Belakangan ini muncul satu isu yang cukup unik di Indonesia: “orang gila” diberi hak pilih. Langsung rame deh dunia persilatan argumentasi, mengadu ilmu di seputar polemik hak elektoral “orang gila” yang sebenarnya bukanlah barang baru di negara-negara lain.

Seperti terjadi pada beberapa kasus sebelumnya, polemik dan silat debat yang gila-gilaanacapkali terjadi karena perbedaan definisi, sebab itu pertama-tama kita coba tentukan definisi “gila” dan “orang gila”. Tanpa kesepakatan definisi, multi-tafsir pasti terjadi akhirnya polemik pun tak pernah berhenti.

Sebuah definisi juga berkorelasi dengan perspektif dan konteks, karena memang kata “gila” bisa memiliki banyak arti, tergantung konteks penggunaannya, bisa positif atau negatif. Misalnya kalimat, “Gila! Hebat banget dia!” atau “Bebeb, aku tergila-gila padamu” … apakah semua itu negatif?

Lalu apakah definisi “gila” tersebut harus 100 persen sama? Rasanya sulit juga untuk mencapai persentase tersebut karena realitasnya para psikolog, psikiater dan instansi atau departemen kesehatan pada beberapa negara juga memiliki definisi dan klasifikasi yang berbeda tentang kondisi gila atau kegilaan meskipun cenderung memiliki banyak persamaan.

Definisi Gila

Secara umum, kegilaan adalah sebuah spektrum kejiwaan yang terlihat, baik pada seorang manusia maupun sebuah kelompok manusia, dengan gejala kondisi abnormal tertentu pada mental atau pola perilaku. Dalam bahasa Inggris, kegilaan disebut insanity, craziness atau madness.

Dalam sudut pandang ilmu kejiwaan atau psikologi, seperti halnya penyakit atau gangguan fisik, manusia juga dapat menderita penyakit atau gangguan jiwa (psikis). Itupun memiliki beberapa tingkatan, mulai dari ringan, sedang hingga berat. Tingkatan yang terakhir itu mungkin yang menjadi akar polemik hak pilih orang gila.

Jadi istilah “gila” yang dikenal masyarakat awam, dalam konteks ilmu kejiwaan atau psikologi, mungkin termasuk ke dalam kategori penyakit atau gangguan jiwa kelas berat. Sedangkan pengidap gangguan jiwa ringan atau sedang, dalam perspektif masyarakat awam, tampaknya belum disebut “orang gila”. Umumnya mereka disebut sedengsingitagak-agak atau miring.

Di Indonesia ada buku panduan berjudul Pedoman dan Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa III (PPDGJ-3), terbitan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada 1993.

Diagnosis gangguan jiwa oleh dokter jiwa (psikiater) di Indonesia harus mengacu pada buku panduan PPDGJ-3 dan International Classification of Disease-10 (ICD-10) atas dasar Keputusan Menteri Kesehatan pada tahun 2015.

ICD-10 adalah buku panduan yang diterbitkan oleh World Health Organisation (WHO) pada 2016, khususnya Bab V bagian Mental and Behavioral Disorders (Gangguan Mental dan Perilaku).

Dr. Tun Kurniasih Bastaman, yang pernah menjabat sebagai ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI ) menjelaskan, “Gangguan jiwa berat artinya penderita mengalami gangguan dalam fungsi sosial dengan orang lain, serta dalam hal fungsi kerja sehingga tidak produktif.”

Menurutnya, gangguan jiwa berat biasanya juga diikuti gejala dengan efek kuat misalnya delusi, halusinasi, paranoid, ketakutan berat, yang biasanya disebut gejala psikosis.

Kebanyakan rakyat Indonesia cenderung menyederhanakan pengertian tersebut dengan menyebut penderitanya sebagai “gila” karena adanya dampak penderita yang kerap berubah temperamen dalam waktu singkat.

Pada ICD-10 juga terlihat, kategori gangguan jiwa sangat bervariasi. ICD-10 memaparkan ada kategori mengenai sindrom ketergantungan dari kategori gangguan jiwa dan perilaku karena penggunaan tembakau (merokok).

Seseorang bisa didiagnosis “sakit jiwa” apabila ia adalah seorang perokok berat dan tidak bisa berhenti merokok, walaupun sebenarnya ia ingin berhenti merokok .. Hiks, kalau iya berarti kamoh dan akoh mungkin “gila” juga.

Ada juga kategori mengenai ejakulasi dini. Seseorang yang mengalami atau menderita ejakulasi dini masuk dalam kategori gangguan jiwa ini, lalu apakah berarti dia “orang gila”? .. Well, not me, you?

Terakhir, disebut pula kategori untuk skizofrenia hebefrenik di mana penderita masalah ini mungkin tidak bisa bicara dengan teratur dan dapat berkeliaran di tempat umum tanpa mengenakan pakaian. Apakah penderita inilah yang layak disebut “orang gila”?

