Gebuk dan Bakar Bendera PKI! Forum Anti Komunis Jatim Siap Kepung DPR RI Tolak RUU HIP Berbau Komunisme

  • Mereka kompak menggunakan kaos putih bertuliskan “Aku Bangga Jadi Musuh PKI”.
  • Di dalam RUU HIP ini, ada kecenderungan mengubah norma dasar menjadi norma liberalis dan kapitalis. Karenanya, FAK di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur kompak akan membuat petisi kepada presisen dan DPR. Sebab, dari 9 fraksi di DPR RI, hanya fraksi PKS yang menolak RUU HIP.
  • RUU HIP mengandung motif yang buruk bagi Indonesia. Buktinya, di pasal 6 dicantumkan bahwa Pancasila diperas menjadi trisila, kemudian disederhanakan lagi menjadi eka sila, yakni gotong royong. Jadi semua sila ngak ada termasuk agama…
  • Pembela PKI sempat mendapat angin segar karena upaya mereka membuahkan undang-undang nomor 27 tahun 2007. “Setelah kita ketahui dibalik itu ada kepentingan PKI, kita gugat ke MK dan kita menang, undang-undang itu lalu dibatalkan,” ujar
    Ketua Center for Indonesian Community Studies (CICS) Arukat Djaswadi.
  • Sayangnya, lanjut Arukat, rakyat Indonesia sempat lengah karena PKI menuntut ke MK supaya pasal 6 huruf g yang memuat ‘syarat menjadi anggota DPR bukan dari PKI’. Dengan cepat mereka melakukan itu ke MK. Maka, akhirnya, saat itu PKI bisa memilih dan dipilih.
  • “Mereka tidak berhenti di situ, di bidang budaya misalnya, saya ketahui kurikulum pendidikan berbasis kompetensi, pemberontakan PKi 1948 dan 1965 dicabut oleh mereka. Namun kita lawan, saya diminta untuk klarfikasi dalam rapat Menko Kesra, alhamdilillau saat itu sepakat membatalkan kurikulum berbasis kompetensi,” terangnya.

 
 

Jangan pernah lengah! Front Anti Komunis (FAK) Jawa Timur Gebuk dan Bakar Bendera PKI. (FT/Ridho)

 

SURABAYA | duta.co – Terbitnya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang diusulkan DPR RI, seperti membangunkan macan tidur. Apalagi, RUU itu diduga kuat bakal menjadi pintu masuk bangkitnya ajaran komunis.

Ratusan umat beragama, menamakan diri Front Anti Komunis (FAK) Jawa Timur, Jumat (12/6/2020) menggelar aksi di Lapangan Parkir Barat Museum NU, Jl Gayungsari Timur 35, Surabaya. Mereka menolak RUU HIP dan siap kepung DPR RI, menolak RUU HIP yang diyakini bakal menjadi pintu masuk munculnya ideologi komunis.

Penolakan FAK juga diikuti pembacaan petisi yang ditanda tangani oleh beberapa tokoh penting di Jawa Timur. Hadir dalam acara itu Choirul Anam (Cak Anam), Dewan Kurator Museum NU, Ketua Center for Indonesian Community Studies (CICS) Arukat Djaswadi, Guru Besar UIN Sunan Ampel Prof Ahmad Zahro, Guru Besar Unesa Prof Aminunddin Kasdi, Daniel Moh Rasyid, H M Nur Hadi ST, Ketua Pergerakan Penganut Khittah Nahdliyah (PPKN), Mohammad Yunus dari GUIB Jatim, dan beberapa tokoh lainnya.

Setelah pembacaan petisi oleh Hari Cipto Wiyono aktifis 1998, acara dilanjutkan dengan pembakaran lambang PKI. Acara yang berlangsung meriah ini, dihadiri juga oleh Ormas yang ingin eks PKI tidak mengganggu Pancasila. Mereka kompak menggunakan kaos putih bertuliskan “Aku Bangga Jadi Musuh PKI”.

Keterangan foto Ridho/duta.co

Cak Anam menjelaskan, bahwa, PKI akan hidup selamanya. Mereka akan terus menunjukkan eksistensinya dengan berbagai cara. Anggapan PKI sudah mati, itu salah besar. Sebab, sampai saat ini, keturunan PKI, anak dan cucunya terus bergerak menancapkan ideologinya di Indonesia.

“PKI berupaya keras agar tercipta opini seolah-olah mereka menjadi korban. Ini bisa dicek di Wikipedia. TNI, Polri, NU dan Muhammadiyah dituduh bersalah. Padahal tidak sedikit TNI dan Polri jadi korban. Orang NU juga sama. Saya memiliki catatan para korban PKI, Ansor dibunuh secara massal di Banyuwangi, saya tahu karena pernah mimpin Ansor, ” jelasnya.

Cak Anam menegaskan, RUU HIP sangat berbahaya. Sebab tidak mencantumkam TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Padahal seharusnya merujuk kepada TAP ini supaya memiliki cantolan hukum. “TAP MPRS 25/66 ini TAP ideologi. Yang dirujuk malah TAP lama, yaitu TAP Sumber Daya. Apa maunya,” ungkapnya sambil bertanya.

