Termasuk, menghina orang berjenggot, berjilbab, celana cingkrang, dapat menjadi obyek Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau hate speech.

Adanya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau hate speech, maka  harus dipolisikan gerombolan Syiah kepada Al Quran dan orang-orang yang dimuliakan dalam agama Islam; Nabi, keluarganya dan para sahabatnya.

“Hujatan syiah terhadap Al-Quran, sahabat dan istri Nabi termasuk ujaran kebencian”

Begitupun pernyataan orang liberal, komunis yang mendiskreditkan agama adalah pernyataan kebencian dan permusuhan.

“Misalnya, pernyataan pejabat, para politisi bahwa agama jangan ikut campur dalam urusan negara, adalah pelecehan. Termasuk, menghina orang berjenggot, berjilbab, celana cingkrang, dapat menjadi obyek surat edaran itu,” ungkap Ustadz Irfan.

Inilah beritanya.

***

 

Tebar kebencian pada Islam, polisi ditantang tangkap Ahok

A. Z. Muttaqin Selasa, 20 Muharram 1437 H / 3 November 2015 10:01

Ustadz Irfan S

Ustadz Irfan S. Awwas

JAKARTA (Arrahmah.com) – Adanya Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau hate speech.salah satunya dapat diterapkan kepada Gubernur DKI Jakarta Ahok, yang menebar kebencian dan permusuhan pada Islam.

“Omongan Ahok yang menolak larangan miras, melarang sembelih hewan korban di sekolah, termasuk permusuhan,” kata Ustadz Irfan S. Awwas, Ketua Lajnah Tanfiziyah Majelis Mujahidin kepada Arrahmah.com Selasa (3/11/2015) pagi.

Demikian pula harus dipolisikan hujatan gerombolan Syiah kepada Al Quran dan orang-orang yang dimuliakan dalam agama Islam; Nabi, keluarganya dan para sahabatnya.

“Hujatan syiah terhadap Al-Quran, sahabat dan istri Nabi termasuk ujaran kebencian”

Begitupun pernyataan orang liberal, komunis yang mendiskreditkan agama adalah pernyataan kebencian dan permusuhan.

“Misalnya, pernyataan pejabat, para politisi bahwa agama jangan ikut campur dalam urusan negara, adalah pelecehan. Termasuk, menghina orang berjenggot, berjilbab, celana cingkrang, dapat menjadi obyek surat edaran itu,” ungkap Ustadz Irfan.

Tetapi apabila surat edaran Polri tidak bertaji seperti itu, menurut Ustadz Irfan, maka edaran tersebut akan mengulang kezaliman masa lalu, yaitu hanya membungkam suara kebenaran.

“Polisi akan semakin arogan menumpas gerakan Islam, membungkam suara kritis demi melindungi kekuasaan,” katanya.

“Jika itulah tujuanya, maka edaran tentang ujaran kebencian itu harus ditolak,” tutupnya. (azmuttaqin/arrahmah.com)

***

Wakil Ketua DPR: Surat Edaran Kapolri Tak Berkekuatan Hukum

Surat Edaran Hate Speech

By Gerardus Septian Kalis / on 03 Nov 2015 at 13:27 WIB

Agus_Hermanto

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. (dpr.go.id)

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, Surat Edaran Kapolri mengenai ujaran kebencian di media sosial harus mengacu peraturan perundang-undangan di atasnya.

“Kekuatan hukumnya berada di bawah, sehingga harus melakukan harmonisasi dari peraturan perundangan di atasnya. Surat edaran itu tidak punya kekuatan hukum untuk menuntut seseorang, yang menuntut seseorang adalah pasal yang berkaitan dengan hukum. Misalnya, dia melanggar Undang-Undang atau KUHP,” ujar Agus di Gedung DPR, Senayan, Selasa (3/11/2015).

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, surat edaran merupakan alat yang digunakan Polri kepada jajaran di bawahnya. Sehingga apabila seseorang melanggar aturan yang tertuang dalam surat edaran, yang bersangkutan tidak

“Kalau seseorang melanggar surat edaran terus dituntut 5 tahun atau tahun 10 tahun, tidak seperti itu aturannya kalau melanggar surat edaran. Kalau melanggar UU di atasnya itu bisa saja,” kata dia.

“Surat edaran ini tata urutan perundang-undanganya adalah di tingkat pelaksanaan. Konstruksi hukumnya tentunya di bawah. Jadi tidak kuat, karena untuk itu tidak bisa dijadikan alasan untuk, misalnya melanggar pasal ini dituntut sekian tahun. Itu tidak boleh,” pungkas Agus.

Surat Edaran hate speech atau ujaran kebencian Nomor SE/06/X/2015 itu ditandatangani Kapolri pada 8 Oktober 2015 lalu dan telah dikirim ke Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) seluruh Indonesia.

Isi Surat Edaran Kapolri

Pada salinan surat yang diterima dari Divisi Pembinaan dan Hukum (Divbinkum) Polri, disebutkan persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional atau internasional seiring meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Pada Nomor 2 huruf  (f) SE disebutkan, ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:
1. Penghinaan.
2. Pencemaran nama baik.
3. Penistaan.
4. Perbuatan tidak menyenangkan.
5. Memprovokasi.
6. Menghasut.
7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.

Selanjutnya pada huruf (g) disebutkan, ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:
1. Suku.
2. Agama.
3. Aliran keagamaan.
4. Keyakinan atau kepercayaan.
5. Ras.
6. Antargolongan.
7. Warna kulit.
8. Etnis.
9. Gender.
10. Kaum difabel.
11. Orientasi seksual.

Pada huruf (h) disebutkan, ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:
1. Dalam orasi kegiatan kampanye.
2. Spanduk atau banner.
3. Jejaring media sosial.
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi).
5. Ceramah keagamaan.
6. Media masa cetak atau elektronik.
7. Pamflet.

Pada huruf (i) disebutkan, dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa.

(Rmn/Mut) http://news.liputan6.com/

***

Kata MUI Soal SE Kapolri

Justru dengan adanya SE nanti akan semakin bringas

Inilah beritanya.

***

Senin, 02 November 2015 23:11 WIB

Ini Kata MUI Soal SE Kapolri

Agung Maryana

logo MUI

JAKARTA, RadarPena.com – Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikhsan Abdullah mengharapkan, Surat Edaran (SE) Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengenai hate speech atau hujatan kebencian tidak akan menjadi penghambat masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Ikhsan menjelaskan, hak konstitusi warga negara tidak dapat dibatasi oleh Surat Edaran Kapolri maupun surat edaran dari intstansi lainnya. Dimana pembatasan hak warga negara hanya dapat dilakukan melalui UU demi menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Sehingga, jika hujatan kebencian penanganannya tidak dilakukan dengan baik maka sangat berpotensi terjadi pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang dilakukan oleh Polri (Abuse of power). Oleh karena itu, Polri tidak memerlukan model atau Surat Edaran apapun untuk menjaring para pelanggar hukum tetapi cukup dengan menerapkan hukum (law enforcement).

“Tidak harus mengeluarkan SE, justru dengan adanya SE nanti akan semakin bringas,” katanya ketika dihubungi RadarPena.com di Jakarta, Senin (2/11).

Ikhsan melanjutkan, jika tersumbatnya pola komunikasi antara masyarakat dengan penyelenggara negara maka masyarakat menganggap manajemen pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu penegak hukum harus bisa bijaksana dalam mengatasi permasalahan di media sosial (medsos)./ http://m.radarpena.com/

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.842 kali, 1 untuk hari ini)