Joker, representasi orang gila yang melawan Batman (sumber: Quora)

Polemik Hak Pilih “Orang Gila” di Dunia Internasional

Masalah hak pilih “orang gila” memang cukup lama menjadi perdebatan di beberapa negara, bukan hanya di negara maju namun juga pada negara tetangga kita, Timor Leste.

Hak untuk memilih adalah hak penting yang menandakan kebebasan berpikir serta kewarganegaraan penuh dalam pengaturan apa pun. Hak untuk memilih diabadikan dan dilindungi oleh perjanjian hak asasi manusia internasional.

Hak semua individu untuk mengambil bagian dalam proses politik dan pemilihan umum didasarkan pada hak pilih yang universal dan azas kesetaraan.

Meskipun Konvensi Internasional tentang ini telah diratifikasi oleh sebagian besar Negara Anggota PBB, ternyata penerapannya di seluruh dunia sama sekali tidak universal.

Dari sebuah penelitian, ditemukan undang-undang dan/atau ketentuan konstitusi di 167 dari 193 Negara Anggota PBB, ada 21 negara (11%) yang tidak menerapkan pembatasan pada hak pilih bagi orang-orang dengan masalah kesehatan mental.

Lebih dari sepertiga dari negara-negara tersebut (36%) menolak hak pilih semua orang dengan masalah kesehatan mental tanpa kualifikasi apapun. Beberapa sikap diskriminatif ini tercermin dalam banyaknya istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang dengan masalah kesehatan mental.

Sementara itu 21 negara lainnya (11%) menolak hak untuk memilih orang-orang di dalam tahan (detained persons); dari jumlah ini, sembilan Negara Anggota secara khusus menolak hak pilih detained persons di bawah undang-undang kesehatan mental, sementara sisanya menolak hak pilih semua orang yang sedang diadili secara hukum atau masuk ke kategori dilarang memilih.

Jadi dari penelitian yang dikutip dari situs US National Library of Medicine National Institutes of Health tersebut terlihat di banyak negara terjadi penolakan hak suara bagi “orang gila” alias para pemilih yang sedang menderita penyakit atau gangguan jiwa.

Beda Pendapat Wacana Hak Pilih Orang Gila di Indonesia

Sufmi Dasco Ahmad, direktur Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, tidak setuju bila orang dengan gangguan jiwa diberikan hak pilih dalam Pemilu. Alasannya, orang yang mengalami gangguan jiwa bisa asal-asalan mencoblos dan tidak mengetahui siapa yang mereka pilih.

Ia menjelaskan, meskipun tidak diatur secara tegas dalam UU Pemilu, tetapi dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) secara jelas diatur jika orang gila tidak cakap untuk melakukan aktivitas hukum dan itu termasuk memilih dalam pemilihan umum.

“Yang paling membahayakan, pemberian hak pilih kepada orang gila akan memberi peluang terjadinya manipulasi. Bisa saja orang gila tersebut diarahkan atau diwakili untuk memilih partai atau paslon tertentu karena mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan,” imbuhnya.

Namun demikian pendataan “orang gila” untuk masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) bukanlah seperti yang ditafsirkan banyak orang.

Afnizal, komisioner KPU Provinsi Jambi, menjelaskan bahwa pendataan “orang gila” yang dilakukan KPU sifatnya pasif alias menunggu laporan dari masyarakat. Karena itu menurutnya, jika ada laporan dari masyarakat barulah pihaknya bisa menindaklanjuti.

Jadi, masih menurut Afnizal, tidak seperti disangka selama ini, KPU tidak langsung mendata ke rumah sakit jiwa atau mendata langsung orang gila. Langkah ini juga dilakukan untuk membersihkan pemilih (DPT) agar lebih baik dari sebelumnya.

Jadi gitu ya gaes, kita serahkan aja masalah ini ke para pakar kejiwaan dan instansi/lembaga terkait untuk terus membahas kasus hak pilih “orang gila” ini. Definisi yang mendekati keseragaman tampaknya adalah langkah awal menuju kesepahaman di antara mereka.

Kita sih woles aja, jangan sampai jadi gila karena polemik ini walaupun berkhayal juga sih: andai “orang gila” kumat gilanya saat di tempat pemungutan suara, bisa berantakan pesta demokrasi kita.

Gimana kalo ada “orang gila jabatan” dan “orang gila kekuasaan” yang nanti manfaatin “orang gila sejati” buat kepentingan mereka?

Udah ah jangan mengkhayal terus, nanti gila beneran loh … Stay waras ya, gaes

Sumber: finroll.com

***

Nih contoh soal…Kan jadi kasian bapak bapak polisi bapak bapak hunsip … Pada kewalahan . Ini baru satu ….Gimana kalo banyak ya

Posted by Joan Hermawan Raksawijaya on Sunday, November 25, 2018

(nahimunkar.org)

(Dibaca 1.584 kali, 2 untuk hari ini)