Foto: Wakil Ketua DPRD Fadli Zon. (Tsarina-detikcom)

Jakarta,– Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon tak ragu menyebut kajian pemindahan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan yang didorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih mentah.

Hal tersebut dikemukakan Fadli Zon menanggapi pidato kenegaraan kepala negara dalam sidang bersama DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di gedung parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

“Masih mentah menurut saya. Masih mentah sekali. Belum ada apa-apa itu,” tegas Fadli di kompleks parlemen.

Menurut Fadli, rencana pemindahan Ibu Kota yang dicanangkan Jokowi terlalu terburu-buru. Padahal, kajian yang dilakukan sejumlah negara yang memindahkan Ibu Kota ditempuh dalam waktu yang lama.

“Kalau lihat negara lain mereka merancang ini dengan waktu yang lama. Jadi bukan sekedar satu statement saja. Walaupun bukan gagasan baru, tapi lihat prioritas ekonomi kita, apa yang menjadi prioritas kita,” tegasnya.

Fadli lantas menyoroti pendanaan yang digunakan pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota. Menurutnya, dana pemindahan Ibu Kota memakan biaya yang cukup signifikkan, apalagi jika hanya mengandalkan APBN.

“Saya kira bisa saja dikaji 5 tahun yang akan datang, ini kemudian bagaimana skema pembiayannya. Kan waktu itu ada cerita tidak dibiayai oleh APBN. Lantas dibiayain oleh siapa?,” jelasnya.

“Jangan sampai ini justru mengundang keterlibatan asing untuk masuk campur tangan urusan kita,” tegas Fadli.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pernah membeberkan tahapan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Terdapat dua kandidat di Pulau Kalimantan, yaitu Bukit Soeharto (Kalimantan Timur) dan Gunung Mas (Kalimantan Tengah). 

Proses pemindahan direncanakan pada tahun 2024. Kawasan inti pusat pemerintahan (2.000 hektare) akan berisi Istana, kantor lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif), taman budaya, dan kebun raya. 

Di 2025-2029, akan dibangun sejumlah properti di kawasan ibu kota negara (40.000 ha) antara lain perumahan ASN/TNI/Polri, fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga pangkalan militer. Di 2030-2045 akan dibangun sejumlah instrumen berupa taman nasional, konservasi orang utan, klaster permukiman non-ASN, dan wilayah pengembangan terkait dengan wilayah provinsi sekitarnya. 

cnbcindonesia.com

(nahimunkar.org)

(Dibaca 184 kali, 1 untuk hari ini)