Ilustrasi : sott.net


… terorisme oleh negara jelas lebih sistematis, lebih terencana dan lebih ‘awet’ karena sumber dana maupun senjatanya nyaris tak terbatas. Namun, korbannya seringkali sama, yaitu orang-orang yang belum tentu bersalah. Mereka menjadi korban keganasan aparat negara semata-mata karena ‘kemungkinan’, ‘dicurigai’, ‘diduga’, ‘disangka’, ‘dianggap’, ‘dituduh’ atau ‘dicap’ teroris lantaran tidak sependapat, tidak sealiran, tidak mendukung atau ‘dijuluki’ pemberontak, anti-pemerintah, dan sebagainya.

Di bagian bawah ditampilkan Amangkurat I Membantai Ribuan Ulama tahun 1646

Peristiwa besar berupa pembantaian terhadap ribuan ulama  itu tidak terjadi kecuali di belakangnya ada penjajah Belanda (kafir) yang menyetir Amangkurat I.

Padahal dalam Al-Qur’an, Allah menegaskan dahsyatnya siksa bagi pembunuh orang mu’min dengan sengaja:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا  [النساء : 93]

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.(QS An-Nisaa’/4: 93)

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ

Sungguh lenyapnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang Muslim( HR. An-Nasa-i (VII/82), dari ‘Abdullah bin ‘Amr Radhiyallahu anhu. Diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi (no. 1395). Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahiih Sunan an-Nasa-i dan lihat Ghaayatul Maraam fii Takhriij Ahaadiitsil Halaal wal Haraam (no. 439).

Inilah pembahasan yang diberi judul Menyoal Terorisme dalam dua seri, disambung langsung.

Silakan menyimak.

***

Menyoal Terorisme (1)

Jika terorisme diartikan ‘kekerasan’, banyak kekerasan dilakukan justru oleh aparat kepolisian atau militer –fenomena yang disebut ‘terorisme negara’ (state terrorism)

TNI-indonesia

Ilustrasi: Semua tahu banyak kekerasan terhadap rakyat dilakukan justru oleh aparat kepolisian atau militer

Oleh: Syamsuddin Arif

TULISAN ini tidak bermaksud menggurui, apalagi menghakimi.  Tatkala menyaksikan drama penangkapan terduga teroris di televisi dan mengikuti liputannya di berbagai media, tentu timbul berbagai pertanyaan dalam benak pikiran kita. Maka sudah sewajarnya kita teliti lagi konsep dan manifestasi terorisme serta praktek penanggulangannya secara rasional (bukan emosional), adil (bukan se-‘enake dhewe’), manusiawi (mengacu pada sila kemanusiaan yang beradab) dan indonesiawi (sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa). Amma ba‘du:

Masalah Definisi

Terror artinya takut. Dalam bahasa Inggris, ‘terrorize’ berarti menakuti-nakuti, mengancam orang lain supaya takut. Namun, seperti kata Wittgenstein, makna suatu kata ditentukan oleh pemakaian (“Let the use of a word teach you its meaning”), bukan oleh kamus.  Orang tua yang menakut-nakuti anaknya tidak disebut ‘terrorist’. Begitu pula sekelompok remaja yang mengancam teman sekolahnya dengan senjata tajam tidak disebut teroris. Lalu, bagaimana dengan aparat bersenjata yang mengancam warga sipil tak berdaya, atau pejabat yang menekan wartawan dengan ancaman bunuh, misalnya, apakah mereka teroris?    Di sinilah letak persoalannya.

Jika siapapun yang memakai kata itu bisa dan boleh menentukan sendiri maksudnya, maka terjadilah kekacauan, kezaliman, penindasan, penganiayaan terhadap orang lain akibat penyalah-gunaan istilah (misuse of the term). Apakah orang itu disebut teroris karena: (i) tindakannya, (ii) karena motivasinya, (iii) karena afiliasinya, atau (iv) hanya karena namanya?

