Ilustrasi Jokowi dan Megawati/ foto konfrontasi


Ada yang mundur dari tim kampanyenya Jokowi.

Ada yang bilang netral, tidak dukung Jokowi ataupun Prabowo; padahal rekamannya sudah bocor, tadinya jelas-jelas dukung Jokowi.

Ada yang jadi pasangannya Jokowi lalu kembali aktif di lembaganya, yang tadinya sudah memutuskan diri non aktif.

Apakah itu merupakan gejala ada keraguan terhadap Jokowi?

Silakan simak berita dan analisisnya.

***

Johan Budi Mundur dari Jubir Timses Jokowi-Ma’ruf

17 September 2018 19:00 WIB

Solopos.com, JAKARTA — Mantan Juru Bicara KPK yang kini menjabat Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Saptopribowo, mengundurkan diri dari posisinya sebagai Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Keputusan ini diambil Budi agar bisa fokus pada persiapan Pemilu Legislatif 2019.

“Bukan [mundur sebagai] Jubir Presiden, melainkan Jubir TKN. Saya mengundurkan diri sebagai Jubir Tim Kampanye Nasional,” kata Johan Budi di Jakarta, Senin (17/9/2018).

Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menyatakan akan fokus pada pencalegan dirinya pada pemilu anggota legislatif. Saat ini, Johan Budi juga tercatat sebagai bakal calon legislatif PDIP untuk Pemilu 2019./ news.solopos.com

***

Tegaskan Netral Pilpres 2019, Yusuf Mansur Tak Dukung Jokowi

17 September 2018 20:40 WIB

Solopos.com, JAKARTA — Ustaz Yusuf Mansur menegaskan tak mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Yusuf Mansur menegaskan saat proses Pemilihan Presiden 2019 berada di tengah-tengah atau tak memihak pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Saya bilang, saya berada di tengah-tengah agar bisa ke kanan maupun ke kiri, bisa berkomunikasi dan memberi masukan serta nasihat,” ujarnya ditemui seusai deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di Surabaya, Senin (17/9/2018).

Kendati tidak memihak, pendiri PayTren tersebut mengaku tak berarti plin-plan dan tidak mempunyai pilihan pada Pilpres 17 April 2019./ ant/solopos.

***

Waduh! Nonaktif Ma’ruf Amin dari Ketua MUI Hanya Wacana?

Bakal calon wakil presiden Ma’ruf Amin menyatakan status nonaktif dirinya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sempat diungkapkan beberapa waktu lalu sekadar wacana.

Ma’ruf mengatakan, hingga saat ini dirinya masih menjadi sebagai ketum MUI. Sesuai AD/ART, pimpinan MUI tidak boleh rangkap jabatan sebagai pejabat eksekutif, legislatif, maupun pimpinan partai politik. Sedangkan saat ini dirinya masih berstatus sebagai bakal calon wakil presiden.

“Itu baru wacana apakah harus nonaktif atau tidak. Kalau sesuai AD/ART kan tidak,” katanya di Jakarta, Selasa (18/9/2018)./ Penulis/Editor: Irfan Mualim/ www.wartaekonomi.co.id Selasa, 18 September 2018 20:45 WIB

Berita sebelumnya sebagai berikut.

KH Ma’ruf Amin Non Aktif Sebagai Ketum MUI

JAKARTA (voa-islam.com), Ketua Umum MUI Prof DR KH Ma’ruf Amin akhirnya memilih non aktif dari jabatannya, agar menjaga independensi MUI dari dinamika politik praktis.

 “Sejak ditetapkan sebagai Cawapres oleh KPU, beliau sudah berketetapan non aktif dari Ketua Umum. Sikap itu ditegaskan lagi oleh Kiai, tadi,” ungkap Waketum MUI, H. Zainut Tauhid Sa’adi, kepada pers, Selasa (28/8).

Menurut Waketum, keputusan tersebut semata-mata didasari pertimbangan agar posisinya sebagi Calon Wakil Presiden tidak menimbulkan pro-kontra di masyarakat, termasuk di internal MUI. “Beliau ingin fokus mengerjakan amanat karena dipercaya sebagai Cawapres Jokowi, sebagaimana fokusnya beliau mengabdi di MUI selama ini,” tambahnya.

Menanggapi keputusan KH Ma’ruf tersebut, Sekjen MUI, Dr. Anwar Abbas mengapresiasi langkah yg diambil oleh alumni Pesantren Tebu Ireng itu. “Sebenarnya tidak ada aturan organisasi yg mengharuskan beliau non aktif selama masa pencalonan. Namun dengan kearifannya, beliau melakukan itu,” puji Buya Anwar, sapaan akrabnya. https://www.nahimunkar.org/maruf-amin-sudah-non-aktif-dari-ketum-mui-tapi-masih-ikut-rapat-mui/

***

Deklarasi Garda Jokowi Ditolak Warga Solo, Kampung Asal Jokowi

Kabar adanya penolakan terhadap rencana Deklarasi Garda Jokowi oleh 85 elemen masyarakat Solo yang terdiri dari ormas Islam, takmir masjid, gabungan laskar dan majelis taklim beredar luas di media sosial.

Surat keberatan atas rencana Deklarasi Garda Jokowi yang akan dilangsungkan di Lapangan Kota Barat pada Kamis, 20 September 2018 esok hari ditujukan  Kapolresta Surakarta, Walikota Surakarta, Ketua KPU Kota Surakarta dan Ketua Bawaslu Kota Surakarta./ portalislam.id.

Ada komentar netizen, di antaranya sebagai berikut.

Secara hitung2an, yang punya gawe dan tentunya mengeluarkan biaya besar, justru rugi besar. Kenapa? ya karena (maaf) ga’ cerdas. Ini yang justru mengeruk keuntungan adalah para penolak itu. tanpa keluar biaya besar, justru beritanya jadi menarik, bahkan sangat menarik, karena kesan utamanya adalah Pak Jokowi di kampungnya sendiri saja di Solo, acaranya sudah ditolak 85 elemen/ lembaga/ ormas se-Solo Jawa Tengah. nah..

Jika gejala-gejala tersebut ditambah dengan melihat fenomena mahasiswa sudah bergerak sejak 6 September 2018 di berbagai daerah menyuarakan aspirasi mereka terutama soal ekonomi yang kurang menggembirakan di masa kepemimpinan Jokowi, agaknya fenomena sikap mereka-mereka (para pendukung yang berubah sikap) tersebut dapat dimaknakan sebagai semacam keraguan terhadap Jokowi.

Kekalahan Ahok dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tampaknya semakin terbayang di depan mata, padahal sebelumnya diyakini (hampir tanpa ragu) bahwa Ahok akan menang. Dilihat dari itu, bagaimana pula soal Jokowi kini dalam menghadapi Pilpres 2019, yang tampak suasananya tak semeyakinkan waktu Ahok dalam pilgub DKI Jakarta? Maka dapat difahami, munculnya gejala perubahan sikap di antara pendukung Jokowi seperti tersebut. Dan itu pasti mengandung makna tersirat yang tak mereka ucapkan tentu saja.

Wallahu a’lam.

(nahimunkar.org)

(Dibaca 2.299 kali, 1 untuk hari ini)