Fatwa MUI tentang AlKohol akan Dilibas RUU Minuman Beralkohol (Minol)?


Ilustrasi minuman keras (Shutterstock)./suarasumut

 

  • Wisatawan bebas minum miras?
  • RUU Minuman Beralkohol Pasal 8 memuat ketentuan, minuman beralkohol diperbolehkan untuk kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, dan tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.
  • Fatwa MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 11 Tahun 2009 menetapkan FATWA TENTANG ALKOHOL dengan isi fatwa sebagai berikut :

 

Ketentuan Hukum

  1. Meminum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram.
  2. Khamar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah najis.
  3. Alkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum yang berasal dari khamr adalah najis sedangkan alkohol yang tidak berasal dari khamr adalah tidak najis.
  4. Minuman beralkohol adalah najis jika alkohol/etanolnya berasal dari khamr, dan minuman beralkohol adalah tidak najis jika alkohol/etanolnya berasal bukan dari khamr.
  5. penggunaan alkohol/etanol hasil industri khamr untuk produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya haram.
  6. Penggunaan alkohol/atanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya: mubah, apabila secara medis tidak membahayakan.
  7. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya: haram. apabila secara medis membahayakan.

     

    Demikian ringkasan Fatwa MUI tentang minuman beralkohol alias khamr, dan dapat dibaca di bagian bawah lebih lengkapnya.

  • RUU Minol atau miras yang membolehkan wisatawan minum minuman beralkohol alias miras itu sama dengan membuka peluang untuk tumbuhnya generasi pecandu minum miras. Karena miras itu sifatnya mengakibatkan ketagihan bagi peminumnya. Apalagi menurut RUU Minol itu minol / miras dibolehkan juga untuk kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, dan tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Itu semua juga sama dengan membuka pintu untuk tumbuh suburnya generasi pecandu miras di mana2.
  • Nantinya kalau sudah merajalela generasi pecandu miras, maka langkah berikutnya dibuat RUU yang lebih membebaskan miras lagi lebih luas lagi. (Na’udzubillahi min dzalik. Kami berlindung kepada Allah dari hal yang demikian).
  • Pertama, kini dibuka pintu menuju penumbuhan para pecandu miras, sambil melibas fatwa MUI tentang haramnya khamr minuman beralkohol, dilibas dengan RUU Minol untuk dijadikan Undang2.
  • Selanjutnya kelak kalau sudah merajalela pecandu miras dikhawatirkan akan dibikin RUU pembebasan lebih luas lagi terhadap miras.
  • Sekali lagi, Na’udzubillahi min dzalik. Kami berlindung kepada Allah dari hal yang demikian

Silakan simak ini.

***

 

Daftar Miras yang Bakal Dilarang Lewat RUU Minuman Beralkohol

  • Wisatawan bebas minum miras?

 

Jakarta,

DPR RI mencantumkan daftar minuman beralkohol yang akan dilarang diproduksi, disimpan, dan dikonsumsi dalam Rancangan Undang-undang Minuman Beralkohol (RUU Minol).

Minuman beralkohol yang nantinya terancam dilarang dibagi dalam lima klasifikasi. Aturan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) RUU Minol.

Pertama, ada minuman beralkohol kategori A dengan kadar etanol 1-5 persen. Kemudian kategori B adalah minuman beralkohol yang punya kadar etanol 5-20 persen. Sementara minuman dengan etanol 20-55 persen masuk kategori C.

“Selain Minuman Beralkohol berdasarkan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang Minuman Beralkohol yang meliputi:

a. Minuman Beralkohol tradisional; dan
b. Minuman Beralkohol campuran atau racikan,” demikian bunyi pasal 4 RUU Minol seperti dikutip CNNIndonesia.com dari draf yang disebarkan melalui laman DPR RI.

Pasal 5, 6, dan 7 RUU Minol melarang produksi, menyimpan, mengedarkan, menjual, dan mengonsumsi semua jenis minuman beralkohol, kecuali diatur dalam pasal 8.

Sementara Pasal 8 memuat ketentuan, minuman beralkohol diperbolehkan untuk kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, dan tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.

“Larangan sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 tidak berlaku untuk kepentingan terbatas,” bunyi pasal 8 ayat (1).

Orang yang melanggar ketentuan dalam RUU tersebut diancam sejumlah sanksi pidana. Hukuman bervariasi mulai dari penjara 3 bulan sampai sepuluh tahun dan denda mulai Rp20 juta hingga Rp1 miliar.

