Jurnalpolitik.id – Sejumlah pihak mengusulkan momen pengakuan berbohong Ratna Sarumpaet pada 3 Oktober ditetapkan sebagai hari anti hoax nasional. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku sepakat, asal dengan beberapa syarat.

“Asal tokohnya jangan satu, tokohnya harus banyak. Yang bohong itu, yang menjadi korban kebohongan itu bukan hanya Pak Prabowo tapi Pak Mahfud MD (mantan Ketua MK) juga,” ujar Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/10/2018).

Fahri menyebut nama Mahfud terkait gagalnya anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu menjadi calon wakil presiden pendamping Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019.

“Kalau Pak Prabowo dan Pak Mahfud MD jadi dianggap sebagai ikon korban kebohongan dan mereka yang mengusulkan, saya kira dua-duanya bagus. Satu mewakili dibohongi negara, satu diwakili dibohongi rakyat. Kan sempurna, gitu kan,” ujar Fahri.

Lebih lanjut Fahri mengatakan, Mahfud juga korban kebohongan, tepatnya korban kebohongan negara.

“Mahfud MD mengatakan kepada wartawan ‘ini panggilan sejarah’, akhirnya yang dipilih Jokowi… ‘saya sudah menjahit baju, besok saya akan ke KPU’. Ini dia ngomong di hadapan publik, ada politisi yang marah, yang pesta dan lain sebagainya,” kata Fahri.

“Ternyata Pak Jokowi mengumumkan orang yang berbeda. Pertanyaan, di sini ada kebohongan menjadi tersangka, di sana ada kebohongan tidak jadi tersangka. Kan nalar hukum kita harus fair dong,” lanjutnya.

Fahri pun meminta masyarakat berlaku adil dalam kasus Ratna Sarumpaet. Masyarakat diminta Fahri juga menyoroti kebohongan negara.

“Pokoknya yang penting figurnya kita akui bahwa negara juga berbohong, pemerintah juga berbohong, rakyat juga berbohong. Ratna Sarumpaet itu adalah rakyat, dia berbohong dan dia sudah ngaku berbohong tapi pemerintah berbohong nggak pernah mengaku berbohong,” tegasnya.

Oleh:  Jurnalpolitik.id

***

Beredar di Medsos, Menyindir yang Berfatwa dan yang Difatwakan, Fatwa MUI: “Pemimpin Ingkar Janji Boleh Tidak Ditaati, dan Jangan Dipilih Kembali…”

Ilustrasi foto @Mas_King @duh_mnas/ twitter

Ratna Sarumpaet‏ @RatnaSpaet  11h11 hours ago

Politik boleh apa saja. Boleh lupa, boleh bohong, boleh munafik, bahkan boleh secara sadar menyakiti rakyat yg seharusnya ia lindungi./twitter.com/RatnaSpaet

***

Fatwa MUI: Pemimpin Ingkari Janji Hukumnya Haram

Inilah Hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia

CALON pemimpin yang berjanji untuk melaksanakan suatu kebajikan (ada kemaslahatan dan sesuai syariah), wajib menunaikan janjinya. Mengingkari janji saat Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada), Pemilihan Presiden (Pilpres), maupun pemilihan anggota legislatif, hukumnya haram.

Demikian fatwa Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ke V di Pondok Pesantren At-Tauhidiyah di Desa Cikura, Bojong, Tegal. Dasar penetapan tim perumus Komisi A yang diketuai Muhammad Zaitun Rasmin Lc. M.A ini bersumber dari Al Qur’an dan Hadits Nabi saw, serta pendapat para ulama.

Fatwa ulama menegaskan, setiap calon pemimpin publik, baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif, harus memiliki kompetensi dan kemampuan dalam menjalankan amanah tersebut. Karena itu, dalam mencapai tujuannya, calon pemimpin publik tidak boleh mengumbar janji untuk melakukan perbuatan di luar kewenangannya.

Seperti diketahui, jabatan adalah amanah yang pasti dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Swt. Meminta atau merebut jabatan merupakan hal yang tercela, apabila bagi orang yang tidak punya kapabilitas yang memadai dan kompeten.

