Giri Suprapdiono: Koruptor Berada di Balik Penyingkiran 75 Pegawai KPK

  • “Desember 2020 saya bahkan dapat penghargaan Makarti Bhakti Nagari Award, terbaik dari 60 direktur di lembaga lainnya. Tapi 3 bulan kemudian saya tes PNS dan dinyatakan tidak lulus. Itu seperti penghinaan. Apakah mereka memang ingin menghinakan kami seperti ini? Kejam sekali dan kami akan lawan,” kata Giri


Giri Suprapdiono (Foto: Dok. Pribadi)

Giri Suprapdiono adalah salah satu dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Dia merasa telah direndahkan. Penyingkiran sebagian pegawai KPK berintegritas lewat jalur TWK dianggap ulah para koruptor yang siap menggerogoti APBN jelang tahun politik 2024.

Giri Suprapdiono nyaris tidak bisa mengungkapkan perasaannya ketika tahu bahwa dia termasuk dalam 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Terlebih lagi, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK itu tidak menerima surel bahwa dia termasuk dalam 24 orang yang bisa dibina. Artinya Giri bersama 50 orang lainnya adalah pegawai yang masuk dalam daftar merah ‘tidak bisa lagi dibina’ dan harus segera meninggalkan Gedung Merah Putih per 1 November mendatang.

Kenyataan itu membuat Giri geleng-geleng kepala kalau mengingat sejumlah peran yang sudah dilakoninya selama 16 tahun berkarir di lembaga anti rasuah itu. Giri termasuk dalam angkatan pertama di KPK pada tahun 2005. Dia menjabat berbagai jabatan penting seperti Koordinator Kerja Sama Internasional, Direktur Gratifikasi KPK, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, sampai jabatannya saat ini sebagai Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi.

Pria kelahiran Ponorogo, 9 Juli 1974, itu menyelesaikan sarjana di  Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1999. Kemudian melanjutkan program magister di Institute to Social Studies-Erasmus University of Rotterdam. Selesai pada tahun 2001, Giri lalu menjadi konsultan di Bapenas.

Posisi-posisi penting itu membuat Giri sering diundang sebagai pembicara di berbagai forum kementerian, lembaga negara dan BUMN. Di antaranya, dia pernah mengisi di Lemhanas, Kementerian Pertahanan, Sespim Polri, dan Kementerian Kuangan. Materi yang disampaikan pun tidak jauh dari seputaran isu wawasan kebangsaan, bagaimana membangun karakter pegawai pemerintah yang bebas dari sifat-sifat koruptif. Bisa dibilang, Giri adalah salah seorang yang membawa wajah KPK di luar sehingga KPK dikenal sebagai lembaga yang memiliki integritas tinggi.

“Desember 2020 saya bahkan dapat penghargaan Makarti Bhakti Nagari Award, terbaik dari 60 direktur di lembaga lainnya. Tapi 3 bulan kemudian saya tes PNS dan dinyatakan tidak lulus. Itu seperti penghinaan. Apakah mereka memang ingin menghinakan kami seperti ini? Kejam sekali dan kami akan lawan,” kata Giri kepada Law-Justice.

Kondisi saat ini membuatnya mengenang kembali bagaimana dulu dia begitu bangga memilih menjadi bagian dari keluarga besar KPK tahun 2005. Sebelumnya, Giri sudah cukup mapan bekerja sebagai koordinator nasional Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) di Jakarta. Saat itu, Giri yang sudah memiliki gaji ‘dua digit’ berada pada pilihan untuk bergabung dengan KPK dengan konsekuensi penurunan gaji sekitar 1/3 nya.

“Saya harus izin ke istri. Demam 3 hari. Tapi saat itu saya melihat pemerintah mulai serius untuk pemberantasan korupsi. Saya pikir sudah saatnya untuk melakukan sesuatu untuk negara ini. KPK punya sistem penggajian yang berbeda, itu menarik menurut saya,” ujar Giri.

Dia mengatakan, tidak mudah menjadi seorang pegwai KPK. Gaji memang lebih tinggi jika dibandingkan dengan peyidik dan pegawai dari lembaga lainnya. Namun pegawai KPK terikat kontrak, tidak boleh menerima honor atau uang saat mengisi acara di lembaga lain. Tidak boleh berinteraksi dengan pihak-pihak yang berpotensi memiliki perkara di KPK. Termasuk menjaga jarak dengan aktor-aktor politik.

“Ada prinsip bahwa kami harus lebih putih dari yang sudah putih. Itu yang enggak mudah. Undang-undang di KPK itu melarang kami bertemu dengan pihak-pihak yang sedang berkasus. Itu kadang-kadang membuat kami menjadi orang yang asosial. Kalau ketemu orang harus mikir dua kali,” ungkapnya.

