Gerakan Liberal Harus Diwaspadai

n Bila tidak diwaspadai, Menteri Agama Suryadharma Ali mengaku khawatir gerakan radikalisme kebebasan itu bakal merusak karakter dan jati diri bangsa.

Selama ini yang mengkritik kelompok liberal biasanya hanyalah para pengemban dakwah Islam baik ulama, kyai, da’i maupun aktivis Islam. Namun kini bahaya gerakan kelompok liberal yang biasa disebut sipilis (sekulreisme, pluralisme agama, dan liberalisme) itu agaknya telah dirasakan mengusik kebijakan di negeri ini. Hingga di antara pejabat pun bersuara mengajak agar masyarakat mewaspadai bahaya gerakan liberal itu.

Kelompok liberal yang oleh pejabat disebut gerakan radikalisme kebebasan itu kini dinilai cenderung mendorong kebebasan mutlak, mereka ini jauh lebih sistematis tumbuhnya dibandingkan kelompok yang memperhatikan prinsip harmoni dan stabilitas. Mereka cenderung melanggar batas.

Penilaian yang mewanti-wanti masyarakat untuk mewaspadai kelompok liberal itu disampaikan oleh Menteri Agama Suryadharma dengan mengingatkan, salah satu contoh gerakan radikalisme kebebasan adalah upaya sekelompok orang yang melakukan gugatan uji materi UU No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama.

“Jadi, bagi mereka, kalau muncul nabi baru tidak apa. Merubah kitab suci juga tidak apa. Alhamdulillah, tuntutan mereka ditolak Mahkamah Konstitusi,” katanya.

Bila tidak diwaspadai, Suryadharma mengaku khawatir gerakan radikalisme kebebasan itu bakal merusak karakter dan jati diri bangsa.

Inilah beritanya:

Menag: Gerakan Radikalisme Kebebasan Harus Diwaspadai

Menteri Agama RI Suryadharma Ali mengajak masyarakat untuk mewaspadai gerakan radikalisme atas nama kebebasan dan demokrasi yang dilakukan oleh sebagian kelompok. Menurut Menag, gerakan itu telah mendorong masyarakat untuk berpikir bebas berlebihan dan melanggar norma umum.

“Saat ini, ada radikalisme mengatasnamakan kebebasan dan demokrasi yang menggap dirinya paling benar dan orang lain salah. Mereka cenderung melanggar batas. Ini perlu diwaspadai,” katanya saat memberikan sambutan pembukaan rapat kerja Kanwil Jawa Barat di Kantor Kemenag, Jakarta, Jumat (23/4).

Menurut Suryadharma, selama ini tudingan radikalisme hanya ditujukan pada kelompok Muslim ekstrim. Padahal, gerakan radikalisme juga tumbuh di berbagai agama lain. Bahkan, gerakan ini juga tumbuh di kelompok yang mengklaim diri pro kebebasan dan demokrasi.

“Organisasi radikalisme kebebasan yang cenderung mendorong kebebasan mutlak ini jauh lebih sistematis tumbuhnya dibandingkan kelompok yang memperhatikan prinsip harmoni dan stabilitas. Mereka cenderung melanggar batas,” katanya.

Suryadharma menyebutkan, salah satu contoh gerakan radikalisme kebebasan adalah upaya sekelompok orang yang melakukan gugatan uji materi UU No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama. Pemohon uji materi menilai UU PPA diskriminatif karena hanya mengakui enam agama saja di Indonesia. Mereka juga beranggapan negara tidak boleh melarang adanya kelompok ajaran baru di Indonesia meski dinilai melecehkan agama lain.

“Jadi, bagi mereka, kalau muncul nabi baru tidak apa. Merubah kitab suci juga tidak apa. Alhamdulillah, tuntutan mereka ditolak Mahkamah Konstitusi,” katanya.

Bila tidak diwaspadai, Suryadharma mengaku khawatir gerakan radikalisme kebebasan itu bakal merusak karakter dan jati diri bangsa. Terlebih, masyarakat Indonesia dikenal sebagai bangsa yang menjunjung tinggai nilai moral dan agama. Untuk mencegahnya, seluruh masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan atas gerakan tersebut. (depag/shodiq)(suaraislamonline).

Kewaspadaan masyarakat sudah sejak lama. Sementara tumbuhnya kelompok liberal itu justru erat hubungannya dengan perguruan tinggi Islam se-Indonesia di bawah Kementerian Agama, hingga ada buku yang jelas-jelas menyorotinya. Di antaranya buku Hartono Ahmad Jaiz, Ada Pemrutadan di IAIN, buku Adian Husaini Hegemoni Peradaban Barat, buku Dr Anis Malik Taha Trend Pluralisme dan lain sebagainya.

Apakah arahan Menteri Agama ini akan diujudkan dengan program dan aksi yang nyata di pendidikan agama seluruh Indonesia yang oleh masyarakat telah dirasakan bergeser selama 35-an tahun ke arah liberal yang membahayakan bagi bangsa Indonesia ini.

Kewaspaaan masyarakat sudah cukup, tinggal program dan pelaksanaan dari Kementrian Agama yang ditunggu masyarakat. Bila tidak, masyarakat lebih khawatir, karena masalah ini sudah nyata bahayanya. (nahimunkar.com)

(Dibaca 615 kali, 1 untuk hari ini)