Fatwa MUI 2015 ‘BPJS Kesehatan Tidak Sesuai dengan Prinsip Syari’ah’, Belum Direspon?

Silakan simak berikut ini.

***

Fatwa BPJS Kesehatan dan Hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI 2015

ditetapkanlah dua ketentuan hukum untuk BPJS Kesehatan, yaitu:

  1. Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syari’ah, karena mengandung unsur gharar, maisir dan riba.
  2. MUI mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari’ah dan melakukan pelayanan prima.

    (Fatwa BPJS Kesehatan dan Hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI 2015).

    ***

    Silakan simak berikut ini.

    ***

     

    Ini Salinan Fatwa BPJS Kesehatan dan Hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI 2015



    Obrolan seputar Fatwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dikeluarkan MUI semakin hari semakin menarik perhatian banyak orang. Apalagi setelah adanya ralat oleh pihak BPJS yang mengatakan bahwa tidak ada kata ‘haram’ dalam fatwa tertanggal 9 Juni 2015 tersebut. 

    “Kami lihat tidak ada kata-kata haram. Tidak ada kata-kata yang menyatakan BPJS haram,” kata Ikhsan, Kepala Komunikasi BPJS Kesehatan, seperti dikutip KOMPAScom Kamis (30/7/2015).

    Mencari Fatwa

    Saya pun penasaran, seperti apa sebenarnya bunyi fatwa tersebut. Apa sesederhana dua rekomendasi seperti disampaikan Ikhsan saat membuka Kompasiana Nangkring bareng BPJS, Kamis kemarin? Apa landasan hukumnya dan bagaimana ulama memahami dan menyikapi praktek dan sistem (praksis) jaminan kesehatan nasional yang kemudian dituangkan dalam Fatwa BPJS Kesehatan?

    Pencarian salinan pun dimulai.

    Tidak mudah menemukan salinan fatwa yang dihasilkan dalam hajatan tahunan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia V, 7-10 Juni 2015 lalu. Perlu banyak kata kunci yang dimasukkan ke mesin pencari, sampai akhirnya saya menemukannya dan yakin file PDF yang saya dapati adalah hasil yang asli.

    Tempat pemberhentian pertama tentunya website MUI di www.mui.or.id. Awalnya saya menduga akan mudah mendapatkan fatwa yang dicari, karena di website itu tersedia menu Fatwa. Tapi sayang, fatwa BPJS Kesehatan atau hasil ijtima’ terbaru belum dimasukkan ke dalamnya. Saya lalu coba membuka-buka fatwa lain yang sudah dimasukkan ke situs web. Ternyata tidak ada isi atau lampirannya sama sekali. Di situ banyak sekali pengunjung yang menanyakan dan meminta lampiran fatwa, karena memang yang ada di situs itu hanya judul artikel (tanpa isi sama sekali). Tapi tidak terlihat balasan komentar dari pengelola situs.

    Kemudian saya sadar, sia-sia mencari fatwa BPJS Kesehatan di situs MUI. Setelah itu saya beralih ke Mbah Google. Setelah memasukkan sekian kombinasi kata kunci, saya menemukan file fatwa di situs simomot.com. Tapi setelah kelar unduh file berbentuk PDF, saya ragu apakah file ini asli.

    Untuk mengklarifikasinya, saya coba tanya lagi ke Mbah Google. Sampai akhirnya saya dibawa balik ke satu  halaman di situs www.mui.or.id yang berisi file PDF yang sama. Nama file dan isinya serupa, sehingga saya yakin simomot mendapatkan salinannya dari situs MUI juga.

    Fatwa dan Hasil Ijtima’

    Hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI 2015 yang dihasilkan di Pondok Pesantren Attauhidiyah, Tegal, ini berisi banyak fatwa mulai dari masalah Strategis Kebangsaan, masalah fikih, masalah hukum, tinjauan terhadap perundang-undangan yang berlaku, sampai usulan pembuatan perundang-undangan baru.

    Dalam masalah kebangsaan, Ijtima’ Ulama menyoroti soal:

  • Kedudukan Pemimpin Yang Tidak Menepati Janjinya
  • Kriteria Pengkafiran (Dhawabit At-Takfir)
  • Radikalisme Agama Dan Penanggulangannya
  • Pemanfaatan Tanah Untuk Kesejahteraan Umat Dan Bangsa
  • Penyerapan Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional

    Sementara dalam masalah fikih dan hukum, lebih banyak lagi aspek yang disoroti, salah satunya masalah jaminan sosial kesehatan yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan.

