Faisal Basri soal Bail Out Jiwasraya: Kelakuan Garong kok yang Bayar Rakyat?


Foto fb

 

Jakarta — Ekonom senior Indef, Faisal Basri, menyindir wacana pemerintah mengguyur dana likuid untuk menyehatkan PT Asuransi Jiwasraya. Menurut dia rencana itu tidak tepat.

Kenapa? Tak elok karena membebankan kerugian Jiwasraya dengan memakai uang rakyat, yaitu lewat APBN. Padahal, Jiwasraya ambruk karena skandal korupsi.

“Saya agak bingung aja kalau dari APBN, kok kelakuan para garong lantas rakyat yang bayar. Ini gimana sih?,” kata Faisal di Jakarta Selatan, Jumat (6/3).

“Harusnya bukan bail out tapi bail in. Prinsip dasarnya janganlah rakyat dibebankan karena proses penggarongan oleh Benny Tjokro dan kawan-kawan,” imbuh dia.

 

Faisal menyarankan pemerintah membentuk lembaga penjamin polis. Sehingga jika kasus gagal bayar kembali muncul sudah jelas pembiayaannya dari lembaga penjaminan itu.

“Sekarang RUU nya pun belum ada. Harusnya 3 tahun setelah diundangkan (UU Perasuransian), Oktober 2017 sudah ada,” kata Faisal.

Kemudian, Faisal meminta peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dievaluasi. Ketiga harus dihindari dampak penyebarannya kepada perusahaan asuransi lainnya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan tak ada skema bail out untuk Jiwasraya. Baik yang dilakukan secara tersirat maupun tersurat.

“Suntikan modal bukan bagian yang kita tawarkan. Pertama saya sampaikan kami tidak pernah menyampaikan baik tersirat dan tersurat harus ada suntikan modal, ” Agung, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (4/3).

Menteri Keuangan, Sri Mulani Indrawati mengatakan, aksi penyelamatan akan dilakukan dalam Undang-Undang (UU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 2021.Kementerian Keuangan sebagai pemegang saham terakhir, sedang menghitung nilai kewajiban serta menghitung berapa nilai aset dan ekuitas Jiwasraya. (Aza)

Oleh: Suandri Ansah

Indonesiainside.id, Jumat, 06 Maret 2020 – 21:20 WIB

 

***

 

Dari Dulu, Kerusakan Itu Akibat Ulah Penguasa yang Tidak Menggubris Nasehat

Dari dulu, kerusakan bisa terjadi bahkan merajalela adalah akibat ulah penguasa yang tidak menggubris nasehat.

Baik penguasa negara maupun penguasa lainnya seperti penguasa partai, ormas, lembaga dan sebagainya; itu yang menentukan corak abang ijone (merah hijaunya) keadaan hanyalah mereka para pemegang kekuasaan (pihak eksekutif). Bukan pihak penasehat2nya atau pengontrolnya. Hingga walau berteriak kencang para pihak penasehat dan pengontrol, yaitu apa yang disebut MPR, Dewan Syuro, Syuriah, Dewan Ulama atau MUI dan semacamnya, maka keadaan tidak menjadi baik, selama pihak eksekutifnya tidak menggubris nasehat-nasehat kebenaran. Dan biasanya, tampaknya para penguasa senantiasa tidak menggubrisnya.

Jadi negeri ini, misalnya MPR, Dewan Syuro, Syuriah, dewan Ulama, MUI dan sebagainya bersuara lurus mendukung kebenaran pun, biasanya diplenteti (tidak digubris) oleh pihak penguasa, baik itu penguasa pemerintahan maupun partai, ormas dan sebagainya.

Lebih tragisnya lagi pemlentetan (tidak menggubris) terhadap suara kebenaran yang disuarakan oleh pihak-pihak penasehat dan pengontrol yang memang tugasnya bersuara kebenaran itu (tidak digubrisnya) hingga tingkat mengenaskan. Bahkan tambah lebih tragis lagi, apabila dewan2 yang seharusnya bersuara lurus lagi benar itu justru jadi skrup baut belaka, yang mengiyakan alias setuju-setuju saja terhadap kemauan penguasa2 baik penguasa resmi maupun swasta. Dan puncak buruknya yang sudah tida ketulungan lagi, bila Penguasa2 dan juga pihak2 yang bertugas menyuara kebenaran itu semuanya (kedua belah pihak, baik eksekutifnya maupun pihak penasehat plus pengontrol ) sudah disumpal oleh pengusaha2 (cukong2) durjana. Dan puncaknya puncak, ketika dua pihak tersebut (eksekutif dan penasehat plus pengontrol) tersebut melanggar hukum hingga harus diproses hukum, tahu-tahu pihak penegak hukum sudah “dibeli” juga oleh cukong2 durjana, misalnya. Maka yang terjadi, yang benar dikriminalisasi, sedang yang salah, menyeleweng, mengusung kebatilan, kezaliman dan sebagainya diselamatkan, ditutupi, bahkan dilindungi.

Makanya sampai ada kata2 “kapan benere”? (Kapan benarnya) kondisi negeri ini?

Dalam kondisi seperti itu, bagi yang mau berfikir, justru menyadari betapa tingginya nilai ajaran Islam, yang di dalamnya ada ajaran pokok yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu amar ma’ruf, nahi munkar (Memerintahkan kebaikan/ kebenaran, dan mencegah kemunkaran/ keburukan-kebatilan). Itu merupakan hal pokok, tidak boleh dilengahkan sama sekali. Lebih2 terhadap para penguasa dari berbagai jenjangnya itu, bahkan kepada dewan2 yang seharusnya menyuarakan kebenaran itu pula. Serta kepada pihak penegak hukum, di samping kepada manusia secara umum. Karena kalau mereka sudah benar2 rusak (terutama 3 pihak itu: eksekutif, legislatif, dan yudikatif; plus elit non pemerintah), maka negeri tersebut dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Sebagaimana yang telah Allah Ta’ala ancamkan:

وَإِذَآ أَرَدۡنَآ أَن نُّهۡلِكَ قَرۡيَةً أَمَرۡنَا مُتۡرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيۡهَا ٱلۡقَوۡلُ فَدَمَّرۡنَٰهَا تَدۡمِيرٗا ١٦ وَكَمۡ أَهۡلَكۡنَا مِنَ ٱلۡقُرُونِ مِنۢ بَعۡدِ نُوحٖۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِۦ خَبِيرَۢا بَصِيرٗا ١٧ [سورة الإسراء,١٦-١٧]

16. Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya

17. Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah Kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Melihat dosa hamba-hamba-Nya

[Al Isra”,16-17]

Kalau kebengalan para pemegang kuasa itu belum sampai pada kadar harus dihancurkan secara keseluruhan, mungkin juga ditimpakan pada negeri itu bermacam bencana, sebagai peringatan agar sadar. Namun kalau tambah-tambah bengal, dan sampai pada kadar harus dihancurkan secara keseluruhan, maka ancaman dalam ayat tersebut terjadi pula. Semoga saja mereka menyadari sebelum bencana semacam itu terjadi.

Hartono Ahmad Jaiz

 https://www.nahimunkar.org/dari-dulu-kerusakan-itu-akibat-ulah-penguasa-yang-tidak-menggubris-nasehat/?

(nahimunkar.org)