Kalau terorisme adalah aksi kekerasan seperti memukul, menyiksa, menyakiti, melukai, dan membunuh, maka siapapun yang terbukti melakukannya –kapan dan dimanapun– patut disebut teroris. Maka preman, copet, algojo penjara hingga tentara pun akan disebut teroris.  Kalau terorisme adalah aksi kekerasan yang bermotif politik (any form of politically-motivated violence), dan kalau politik dimaknai sebagai urusan kekuasaan dan penguasaan dengan cara apapun, maka siapapun yang melakukan kekerasan terhadap orang lain demi kepentingan politik apapun adalah teroris.  Kalau terorisme adalah aksi kekerasan yang dilakukan oleh orang dari kelompok A dan B saja, maka para pelaku kekerasan dengan motif politik dari kelompok lain atau dari satuan, organisasi, atau aparat negara tidak dianggap teroris.

Padahal kita semua tahu bahwa banyak kekerasan terhadap rakyat dilakukan justru oleh aparat kepolisian atau militer –fenomena yang disebut dengan ‘terorisme negara’ (state terrorism). Contohnya aksi penangkapan, penembakan, penculikan, penyiksaan, pembunuhan yang dilakukan oleh aparat negara di Russia zaman Stalin, di Jerman zaman Hitler, atau di Aceh zaman Orde Baru. Inilah yang dinamakan “terrorism from above” yang dikontraskan dengan “terrorism from below”. Dan tentunya yang paling kita sesali apabila orang disebut teroris lantaran namanya atau penampilannya.

‘Terorisme negara’ berupa tindakan kekerasan oleh oknum pemerintah terhadap warganya (terrorism perpetrated by governments against their own citizens) memang baru sekitar satu dasawarsa belakangan ini ramai dibicarakan. Di antara referensi pentingnya adalah buku berjudul Contemporary State Terrorism: Theory and Practice (London: Routledge, 2010) yang disunting oleh Richard Jackson dan kawan-kawan.  Berbeda dengan terorisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok separatis seperti di Irlandia (IRA) atau Kurdistan, terorisme oleh negara jelas lebih sistematis, lebih terencana dan lebih ‘awet’ karena sumber dana maupun senjatanya nyaris tak terbatas. Namun, korbannya seringkali sama, yaitu orang-orang yang belum tentu bersalah. Mereka menjadi korban keganasan aparat negara semata-mata karena ‘kemungkinan’, ‘dicurigai’, ‘diduga’, ‘disangka’, ‘dianggap’, ‘dituduh’ atau ‘dicap’ teroris lantaran tidak sependapat, tidak sealiran, tidak mendukung atau ‘dijuluki’ pemberontak, anti-pemerintah, dan sebagainya.

Meminjam ungkapan Hoffman (Inside Terrorism, 1998, hlm. 31): “terrorism is a pejorative word that is generally applied to one’s enemies and opponents, or to those with whom one disagrees”.

Di panggung sejarah modern, terorisme oleh negara yang paling mengerikan, sadis, dan sangat tidak manusiawi terjadi pada zaman Revolusi Prancis. Periode yang dikenal sebagai ‘Pemerintahan Teror’ itu merupakan masa penuh kekerasan selama 11 bulan, dimana orang-orang yang tidak mendukung revolusi (penggulingan raja) dipenggal lehernya dengan pisau raksasa (guillotine) di depan khalayak ramai. Korban ‘teror resmi’ ini termasuk Louis XVI (Raja Perancis), Marie Antoinette, Girondin, Louis Philippe II, Madame Roland, serta sejumlah tokoh lain, seperti saintis terkenal  Antoine Lavoisier (‘bapak kimia modern’).

Pemerintahan Teror itu bermula pada tanggal 5 September 1793. Kekerasan berlangsung semakin kentara pada bulan Juni dan Juli 1794, pada suatu masa yang dikenal sebagai ‘La Grande Terreur’, yang berakhir pada tanggal 27 Juli 1794, ketika beberapa pimpinan penting Pemerintahan Teror justru akhirnya dihukum mati, termasuk Louis Antoine Léon de Saint-Just dan Maximilien Marie Isidore de Robespierre. Terorisme pemerintah ini telah merenggut nyawa manusia sebanyak 18.500-40.000 jiwa (Lihat: Jean-Clément Martin, La Terreur, part maudite de la Révolution, Paris: Découvertes/Gallimard,‎ 2010).

