Sorak sorai riuh rendah menyeringai di sudut-sudut lapangan pergulatan berbau sponsoran (asing? ), ketika “gawang” DPR sementara telah kebobolan atas tendangan ngotot RUU “Penyadapannya Intelijen” kemarin (27/09 2011). Anehnya, “gawangnya” telah bobol pun masih berbaik hati pula dengan “menghadiahi” agar anggaran intelijen naik 200 miliar rupiah (dari Rp 1,2 menjadi Rp 1,4 triliun).

Berita tentang ngototnya tendangan terhadap “gawang” DPR itu jauh-jauh hari telah terdengar, di antaranya media surabayasore.com menulis judul:

 

Pemerintah Ngotot Pertahankan Penyadapan di RUU Intelijen

(Rabu, 25 Mei 2011 : 01:37 WIB ).

Berbagai pihak telah mengkritik RUU itu lewat aneka sarana. Di antaranya yang paling santer adalah mengenai masalah krusial dan controversial seputar akan diberinya kewenangan bagi intelijen untuk melakukan penangkapan dan penahanan serta penyadapan.

Masalah pasal penangkapan dan penahanan, tampaknya gawang DPR “belum” melepasnya, dan pihak DPR mengatakan, pasal penangkapan dan penahanan akhirnya dihapuskan.

Tampaknya system penawaran telah membuahkan hasil sementara, dipasangnya pasal penangkapan dan penahanan dalam RUU – padahal sudah ada lembaga yang berhak tentang itu, bukan hak intelijen—dapat diduga sebagai bemper penyodok agar pasal penyadapan lolos nantinya. Dan sementara memang ya. “Gawang” DPR telah mengiyakan pasal penyadapan. Padahal sejak jauh-jauh hari sebenarnya masalah itu telah dipersoalkan dengan gencar.

***

Inilah Isi RUU Intelijen Soal Penyadapan

Jakarta – Pemerintah dan DPR akan segera membahas RUU Intelijen dalam waktu dekat. Dalam draf yang usulan telah diserahkan kepada DPR, Pemerintah mengusulkan Badan Intelijen Negara (BIN) berwenang melakukan penyadapan.

Dari data yang diperolehINILAH.COM, Rabu (23/3/2011), usulan pemerintah tersebut tertuang dalam Pasal 14 ayat 1 draf RUU Intelijen Negara yang berbunyi. “Dalam melaksanakan tugas BIN memiliki wewenang melakukan intersepsi komunikasi dan atau dokumen elektronik serta pemeriksaan aliran dana yang diduga kuat terkait dengan kegiatan terorisme, separatisme, spionase, subversi, sabotase dan kegiatan atau yang mengancam keamanan nasional.”

Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat 2 dijelaskan bahwa intersepsi atau penyadapan tersebut merupakan kewenangan BIN. “Intersepsi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi intelijen.”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1, BIN juga bisa memeriksa aliran dana sebagaimana dimaksud ayat 1. BIN dapat meminta bantuan pihak-pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan aliran dana.

Pasal 14 ayat 3 “Dalam memeriksa aliran dana sebagaimana dimaksud ayat 1 BIN dapat meminta bantuan kepada Bank Indonesia, Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Lembaga Jasa Pengiriman Uang dan Lembaga Analisis Transaksi Keuangan.” [tjs] Oleh: Irvan Ali Fauzi
Rabu, 23 Maret 2011, 12:06 WIB, INILAH.COM

***

Rabu, 25 Mei 2011 : 01:37 WIB

Pemerintah Ngotot Pertahankan Penyadapan di RUU Intelijen

PEMERINTAH tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan penyadapan. Kepala Badan Intelijen Negara(BIN), Sutanto mengatakan dalam Daftar Inventarisir Masalah (DIM) RUU Intelijen Nomor 83 pasal 14 pemerintah menegaskan bahwa penyadapan tetap bisa dilakukan.