Lelaki kelahiran Jombang ini, memastikan, Pancasila memilili kedudukan yang lebih tinggi ketimbang semua aturan dan perundangan yang ada. Dalam teori berdirinya negara, Pancasila disebut sebagai dasar norma atau norma dasar, dan kaidah-kaidah pokok bernegara.

“Nah dalam kesepakatan ini, jangan sampai didown-grade ke bawah lagi. Pancasila ngak bisa diacak-acak. Kan mereka (esk PKI) maunya dijadikan norma hukum positif, jadi undang-undang, itu sudah nyalahi teori pendirian negara, mereka mau mendowngrade hanya sebaga norma undang-undang,” terangnya.

Di dalam RUU HIP ini, katanya, ada kecenderungan mengubah norma dasar menjadi norma liberalis dan kapitalis. Karenanya, FAK di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur kompak akan membuat petisi kepada presisen dan DPR. Sebab, dari 9 fraksi di DPR RI, hanya fraksi PKS yang menolak RUU HIP.

“Saya apresiasi kepada PKS. Buktinya yang nolak hanya PKS dari 9 fraksi di DPR, jadi apresiasi ini bukan dibuat-buat. Faktanya hanya PKS yang konsisten memperjuangkan ideologi pancasila,” ujar Cak Anam.

Cak Anam mengingatkan presiden agar tidak minta maaf kepada eks PKI sebagaimana keinginan mereka. “Kalau soal korban, di kalangam NU banyak kok (yang jadi korban, red NM), saya punya catatannya, tapi kita tidak pernah mengungkap itu,” tukasnya.

Ketua Center for Indonesian Community Studies (CICS) Arukat Djaswadi menambahkan, RUU HIP mengandung motif yang buruk bagi Indonesia. Buktinya, di pasal 6 dicantumkan bahwa Pancasila diperas menjadi trisila, kemudian disederhanakan lagi menjadi eka sila, yakni gotong royong.

“Jadi semua sila ngak ada termasuk agama, di sini kami berkunpul bersama untuk menyatukan pikitan dan langkah untuk hadapi RUU HIP yang akan digedok oleh DPR RI, karena ini inisiatif DPR bukan pemerintah,” ujarnya.

Jangan Biarkan PKI Melangkah Jauh

Ketua Umum Front Pancasila Indonesia ini mengaku, FAK akan berhadapan dengan DPR dalam rangka menjaga pancasila. Gerakan ini tentu saja tidak akan anarkis, karena tidak melawan negara. Yang dilawan adalah kesewenang-wenangan komunis yang sampai saat ini masih terus berjuang agak tetap eksis di Indonesia.

Arukat mengungkapkan fakta bahwa perjuangan PKI hingga saat ini masih masif. Beberapa kali menuntut legalitas, namun selalu gagal. Pada tahun 2003 ke MPR agar mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, namun upaya itu tidak membuahkan hasil. Mereka tak patah semangat, upaya terus dilakukan.

Mereka menempuh jalur hukum dengan mengajukan class action ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tujuannya adalah menuntut rehabilitasi dan kompensasi ke pemerintah. Namun, sekali lagi, upaya mereka gagal.

Upaya mendapat pengakuan dari negara terus dilakukan. PKI pernah menuntut secara yudisial ke Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Sempat mendapat angin segar karena upaya ini membuahkan undang-undang nomor 27 tahun 2007. “Setelah kita ketahui dibalik itu ada kepentingan PKI, kita gugat ke MK dan kita menang, undang-undang itu lalu dibatalkan,” ujarnya.

Sayangnya, lanjut Arukat, rakyat Indonesia sempat lengah karena PKI menuntut ke MK supaya pasal 6 huruf g yang memuat syarat menjadi anggota DPR bukan dari PKI. Dengan cepat mereka melakukan itu ke MK. Maka, akhirnya, saat itu PKI bisa memilih dan dipilih.

“Mereka tidak berhenti di situ, di bidang budaya misalnya, saya ketahui kurikulum pendidikan berbasis kompetensi, pemberontakan PKi 1948 dan 1965 dicabut oleh mereka. Namun kita lawan, saya diminta untuk klarfikasi dalam rapat Menko Kesra, alhamdilillau saat itu sepakat membatalkan kurikulum berbasis kompetensi,” terangnya.

Ternyata, kata Arukat, eks PKI, anak dan cucu serta keluarganya melangkah lebih jauh, menuntut agar PKI dinyatakan sebagai korban kepada Komnas Ham. Mereka mengajukan ke Komnas Ham, bahwa, keluarga korban PKI mendapatkan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKPH) yang pada akhirnya mendapatkan ganti rugi. “Sudah sudah terjadi. Dan berbahaya bagi masa depan Indonesia,” tegasnya.

Usai pembakaran bendera PKI, Hari Cipto kepada duta.co mengatakan, bahwa, perjuangan ini tak boleh kendor. Kini saatnya umat beragama bangkit melawan komunis.

duta.co/ 12 Juni 2020

(nahimunkar.org)

(Dibaca 947 kali, 1 untuk hari ini)