Namun, menariknya, orang-orang yang sama bisa disebut ‘teroris’ dan ‘pahlawan’ tergantung dari perspektif mana kita melihatnya. Bagi pemerintah Inggris, misalnya, para pelaku pemboman untuk membunuh Margaret Thatcher (Perdana Menteri) itu adalah teroris, sementara menurut sebagian penduduk Irlandia mereka itu adalah pahlawan. Begitu juga orang-orang Sikh yang melakukan tindakan kekerasan di Kanada dan Inggris dipandang teroris oleh pemerintah, akan tetapi disebut sebagai pahlawan oleh para pendukungnya. Contoh lainnya adalah aksi kekerasan yang dilakukan oleh pasukan bersenjata Israel terhadap penduduk Palestina yang juga membalas dengan kekerasan sekenanya. Masing-masing mencap yang lain sebagai teroris dan menyebut diri mereka sendiri sebagai pejuang dan pembela Tanah Air. Sebagaimana dikatakan orang Inggris: ‘One man’s terrorist is another man’s patriot’. Sebelum republik ini berdiri, Jenderal Sudirman dan Gatot Subroto dianggap teroris oleh pemerintah kolonial, sementara di mata rakyat waktu itu mereka adalah pahlawan pejuang kemerdekaan (freedom fighters). Ini sama halnya dengan George Washington dan kawan-kawannya yang dianggap sebagai pembangkang, pemberontak dan sebagainya oleh Kerajaan Inggris, tetapi dihargai sebagai pahlawan pendiri negara Amerika Serikat. *(BERSAMBUNG), menyoal justifikasi…

Direktur Eksekutif Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations) Jakarta.

Rep: Admin Hidcom

Editor: Cholis Akbar

hidayatullah.com – Rabu, 6 April 2016

 ***

Menyoal Terorisme (2)

Kalau kami membunuh Anda, itu bukan terorisme. Kalau Anda membunuh kami, itu baru terorisme. Ini mirip dengan logika sepihak manusia: kalau nyamuk sampai membunuh Anda, itu karena penyakit. Kalau Anda sampai membunuh nyamuk, itu demi kesehatan.

Sambungan artikel PERTAMA

Oleh: Syamsuddin Arif

Masalah Justifikasi

Kembali ke pertanyaan di atas, apakah orang disebut teroris karena aksinya, motivasinya, atau afiliasinya?  Pertanyaan ini tidak hanya menyangkut ‘definisi’ siapakah teroris itu, akan tetapi juga menyangkut ‘justifikasi’ kapankah, atas dasar apakah, dan sejauh manakah aksi terror itu dapat dibenarkan.  Menurut para pejuang kemerdekaan atau pendukung revolusi, misalnya, aksi kekerasan itu dibenarkan demi tujuan yang mulia, yaitu bebasnya rakyat dari belenggu penjajah atau cengkeraman penguasa.

Begitu pula menurut pemerintah di negara-negara modern, tindakan menangkap, menciduk, mengurung, menyiksa hingga ‘menghabisi’ lawan politik serta orang-orang yang dianggap atau dicap sebagai ‘musuh negara’ itu dibolehkan. Simaklah definisi terorisme menurut FBI ini: “the unlawful use of force and violence against persons or property to intimidate or coerce a government, the civilian population, or any segment thereof, in furtherance of political or social objectives” (penggunaan kekuatan dan kekerasan secara tidak sah terhadap orang atau barang untuk menakut-nakuti atau menekan pemerintah, rakyat sipil, atau bagian dari mereka itu, demi mencapai tujuan-tujuan politik atau sosial).

