syaroni hadir mendampingi Adam. Dalam eksepsinya, TPM membeberkan kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini.

Pertama, Adam Amrullah yang mengupload video berjudul “Nasehat Adam Sekjen FRIH dan Tantangan Sumpah Mubahalah untuk Ketua LDII dan Imam Islam Jama’ah” pada tanggal 24 April 2014 di Tangerang Selatan, Banten. Namun kasusnya diproses di Bekasi, Jawa Barat. Sehingga timbul pertanyaan besar, Ada apa dengan Bekasi  terkait kasus ini? Apakah ada oknum SENKOM sekaligus anggota LDII yang berperan sehingga LDII tidak perlu turun tangan dalam kasus ini?

Kedua, karena waktu dan tempat kejadian kasus ini berada di wilayah hukum Propinsi Banten, maka secara hukum PN Bekasi tidak berwenang memeriksa terlebih mengadili kasus ini. Sebagaimana diatur dalam pasal 84 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.

Ketiga, nama yang seharusnya Adam Amrullah bin H.Bastaman, namun dituliskan Adam Amrulloh bin H.Bastaman dalam surat dakwaan Jaksa. Penulisan nama yang salah walaupun hanya 1 huruf mengakibatkan surat dakwaan jaksa cacat hukum karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 (2) huruf b KUHAP: menetapkan syarat tentang isi dakwaan ialah harus berupa uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tampat tindak pidana dilakukan. Oleh karena itu sudah sepatutnya surat dakwaan jaksa harus dibatalkan.

Keempat, Ir.Djoni Mudorijanto yang menjadi saksi pelapor di Polsek Bekasi Selatan,secara hukum patut dipertanyakan kapasitas dan kewenangannya. Sebab sepatutnya  yang berhak mewakili SENKOM Mitra Polri,dalam hal ini Ketua Umum sebagai saksi pelapor. Sebagaimana diatur dalam KUHAP UU No.8 tahun 1981, Bab I Ketentuan Umum angka 24, 25, 26, dan 27.

Kelima, pembuatan video adalah hak Adam Amrullah yang dilindungi oleh UU No.19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Sebagaimana diatur dalam BAB II LINGKUP HAK CIPTA. Bagian pertama fungsi dan sifat hak cipta dalam pasal 1 ayat 1: hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dlahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam pasal 1 ayat 5: pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan mengguanakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca,didengar, atau dilihat orang lain.

Setelah eksepsi selesai dibacakan, jaksa penuntut umum meminta waktu kepada majelis hakim untuk menanggapi eksepsi TPM dalam bentuk tertulis. Majelis hakim mengabulkan permintaannya. Dan sidang dilanjutkan pada hari Kamis 3 April 2014 pukul 09.00 WIB di PN Bekasi dengan agenda mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi TPM. [Andi/Islampos]

(nahimunkar.com)

(Dibaca 992 kali, 1 untuk hari ini)