“Pemerintah memandang bahwa intersepsi komunikasi tidak hanya melalui pembicaraan telepon, tapi karena kemajuan teknologi dan informasi maka intersepsi juga mencakup dokumen elektronik. Pengertian dokumen elektronik sendiri mengacu pada pasal 1 UU no 11 tahun 2008 yaitu UU tentang ITE,” ujar Sutanto di sela rapat dengan Komisi I DPR, Selasa (24/5).

Menurut Sutanto pemerintah telah menyetujui rumusan DPR terkait penyadapan. Namun, penyadapan menurutnya pemerintah hanya menambahkan kata-kata dokumen elektronik saja. Alasannya, pemerintah menilai penyadapan bukan hanya dilakukan pada komunikasi, tapi juga melalui dokumen elektronik.

Tak hanya itu, bagi Sutanto komunikasi itu merupakan ranah publik. Oleh karena itu, negara juga memiliki kewenangan regulasi dan hak intersepsi komunikasi untuk kepentingan keamanan nasional. “Kewenangan regulasi dan intersepsi itu demi kepentingan keamanan nasional,” imbuhnya.

Padahal sejumlah LSM mengungkapkan jika klausal pasal penangkapan dan penyadapan di dalam RUU Intelijen Negara. Maka dikwatirkan dapat terjadi legalisasi penculikan seperti masa jaman Orde Baru.

“Jika Pasal Penangkapan ini disetujui, maka saya khawatir legalisasi penculikan pernah terjadi seperti dulu. Pasal Penangkapan dan penyadapan 100 persen kita menolak, tidak ada negara maju memberikan izin intelijen untuk menangkap,” tandas Koordinator Kontras Haris Azhar.

Menurut Haris, tugas intelijen menjadi terbuka, sehingga ada semacam kebodohan dalam bergaya intelijen. Pasalnya penangkapan dan penahanan bagian dari penegakan hukum.

“Penangkapan itu tugasnya polisi. Intelijen mencari informasi dengan cara dibenarkan dan tidak bertentangan dengan undang-undang,” ujar Haris.

Haris mengatakan idealnya RUU Intelejen Negara bernama RUU Koordinasi Perumusan Intelijen Indonesia.

Dia menambahkan, pasal Penangkapan boleh dilakukan selama dia terukur. “Dia dapat izin dari pengadilan, intelijen wajib memiliki etika. Pekerja intelijen harus menggunakan kecerdasan jangan sampai pekerja intelijen terjebak dalam kerja-kerja teknis,” kata Haris.

Selain itu, RUU intelijen harus dibahas dan harus mendengarkan para korban-korban kegiatan intelijen yang selama ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Jk.

http://surabayasore.com

***

Negara wajib lindungi warga negaranya dari penyalahgunaan fungsi intelijen.

  1. Kewenangan khusus untuk melakukan kegiatan intelijen agresif perlu dibatasi, sehingga tetap berpegang pada kode etik intelijen yang di dalamnya memuat larangan untuk melanggar hak-hak dasar.
  2. Perlu menciptakan mekanisme pengawasan berlapis dan dirumuskan suatu pasal khusus yang berkaitan dengan hak-hak korban. Dan, negara wajib untuk melindungi warga negaranya dengan jaminan kompensasi materiil dan rehabilitasi nama baik jika terjadi penyalahgunaan fungsi intelijen.
  3.  Perlu menghilangkan trauma atas praktik-praktik intelijen hitam yang dilakukan untuk melanggengkan kekuasaan rezim politik yang otoriter.
  4.  Penetapan ruang lingkup intelijen negara yang bersifat komprehensif, semestinya tidak boleh mengarah kepada pembentukan satu dinas intelijen negara yang memonopoli penyelenggaraan fungsi-fungsi intelijen.
  5. Wewenang penyadapan di RUU Intelijen tidak boleh bertabrakan dengan kewenangan serupa di undang-undang lain, misalnya UU Tindak Pidana Terorisme yang menyebutkan penyadapan harus mendapatkan izin kepala pengadilan. “Sedangkan versi Rancangan Undang-Undang Intelijen, penyadapan cukup dengan persetujuan Kepala BIN. Ini nanti akan menimbulkan tabrakan di lapangan,”