Kata kunci dalam definisi itu adalah “unlawful”, sehingga kekerasan, kekejaman, keganasan yang dilakukan oleh aparat negara dianggap “lawful” dan karenanya dibolehkan. Di sini perbuatan teror diberikan justifikasi atas dasar pelakunya (actor-based). Kalau kami membunuh Anda, itu bukan terorisme. Kalau Anda membunuh kami, itu baru terorisme. Ini mirip dengan logika sepihak manusia: kalau nyamuk sampai membunuh Anda, itu karena penyakit. Kalau Anda sampai membunuh nyamuk, itu demi kesehatan. Mungkin karena belum ada komisi pembela hak asasi nyamuk, maka manusia bebas membunuh nyamuk seenaknya.

Kedua, aksi teror juga acapkali dianggap wajar dan boleh karena tujuannya menghentikan kezaliman, melenyapkan tirani, mengakhiri penindasan. Alasan semacam ini biasanya diutarakan oleh mereka yang menginginkan revolusi seperti para gerilyawan Nicaragua yang dipuji oleh Presiden Amerika Ronald Reagan sebagai pejuang kemerdekaan. Inilah yang disebut pembenaran berdasarkan hasil atau tujuan yang ingin dicapai (outcome-based), yang mereka anggap baik untuk rakyat (meski kenyataannya bisa jadi sebaliknya). Justifikasi begini juga biasanya dilontarkan oleh pemerintah yang menteror warganya sendiri. Dituduhnya si korban sebagai teroris –tak ubahnya ‘maling teriak maling’.  Konon aksi kekerasan itu demi keamanan dan sebagainya (tanpa merasa perlu menjelaskan keamanan siapa dari apa dan siapa, mengapa, atau bagaimana).

Terakhir adalah justifikasi negatif yang melihat kekerasan sebagai kejahatan, kebengisan sebagai keburukan, penganiayaan sebagai kekejaman, yang kesemuanya tidak bisa dibenarkan atau dibolehkan apapun alasan dan tujuannya. Inilah yang disebut action-based consideration.

Menurut perspektif ini, semua aksi teror yang tidak manusiawi, biadab, dan zalim itu salah, mesti dihentikan dan tidak boleh dilakukan sama sekali, oleh sesama warganegara, oleh warga terhadap aparat negara, ataupun oleh aparat negara terhadap warga. Terrorism is generally and absolutely wrong. Masyarakat yang beradab (civilized) seyogyanya menjauhi segala macam aksi menteror secara verbal (dengan kata-kata) maupun non-verbal (dengan tindakan), secara horizontal (kepada sesama manusia) maupun vertikal (kepada yang di atas maupun yang di bawah mereka). Semoga Allah mengampuni dan merahmati kita semua, amin.*

Direktur Eksekutif Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations) Jakarta

Rep: Admin Hidcom

Editor: Cholis Akbar

hidayatullah.com – Rabu, 6 April 2016

***

Amangkurat I Membantai Ribuan Ulama

Raja Amangkurat I

ilustrasi gambar Raja Amangkurat I
Sumber foto : lokalgenius.blogspot.com

Pembantaian terhadap umat Islam kadang bukan hanya menimpa umat secara umum, namun justru inti umat yang dibantai, yaitu para ulama. Pembantaian yang diarahkan kepada ulama itu di antaranya oleh Amangkurat I, penerus Sultan Agung, raja Mataram Islam di Jawa, tahun 1646.

Peristiwa itu bisa kita simak sebagai berikut:

‘Penyebaran Islam menjadi benar-benar terhambat dan sekaligus merupakan sejarah paling hitam tatkala Amangkurat I mengumpulkan 5000 sampai 6000 orang ulama seluruh Jawa dan membunuhnya seluruhnya secara serentak.’[1]

Masalah ini ditegaskan lagi oleh Sjamsudduha pada halaman lain: ‘Penyebaran Islam pernah mengalami hambatan yang bersifat politis, yaitu adanya pergolakan intern dalam kerajaan-kerajaan Islam. Hambatan yang paling hebat dalam proses penyebaran Islam terjadi ketika Amangkurat I melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap lima sampai enam ribu ulama dan keluarganya. Penyebaran Islam di Jawa mengalami stagnasi untuk beberapa lama karena kehabisan muballigh, dan perasaan takut.’[2]

Dibantainya lima ribu sampai enam ribu ulama itu adalah masalah yang sangat besar. Sumber yang lain menyebutkan:

