Habib Rizieq Syihab mengecam keras tindakan intoleran sejumlah warga Bali yang baru-baru ini melarang pemakaian jilbab dan menolak keberadaan Bank Syariah di Bali. Ia menghimbau kepada Gubernur Bali, Kapolda Bali, dan aparat yang menguasai wilayah Bali untuk segera melakukan tindakan-tindakan konkrit, jangan sampai ada umat Islam yang dizalimi di sana.
“Kami ingatkan umat Hindu di Indonesia, selama ini kami umat Islam tidak pernah mengganggu kalian, kami tidak pernah usil kepada kalian. Kalian bertransmigrasi ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Sulawesi, kemana-mana ke perkampungan muslim, tidak ada umat Islam yang mengganggu kalian. Bahkan petani-petani Hindu yang ada di Mesuji ketika dizalimi oleh para pengusaha, FPI yang membantu susah payah sampai mereka mendapatkan tanahnya kembali,” kata Habib Rizieq saat acara Milad FPI ke-16 di Petamburan, Jakarta, Ahad (17/8/2014).
Umat Islam, kata Habib Rizieq, sangat menghormati perbedaan pendapat maupun agama. Umat Islam juga tidak pernah mengusik umat beragama manapun, sepanjang mereka tidak usil kepada umat Islam.
“Tapi hati-hati, jika umat Hindu di Bali coba-coba kurang ajar terhadap umat Islam, jangan salahkan umat islam jika nanti melakukan pembalasan,” tegas Habib Rizieq.
Imam Besar FPI ini juga memperingatkan agar umat Hindu bisa menghargai perbedaan antarumat beragama.
Persoalan pelarangan menggunaan kerudung oleh kaum Muslimah di Bali oleh oknum penganut Hindu ini mendapatkan tanggapan dari Ketua Markas Komando Pusat Gerakan Pagar Aqidah (GARDAH) Ustadz Suryana Nurfatwa. Menurutnya menggunakan kerudung atau bejilbab (busana Muslimah) adalah perintah dari Allah kepada Muslimah yang mewajibkan menutup aurat.
“Maka siapa pun yang melarangnya berarti menyerang Islam dan masuk pada penodaan agama” katanya kepada voa-islam.com, pada Selasa (19/08) melalui pesan pendeknya.
Selanjutnya Ustadz Suryana mengatakan karena menggunaan kerudung atau jilbab (busana muslim) itu adalah rangka menjalankan salah satu perintah ajaran Islam, maka orang atau lembaga yang melakukan pelarangan terhadap penggunaan kerudung atau jilbab (busana muslim) masuk pada penodaan agama.
“Berarti pula bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 156 a” paparnya.
“Jadi negara dalam hal ini (melarang penggunaan kerudung – red.) harus menangkap baik orang atau lembaga yang melakukan pelarangan tersebut” pungkasnya.
Adapun terkait penolakan dan pelarangan terhadap bank syari’ah di Bali, Ustadz Suryana juga menegaskan bahwa kaum Muslimin di Bali berhak mempunyai bank syari’ah.
“Hak kaum muslimin dong kan di Bali pun ada muslimnya yang berhak memiliki bank syari’ah maka ini pun melanggar HAM dalam melarangnya,” tegasnya.
Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI Ida Bagus Gde Yudha Triguna menjelaskan soal pelarangan tersebut, sebagaimana dilansir detik.com, Senin (18/8).
Yudha Triguna mengaku sudah mengecek masalah ini ke Kanwil Agama Provinsi Bali. Menurutnya, kasus ini berawal dari surat yang dirilis oleh perusahaan-perusahaan BUMN kepada para karyawannya saat Ramadhan lalu. Surat edaran itu meminta para karyawan Muslim untuk mengenakan pakaian Muslim. Menurut Yudha, mungkin terjadi kesalahpahaman, mengingat mayoritas di Bali bukan Muslim.
Akhirnya ada gerakan dari The Hindu Center Of Indonesia di bawah pimpinan Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna yang meminta agar surat seperti itu tak berlaku di Bali.
Dengan adanya keberatan dari The Hindu Center, maka kepala BUMN di Bali meniadakan surat itu, akhirnya soal pemakaian busana Muslim itu tidak wajib berlaku untuk semua.
“Justru Kepala BUMN di Bali bisa memahami kawan The Hindu Center, sehingga kemudian pakaian itu tidak diberlakukan untuk semua,” ujarnya.
“Saya kira begini, kan secara normatif setiap warga negara diberikan hak untuk melaksanakan ibadah dan keyakinan, tapi juga tentu kita harus melihat kondisi wilayah. Jadi kalau misalnya di sebuah masyarakat yang mayoritas pemeluk agama tertentu, harus menghargai eksistensi yang bersangkutan,” tegasnya, seperti dikutip detik.com hari ini, Senin (18/8).
Seperti diberitakan sebelumnya, PT Matahari Putra Prima secara resmi mengeluarkan surat larangan berbusana Muslim bagi kasirnya di Hypermart Bali Galeria.
Larangan berjilbab itu untuk memenuhi desakan The Hindu Center of Indonesia. Larangan berbusana Muslim bagi kasir Hypermart Bali Galeria dikeluarkan pada 24 Juli lalu.
Surat persetujuan dari Hypermart tersebut dikeluarkan hanya selisih satu hari dari surat desakan permohonan The Hindu Center of Indonesia untuk melarang adanya penggunaan jilbab dan peci bagi karyawan Hypermart.
Pihak Hypermart juga menganggap izin penggunaan busana Muslim oleh Kasir Hypermart sebagai perusak citra bagi budaya Bali.
“Kami juga mohon maaf jika telah membuat Citra yang kurang baik bagi budaya Bali,” demikian salah satu isi dalam surat persetujuan larangan tersebut, seperti dikutip Muslimdaily.net (11/8).
(voa-islam.com/salam-online.com/suara-islam.com/nahimunkar.com)

(Dibaca 612 kali, 1 untuk hari ini)