RUU Minuman Beralkohol diusulkan oleh sejumlah anggota dewan, salah satunya Illiza Sa’aduddin Djamal dari Fraksi PPP. Illiza menyebut larangan minuman beralkohol merupakan amanat UUD 1945 dan ajaran agama.

“RUU bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif, menciptakan ketertiban, dan ketentraman di masyarakat dari para peminum minol,” ucap Illiza kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/11).

CNNIndonesia.com telah mencoba mengonfirmasi kebenaran draf RUU Minol tersebut ke sejumlah anggota dewan, namun belum mendapatkan konfirmasi hingga berita ini diturunkan.

(dhf/nma)

CNN Indonesia | Kamis, 12/11/2020 14:39 WIB

 

***

Fatwa MUI Tentang Hukum Alkohol

 

Alkohol banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan ataupun bahan penolong dalam pembuatan makanan, minuman,obat-obatan dan kosmetik serta kepentingan lainnya.

Komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa tentang alkohol sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi para produsen dan konsumen dalam memanfaatkan dan menkonsumsi produk yang menggunakan bahan atau perantara dari alkohol.

Firman Allah SWT :

{يَا
أَيُّهَا
الَّذِينَ
آمَنُوا
إِنَّمَا
الْخَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ
مِنْ
عَمَلِ
الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90]

 “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Ma’idah [5]: 90)

{ يَسْأَلُونَكَ
عَنِ
الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ
قُلْ
فِيهِمَا
إِثْمٌ
كَبِيرٌ
وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا
أَكْبَرُ
مِنْ
نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ
مَاذَا
يُنْفِقُونَ
قُلِ
الْعَفْوَ
كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ
اللَّهُ
لَكُمُ
الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ} [البقرة: 219]

 “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,” (QS. Al-Baqarah [2] :219)

Sehingga Fatwa MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 11 Tahun 2009 menetapkan FATWA TENTANG ALKOHOL dengan isi fatwa sebagai berikut :

Ketentuan Umum :

  1. Khamar adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak.
  2. Alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus fungsional yang disebut gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon. Rumus umum senyawa alkohol tersebut adalah R-OH atau Ar-OH dimana R adalah gugus alkil dan Ar adalah gugus aril.
  3. Minuman beralkohol adalah :
    1. Minuman yang mengandung etanol dan senyawa lain diantaranya metanol, asetaldehida, dan etilasetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang menandung karbohidrat; atau
    2. minuman yang mengandung etanol dan/atau metanol yang ditambahkan dengan sengaja.

Ketentuan Hukum

  1. Meminum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram.
  2. Khamar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah najis.
  3. Alkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum yang berasal dari khamr adalah najis sedangkan alkohol yang tidak berasal dari khamr adalah tidak najis.
  4. Minuman beralkohol adalah najis jika alkohol/etanolnya berasal dari khamr, dan minuman beralkohol adalah tidak najis jika alkohol/etanolnya berasal bukan dari khamr.
  5. penggunaan alkohol/etanol hasil industri khamr untuk produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya haram.
  6. Penggunaan alkohol/atanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya: mubah, apabila secara medis tidak membahayakan.
  7. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya: haram. apabila secara medis membahayakan.

Rekomendasi

  1. Pemerintah agar melarang peredaran minuman beralkohol di tengah masyarakat dengan tidak memberikan izin pendirian pabrik yang memproduksi minuman tersebut, dan tidak memberikan izin untuk memperdagangkannya, serta menindak secara tegas pihak yang melanggar aturan tersebut.
  2. Para cendekiawan agar mengembangkan ilmu dan teknologi sehingga penggunaan alkohol sebagai pelarut obat dalam dan luar, escense, pewarna dan kosmetika dapat digantikan dengan bahan alternatif lain.
  3. Semua pihal agar bekerjasama meningkatkan usaha membebaskan masyarakat terutama kaum remaja, dari pengaruh minuman beralkohol.

     

Posted on 21/08/2017 Authoradm-visithalal 

 

http://visit-halal.com/fatwa-mui-tentang-hukum-alkohol/#:~:text=Ketentuan%20Hukum&text=Minuman%20beralkohol%20adalah%20najis%20jika,obat%2Dobatan%2C%20hukumnya%20haram.

 

(nahimunkar.org)

(Dibaca 363 kali, 1 untuk hari ini)