Demikian sebagaimana diungkapkan Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI), Tri Heru Wiyono pada acara diskusi publik “Membangun Indonesia yang Aman dan Kondusif”, di gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (27/9/2011). (lihat – Okezone , RUU Intelijen Dinilai Nggak Fokus

Selasa, 27 September 2011 17:14 wib)

***

Pramono: BIN tak Miliki Prestasi, tapi Anggarannya Ditambah

JAKARTA – Meski tidak secara langsung mengatakan ketidaksetujuannya terkait penambahan anggaran untuk Badan Intelijen sebesar Rp 200 miliar (dari Rp 1,2 menjadi Rp 1,4 triliun), namun Wakil Ketua DPR, Pramono Anung menilai sebenarnya yang paling penting untuk BIN itu adalah masalah kinerja.

Anggaran, menurutnya, memang merupakan hal yang penting. Namun jika menilik dari segi prestasi tidak ada yang signifikan yang bisa dicapai BIN.

REPUBLIKA.CO.ID, Selasa, 27 September 2011 20:18 WIB,

***

Masalah yang membahayakan kehidupan bangsa ini adalah moral para elitnya yang menjadi raja-raja tega tak punya belas kasihan. Sehingga kekayaan Negara dapat dikuasai asing, sementara APBN dikorup sebagian banyak, sedangkan itu hasil dari utang luar negeri dan meninggikan pajak, dan otomatis Ummat Islam penduduk mayorita negeri ini yang tercekik. Namun bahaya besar dari bejatnya moral para elit penguasa negeri ini tidak begitu tampak akan menjadi sasaran penyadapan yang dirancang itu. Dan ujung-ujungnya –walau covernya terorisme atau deradikalisasi, demi keamanan dan semacamnya–  namun tetap saja yang akan jadi sasaran hanyalah Ummat Islam. Hingga yang jelas-jelas merongrong NKRI seperti RMS pun karena mereka  itu bukan orang Islam maka biasanya selama ini kalis. Sehingga belum tentu salah kalau orang menganggap RUU Intelijen itu pesanan asing.

Jadi, kekayaan Negara sebagian besar sudah dikuasakan kepada asing, pendidikan tinggi Islam (UIN, IAIN, STAIN, dan sebagainya di Indonesia) sudah diubah kiblatnya ke Barat (asing, kekufuran), dan kini masih akan dijerat lagi dengan alat yang dapat menjangkau Muslimin siapa saja lewat jalur hukum yaitu undang-undang. Yang nantinya, mungkin orang akan takut untuk membeli kitab untuk mengaji pun, karena khawatir akan disadap, duitnya dari mana, kitab yang dibeli dan dikaji itu apa dan sebagainya. Akibatnya, orang akan takut ke pengajian-pengajian, bahkahn ke masjid sekalipun.

Asing dalam merusak dan memusuhi Islam tinggal menunggu hasilnya, di saat mereka sendiri sedang kebingungan karena krisis ekonomi yang menurut teori domino katanya ambruk satu ambruk semua, akibat terpuruknya ekonomi Amerika. Istilah Jawanya: tiji ti beh (mati siji mati kabeh). Rasain sajalah!

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ [آل عمران/54]

54. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.  (QS Ali ‘Imran: 54).

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  [الشورى/42]

42. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. (QS As-Syura: 42)

وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ [الشورى/44]

Dan kamu akan melihat orang-orang yang zalim ketika mereka melihat azab berkata: “Adakah kiranya jalan untuk kembali (ke dunia)?” (QS as-Syura: 44).

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [النساء/141]

… dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (QS An-Nisaa’: 141).

Ilustrasi foto: eramuslim.com

(nahimunkar.com)

(Dibaca 239 kali, 1 untuk hari ini)