Sumber foto : Istimewa/Ilustrasi


JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Komisi XI DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan beserta jajarannya. Agendanya membahas Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai penerbitan aset (underlying asset) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Dalam pemaparannya, Menkeu Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah berencana menggunakan kembali Barang Milik Negara (BMN) yang ada di kementerian/lembaga, yakni berupa aset tanah dan bangunan sebagai upaya menambah penerimaan bagi negara.

“Setelah kita hitung ada sekitar Rp 4 triliun lebih nilai aset BMN tersebut dan Rp 7 triliun lebih dengan aset-aset negara yang masih berada dalam perut bumi. Dalam perut bumi kan gak bisa kita hitung, ya dikira-kira saja,” ungkap dia di ruang rapat Komisi XI gedung Nusantara I Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (23/05/2016).

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, pengelolaan BMN bisa dijadikan sebagai jaminan untuk melakukan pinjaman utang luar negeri.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi XI DPR RI dari FPDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, Indonesia saat ini bukan saja terjebak dalam lingkaran utang (debt trap) namun telah terlilit penyakit utang kronis.

“Utang negara berkembang yang kurang beruntung, Indonesia memiliki utang yang cukup besar. Mungkin saat ini sudah 7 turunan utang yang harus dilunasi pemerintah,” tutur dia.

Bahkan, kata politikus PDIP, dari rezim ke rezim, pemerintah memiliki kebiasaan berutang atau gali lubang tutup lubang.

“Negara kita pandai berhutang, tapi kemampuan untuk melunasinya yang masih belum,” ujar dia.
‎‎
Dalam kesempatan tersebut, Hendrawan juga mempertanyakan pernyataan Menkeu soal rasio utang terhadap PDB Indonesia masih lebih rendah dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.

“Indikatornya harus lengkap, jangan hanya dihibur dengan rasio utang dengan PDB yang rendah. Sampaikan juga debt service rasio yang tinggi, ini kan cukup merisaukan sekali,” sindir dia.

Selain itu, Hendrawan juga mengaku mendukung pembentukan panja soal pembiayaan dan utang negara dalam rencana penggunaan kembali (roll over) barang milik negara (BMN)

“Ini perlu segara dibentuk panja agar lebih jelas arah pinjaman utang dan penggunaannya,” ujar dia.

Tak hanya itu, Hendrawan juga mendorong pemerintah melakukan taksasi bagi pulau-pulau terluar yang tersebar di seluruh tanah air.

Alasannya, lanjut dia, pulau terluar sangat potensial dimanfaatkan sebagai salah satu pendapatan negara. ‎

“Posisinya pulau terluar seperti Karimun Jawa, Flores NTT dan lainnya enggak punya cukup modal sehingga investor asing pun menggarapnya,” pungkasnya.(yn)

Sumber: teropongsenayan.com/ Syamsul Bachtiar/ Senin, 23 Mei 2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 954 kali, 1 untuk hari ini)