    Merespon adanya program jaminan sosial yang dibuat pemerintah, MUI memaparkan pendapatnya, antara lain berdasarkan kesepakatan (ijma’) ulama dan dalil akal (‘aqli) berikut

  1. Ijma’ ulama:
    Adapun dalil Ijma’ adalah sesungguhnya kaum muslimin di setiap tempat dan waktu telah bersepakat untuk saling menolong, menanggung, menjamin dan mereka bersepakat untuk melindungi orang-orang yang lemah, menolong orang-orang yang terzhalimi, membantu orang-orang yang teraniaya. Sikap tersebut tercermin ketika terjadi kekeringan/peceklik pada zaman Umar bin Khattab dan terdapat dalam sejarah pada zaman Umar bin Abdul Aziz dimana tidak ditemukan lagi orang miskin sehingga muzakki (orang yang berzakat) kesulitan menemukan mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).
  2. Dalil Aqli:
    Adapun dalil Aqli untuk sistem jaminan sosial adalah telah diketahui bersama bahwa masyarakat yang berpedoman pada asas tolong-menolong, individunya saling menjamin satu sama lain, dan wilayahnya merasakan kecintaan, persaudaraan, serta itsar (mendahulukan kepentingan orang lain), maka hal tersebut membentuk masyarakat yang kokoh, kuat, dan tidak terpengaruh oleh goncangan-goncangan yang terjadi. Dengan demikian, wajib bagi setiap individu umat Islam untuk memenuhi batas minimal kebutuhan hidup seperti sandang pangan, papan, pendidikan, sarana kesehatan, dan pengobatan.Jika hal-hal pokok ini tidak terpenuhi maka bisa saja menyebabkannya melakukan tindakan-tindakan kriminal, bunuh diri, dan terjerumus pada perkara-perkara yang hina dan rusak.Pada akhirnya runtuhlah bangunan sosial di masyarakat.

    Dari paparan di atas, ditetapkanlah dua ketentuan hukum untuk BPJS Kesehatan, yaitu:

  3. Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syari’ah, karena mengandung unsur gharar, maisir dan riba.
  4. MUI mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari’ah dan melakukan pelayanan prima.

    Dan di akhir fatwanya, MUI menyampaikan dua rekomendasi, yaitu:

  5. Agar pemerintah membuat standar minimum atau taraf hidup layak dalam kerangka Jaminan Kesehatan yang berlaku bagi setiap penduduk negeri sebagai wujud pelayanan publik sebagai modal dasar bagi terciptanya suasana kondusif di masyarakat tanpa melihat latar belakangnya;
  6. Agar pemerintah membentuk aturan, sistem, dan memformat modus operandi BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah.

    Fatwa Lainnya

    Selain menyoroti BPJS Kesehatan, para ulama ulama juga membahas banyak masalah fikih dan hukum lainnya:

  • Haji berulang
  • Membangun masjid berdekatan
  • Imunisasi
  • Hak asuh orang tua yang bercerai karena beda agama
  • Status hukum iuran dan manfaat pensiun 
  • Pornografi dan prostitusi online
  • Eksekusi mati narkoba
  • Ketentuan pajak
  • Rekrutmen Pimpinan KPK 2015-2019
  • Dasar hukum untuk jilbab polwan
  • Pengawasan Dana Desa

    Selain itu, MUI juga mengusulkan banyak undang-undang kepada pemerintah, di antaranya UU yang mengatur kerukunan umat beragama, perlindungan agama, jaminan dan perlindungan umat beragama, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah.

    Untuk mengetahui lebih lengkap isi Fatwa BPJS Kesehatan yang ada di halaman 56 Hasil Ijtima’ Ulama 2015, teman-teman bisa unduh filenya DI SINI. Setelah memilikinya, akan banyak sekali bahasan yang dapat diulas dan dibahas. Karena fatwa-fatwa MUI yang dikeluarkan lewat kesepakatan ulama tahun ini tidak hanya bicara soal jaminan kesehatan sosial.

    BACA/DOWNLOAD FATWA BPJS KESEHATAN

    Sumber file: Majelis Ulama Indonesia

     

    31 Juli 2015   09:22 Diperbarui: 12 Agustus 2015   04:32  

    https://www.kompasiana.com/iskandarjet/

     

    ***

     

    Pemerintah-MUI Sepakat BPJS Kesehatan Direvisi Agar Sesuai Syariah

    by admin

     
     

     21 Februari 2017

     
     

    BPJS Kesehatan yang, menurut hasil Ijtima Komisi fatwa MUI tidak sesuai syariah, disepakati pemerintah untuk direvisi. Diharapkan revisi itu akan mengarah pada pembentukan BPJS Syariah untuk memfasilitasi masyarakat yang memilih program yang sesuai dengan syariah.