Selanjutnya, calon pemimpin publik dilarang berjanji untuk menetapkan kebijakan yang menyalahi ketentuan agama. Dan jika calon pemimpin itu berjanji yang menyalahi ketentuan agama, maka haram dipilih. Bila ternyata dipilih, maka janji tersebut, hendaknya tidak ditunaikan.

Kemudian, calon pemimpin yang menjanjikan sesuatu kepada orang lain sebagai imbalan untuk memilihnya, maka hukumnya haram, karena termasuk dalam kategori risywah (suap).

Fatwa berikutnya terkait hal itu, pemimpin yang melakukan kebijakan untuk melegalkan sesuatu yang dilarang agama atau melarang sesuatu yang diperintahkan agama, maka kebijakannya itu tidak boleh ditaati.

Pemimpin publik yang melanggar sumpah atau tidak melaksanakan tugas-tugasnya, harus dimintai pertanggungjawabannya dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdosa bagi pemimpin yang tidak melaksanakan janji kampanyenya, dan tidak boleh dipilih kembali. Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan memberikan tausyiah bagi pemimpin yang mengingkari janji dan sumpahnya. Demikian fatwa Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa terkait pemimpin yang mengingkari janjinya.

Islampos.com, Rabu 22 Syaaban 1436 / 10 Juni 2015 10:46

tengkuzulkarnain‏ @ustadtengkuzul  May 12

Fatwa MUI:” Pemimpin Ingkar Janji Boleh Tidak DITAATI, dan Jangan DIPILIH Kembali…” Wah…. Bisa Senasib dgn Najib, Tetangga Sebelah Nih… Are You Ready…?/ twitter.com/ustadtengkuzul

Inilah Hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia

Rabu 22 Syaaban 1436 / 10 Juni 2015 10:13

AKHIRNYA Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V Tahun 2015 di Pesantren At Tauhidiyah, sejak 7-10 Juni 2015 akhirnya ditutup, Selasa (9/6/2015). Ada sejumlah fatwa yang dihasilkan dalam Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V Tahun 2015 di Pesantren At Tauhidiyah, sejak 7-10 Juni 2015. Masing-masing terbagi dalam tiga komisi.

Untuk Komisi A membahas tentang Masail Asasiyyah Wathaniyyah(Masalah Strategis kebangsaan, meliputi: Kedudukan Pemimpin yang tidak menepati janji, kemudian soal kriteria pengkafiran (Dhabit At-Takfir), radikalisme agama dan penanggulangannya, pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan umat dan bangsa, penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional.

Sedangkan Komisi B membahas tentang Masail Fiqhiyyah Mu’ashirah (Masalah Fikih Kontemporer). Komisi B terbagi dua (Komisi B1 dan Komisi B2). Komisi B1 meliputi: Haji berulang, hukum membangun masjid berdekatan, imunisasi, hak pengasuhan anak bagi orang tua yang bercerai karena berbeda agama.

Komisi B2  dibahas panduan jaminan kesehatan nasional dan BPJS Kesehatan, Status hukum iuran dan manfaat pensiun hubungannya dengan Tirkah, dan Istihalah.

Kemudian Komisi C membahas Masail Qanuniyah (Masalah hukum dan perundang-undangan), meliputi: pornografi dan prostitusi online, eksekusi hukuman mati bagi terpidana narkoba, pajak jangan membebani rakyat, pembentukan komite nasional ekonomi syariah, rekrutmen pimpinan KPK periode 2015-2019, pentingnya dasar hukum pemakaian jilbab bagi prajurit Korp wanita TNI, pengawasan penggunaan dana desa.

Fatwa yang dihasilkan dalam Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa, terlebih dulu dibahas dalam sidang-sidang komisi melalui tim perumus, yang kemudian diputuskan dalam rapat pleno. Pimpinan rapat pleno, sekaligus penutupan, dipimpin oleh KH. Ma’ruf Amin, Amirsyah Tambunan, KH. Cholil Ridwan, Prof.Dr. KH. Hasanuddin AF. [Desastian/Islampos]

(nahimunkar.com)

(Dibaca 898 kali, 1 untuk hari ini)