‘Amangkurat I, juga terkenal dengan nama Amangkurat Tegal Arum atau Tegal Wangi (karena mangkat di tempat tersebut) ialah putera Sultan Agung; naik tahta Mataram (1645) sebagai pengganti ayahnya. Berlainan dengan Sultan Agung yang bijaksana, Amangkurat I pada waktu hidupnya membuat beberapa kesalahan dan sebagai tanda kelemahan ia mengadakan perjanjian perdamaian dengan Kompeni Belanda  (1646). Tindakannnya ini ditentang oleh beberapa golongan, di antaranya para alim ulama, sehingga mereka ini disuruh bunuh.’[3]

Peristiwa besar berupa pembantaian terhadap ribuan ulama  itu tidak terjadi kecuali di belakangnya ada penjajah Belanda yang menyetir Amangkurat I.

Penjajah Belanda itu jumlahnya sedikit, minoritas, tetapi memegang kendali kepemimpinan, terbukti memainkan peran jahatnya terhadap inti umat Islam yaitu membantai ribuan ulama. Kelompok minoritas itu sampai membantai yang mayoritas saja tidak takut, apalagi kejahatan-kejahatan lainnya.

Amangkurat I membuat daftar para ulama beserta keluarga mereka untuk dikumpulkan, lalu dibantai di alun-alun Plered (+12 km ke arah tenggara dari kota Yogyakarta, red). Pembantaian ini terjadi tahun 1647. “Dan dalam waktu setengah jam, tidak kurang dari lima sampai enam ribu orang dibantai. Van Goens (utusan VOC untuk Mataram) yang waktu itu berada di Plered, melihat dengan mata sendiri mayat-mayat yang bergeletakan di jalanan,” tulis Denys Lombard dalam Nusa Jawa: Silang Budaya Jilid II./ http://banggasejarah.blogspot.co.id

Di Zaman penjajahan menyusu penjajah, zaman merdeka bertingkah

Berikut ini sebagian data kejahatan minoritas kafir penjajah Belanda terhadap umat Islam dalam hal memberi dana sangat besar kepada Kristen dan Katolik, sebaliknya sangat kecil terhadap Islam.

Semenjak masa pemerintah kolonial Belanda, Katolik terutama  Protestan memperoleh dana bantuan yang besar sekali, tidak demi­kian dengan Islam. Sebagai contoh pada tahun 1927 alokasi bantuan  untuk modal dalam rangka pengembangan agama, adalah sebagai  berikut:

Protestan memperoleh      € 31.000.000

Katolik memperoleh          € 10.080.000

Islam memperoleh             €         80.000.[4]

Dana besar dari penjajah Belanda itu digunakan oleh orang  Kristen dan Katolik untuk membangun gedung-gedung, sekolah, rumah  sakit dan sebagainya. Sedang ummat Islam tidak punya uang. Pada  gilirannya, anak-anak orang kafirin itu telah makan sekolahan  sedang anak-anak Muslimin belum, kecuali sedikit, maka ketika  merdeka, orang-orang kafirin Nasrani itu masuk ke pos-pos pemer­intahan di mana-mana. Padahal mereka itu ogah-ogahan untuk merde­ka, lebih enak menyusu pada penjajah sesama kafir. Jadi, yang  berjuang mengorbankan nyawa dan harta untuk melawan penjajah  kafir itu orang Islam, namun ketika merdeka, penyusu Belanda itu justru yang leha-leha duduk di kursi-kursi pemerintahan.

[1] Sjamsudduha, Penyebaran dan Perkembangan Islam- Katolik- Protestan di Indonesia, Usaha Nasional,Surabaya, 1987, halaman 119.

[2] Ibid, halaman 167.

[3] Prof. Mr, AG. Pringgodigdo –Hassan Shadily MA, Ensiklopedi Umum, Penerbit Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1977, halaman 45.

[4] Sjamsudduha, Penyebaran dan Perkembangan Islam – Katolik- Protestan di Indonesia,_Usaha  Nasional Indonesia, cet II, 1987, hal 129.

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.213 kali, 2 untuk hari ini)