    Sebelumnya, hasil Ijtima Ulama banyak disorot karena “mengharamkan” BPJS Kesehatan. Untuk menjernihkan persoalan, pihak BPJS Kesehatan, MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kemenkeu, dan Kemenkes bertemu di Gedung Merdeka, Selasa (4/8/2015), Jakarta.

    Mereka mencapai sejumlah poin kesepakatan, yang dituangkan dalam sebuah siaran pers. Pada poin kedua ditegaskan, hasil Ijtima Ulama MUI 2015 yang berlangsung di Tegal tidak menyebut bahwa BPJS Kesehatan itu haram. Namun, terdapat sejumlah bagian ketentuan BPJS Kesehatan itu yang tidak sesuai dengan syariah.

    Untuk itu, pada poin ketiga hasil kesepakatan tadi disebutkan, program BPJS akan disempurnakan agar sesuai dengan nilai-nilai syariah, dengan menghilangkan unsur-unsur gharar, maisir, dan riba, dari dalam program BPJS. Adanya unsur-unsur gharar, maisir, dan riba inilah yang menyebabkan program BPJS disebut tidak sesuai syariah.

    Berikut poin-poin kesepakatan dalam pertemuan tersebut:

  1. Telah dicapai kesepahaman para pihak untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan putusan dan rekomendasi ijtima ulama komisi fatwa se-Indonesia tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional oleh BPJS kesehatan dengan membentuk tim bersama yang terdiri dari BPJS kesehatan, MUI, Pemerintah, DJSN, dan OJK.
  2. Rapat bersepaham bahwa di dalam keputusan dan rekomendasi ijtima ulama, komisi fatwa MUI se-Indonesia tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional oleh BPJS kesehatan tidak ada kata haram.
  3. Masyarakat diminta tetap mendaftar dan tetap melanjutkan kepesertaannya dalam program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan BPJS kesehatan dan selanjutnya perlu ada penyempurnaan terhadap program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan nilai-nilai syariah untuk memfasilitasi masyarakat yang memilih program yang sesuai dengan syariah.


    Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

    Poin kesepakatan itu ditandatangani masing-masing perwakilan yang hadir. Dari BPJS Kesehatan Fachmi Idris, dari MUI Prof Jaih Mubarok, dari Kemenkes Sundoyo, dari OJK Firdaus Djaelani, dari DJSN CH Situmorang, dan dari Kemenkeu Theresia Bangun./ https://mui.or.id/

     

    ***

    MENANTI RESPON PEMERINTAH ATAS FATWA MUI TENTANG BPJS

    Okt 5, 2019 | KontributorNasionalSiaranPersSN 09SN 13


    Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa bahwa BPJS bertentangan dengan syariat Islam

    (SPN News) Jakarta, pada (15/7/2015) Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa BPJS bertentangan dengan Syariat Islam kerena mengandung Gharar, Maisir, dan riba. Dalam kenyataannya fatwa MUI tersebut sampai sekarang belum mendapatkan perhatian dan solusi dari pemerintah. Untuk diketahui bahwa permohonan fatwa tersebut diajukan oleh Aliansi Masyarakat SP/SB yang menamakan dirinya Front Nasional Tolak BPJS yang merasa dirugikan dengan diberlakukannya UU SJSN BPJS. Pada saat fatwa dikeluarkan yang menjadi Ketua MUI adalah Kyai Maruf Amin.

    Dengan terpilihnya Kyai Makruf Amin sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, maka SPN berharap agar BPJS dapat dibenahi sehingga tidak merampas hak Jaminan Sosial Pekerja sebagaimana pasal 99 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No 1/1970 tentang K3 serta hak masyarakat umum yang dijamin oleh UU No 36/2009 tentang Kesehatan agar tidak terjadi Disclaimer lagi, sehingga pekerja/buruh dan masyarakat mendapatkan jaminan sosial sesuai dengan porsinya. Sebelum diberlakukanya BPJS kesehatan masyarakat umum mendapatkan pelayanan dari JAMKESMAS, JAMKESDA dan pekerja dilayani JPK JAMSOSTEK, PNS/TNI/POLRI dilayani oleh ASKES.

    SN 09 dari narasumber Djoko Heriyono S.H/Editor

    https://spn.or.id/

    (nahimunkar.org)


     

(Dibaca 250 kali, 1 untuk hari ini)