Mengingat integritas dan pengorbanan yang selama ini sudah dia dan kawan-kawannya junjung tinggi, Giri merasa terhina karena dianggap tidak lolos TWK. Padahal, dia sudah dua kali dinyatakan lolos TWK saat melamar menjadi calon pimpinan KPK, termasuk tahun 2019 disaat yang sama dengan ketua KPK Firli Bahuri. Sebab itulah, Giri berani menantang Firli untuk berdebat soal materi TWK.

“Soalnya hampir sama. Cuma yang sekarang ada tambahan esai. Banyak pertanyaan-pertanyaan ambigu dan rasis. Misalnya, apakah orang jepang itu kejam? Soal LGBT, Kemerdekaan Papua, soal FPI. Pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan isu pemberantasan korupsi. Jadi apa indikator kami dikatakan tidak lulus? Sampai sekarang BKN tidak mau terbuka.”

Kenyataan itu membuat Giri merasa yakin bahwa ketidaklulusannya sengaja didesain. Ke-75 orang pegawai yang tidak lulus TWK memang ditarget untuk disingkirkan. Ada kekuatan politik yang sejak awal menginginkan pelemahan KPK secara berangsur-angsur, dimulai dari menyingkirkan pegawai-pegawai yang susah diatur. Sebagai catatan, 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK termasuk dalam orang-orang yang menolak keras revisi UU KPK.

Bahkan, kata Giri, pelemahan KPK 3 tahun terakhir sangat berkaitan dengan tahun politik 2024. Pandemi Covid-19 yang belum mereda di Indonesia membuat politisi harus berpikir kuat bagaimana cara mendapat dana politik yang super mahal itu.

“Berharap dari swasta untuk menyumbang Pemilu itu mustahil. Mereka enggak bangkrut saja sudah syukur. Yang paling mungkin itu adalah menggerogoti APBN. Itu sumber pendapatan yang clear.

“Karena itu, saya tidak ragu menyebut bahwa yang melemahkan KPK dan menyingkirkan kami adalah koruptor.”

Menurut Giri, korupsi di sektor politik adalah salah satu sumber masalah yang sulit dientaskan. Di Indonesia, politik menjadi dasar yang memicu korupsi di berbagai sektor lainnya. Negara belum berani untuk merasionalkan biaya politik yang mahal, sehingga aktor-aktor politik mencari pendapatan lain. Di KPK, 36 persen sengketa berkaitan langsung dengan politik praktis.

“Enggak akan selesai KPK menangkap kepala daerah. Begitu duduk jadi kepala daerah, dia harus mengembalikan biaya politik. Yang paling mudah dilakukan adalah jual beli jabatan, izin konsesi lahan, dan proyek pembangunan,” ucap Giri.

Giri berkeyakinan bahwa negara harus berani hadir untuk memangkas biaya politik. Sistem politik harus dibuat murah. Hanya dengan begitu, parta-partai politik akan berani melakukan gebrakan untuk berpaling dari aktor-aktor berduit, namun minim kualitas.

“Wong urusan beli materai dan bendera saja bisa memakan dana miliaran. Darimana partai dapat uang sebanyak itu?”

Giri berharap presiden Joko Widodo berani mengambil keputusan yang jelas soal isu pemberantasan korupsi, penguatan KPK, termasuk mengakhiri kisruh alih status pegawai KPK. Kalau pelemahan KPK terus berlanjut, lembaga itu akan berada di ujung titik terendah.

“Lembaga anti korupsi itu biasanya kuat di awal tahun karena didukung secara politik.  Kemudian melemah jika dianggap mengancam secara politik. Pasti akan dilawan habis-habisan. Ini pelajaran sejak Indonesia mendeka.”

Giri memastikan bahwa dia akan terus berjuang dengan semua jalur hukum yang tersedia. Bukan sekedar mempertahankan harkat dan martabat, namun untuk menegaskan bahwa tidak ada tempat untuk koruptor di Indonesia. Jika kemudian dia kalah, Giri berkeyakinan bahwa Tuhan punya jalan lain untuknya.

“Paling tidak kami sudah berjuang sebaik-baik dan sehormat-hormatnya. Kita boleh kalah dalam pertempuran, tapi tidak boleh kalah dalam peperangan,” tegas dia.

(Januardi Husin\Editor)

law-justice.co – Senin, 14/06/2021 15:01 WIB

(nahimunkar.org)

(Dibaca 204 kali, 1 untuk hari ini)