Dakwah Islam sering jadi incaran dan sasaran. Kadang-kadang sebagian orang bahkan kelompok besar tertentu yang juga mengaku mengemban dakwah Islam diam saja atau bahkan ikut nimbrung dalam menghalangi dakwah itu, demi keuntungan oportunisme mereka. Sehingga pengemban dakwah yang lurus justru jadi sasaran empuk pihak yang memecundangi, masih pula dirugikan oleh pengkhianat dakwah.

Namun keadaan yang sudah sering terjadi itu kali ini agak beda ketika menyangkut apa yang disuarakan pihak BNPT untuk diadakan sertifikasi Ulama. Lontaran itu pun ditanggapi ramai-ramai dengan nada keras.

Tumben, kejadiannya seperti ini. Tidak seperti biasa-biasanya. Kali ini tampak kompak menolak suara sertifikasi Ulama itu. Jadinya “sementara” rupanya pihak BNPT memakai jurus sepur wae ora isin mundur (kereta api saja tidak malu mundur) maka sekali lagi tampaknya “sementara” mundur dulu, mengurungkan apa yang sudah dilontarkan itu.

Ummat Islam perlu mengambil i’tibar dari kejadian ini, dan yang biasa berkhianat dan menlikung temannya sendiri dalam mengemban Islam hendaknya tidak kambuh lagi. Mudah-mudahan saja.

Inilah berita-beritanya yang sudah beredar selama pekan yang lalu.

***

Sertifikasi Hanya Bikin Ulama Dicurigai

Senin, 10 September 2012, 20:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Usulan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk melakukan sertifikasi terhadap para ulama menuai ketidakpercayaan terhadap analisis badan negara yang dibentuk dari Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2010 ini. Pasalnya tak ada parameter yang jelas menerbitkan sertifikat bagi ulama tadi.

“BNPT bekerjalah sesuai bidangnya di bidang penanggulangan terorisme, jangan intervensi ulama,”respon Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia KH Syuhada Bahri menanggapi ide sertifikasi ulama, Senin (10/9).

Rencana yang terlontar dari pernyataan Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris bahwa sertifikasi dai dan ustaz menjadi salah saru cara mencegah ajaran radikal, seperti yang dipraktekkan di negara Singapura dan Arab Saudi. Cara itu ditolak mentah-mentah Syuhada karena sama saja dengan memvonis dan tak mempercayai keilmuan kalangan ulama.

“Mendekati para ulama itu caranya mengajak bicara baik-baik. Kalau dengan sertifikasi justru ulama merasa dicurigai dan muncul ketidaktenangan karena ada semacam stratafikasi melalui sertifikasi BNPT tadi,”jelas Syuhada.

Meski versi BNPT, sertifikasi bertujuan baik, justru bertentangan dengan tradisi keseharian para ulama maupun ustaz. Misalnya, papar Syuhada, dengan sertifikasi ada strata-strata ulama serta klasifikasi yang terbentuk.

Padahal selama ini para ulama saling menghargai masing-masing spesialisasi keilmuan. Bahkan tak pernah ada ungkapan saling mengunggulkan kemampuan. “Saya khawatir justru timbul cara klasifikasi ulama yang menuju radikalisme.

Redaktur: Ajeng Ritzki Pitakasari

Reporter: Indah Wulandari

***

MUI tolak sertifikasi ulama

Angga Rosa AD – Koran Sindo

Selasa,  11 September 2012  −  20:52 WIB

Sindonews.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Semarang menolak menolak wacana sertifikasi ulama yang gagas Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT). MUI tidak bisa menerima apapun dalih dan alasan BNPT karena sertifikasi ulama dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM), dengan cara membatasi orang berbicara dan berpendapat.

Sekretaris MUI Kabupaten Semarang Zaenal Muttaqi menuturkan, sertifikasi ulama merupakan bentuk upaya untuk membatasi orang berpendapat. Ini melanggar HAM dan bertengtangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

“Meski sertifikasi ulama masih wacana, tapi kami menilai ada upaya untuk membatasi ulama. Ini melanggar HAM dan sama halnya kita akan dikembalikan ke orde baru. Jika itu terjadi, maka kebebasan berpendapat dikebiri,” ujar Zaenal menjelaskan kepada wartawan, Selasa (11/9/2012).

Menurut Zaenal, wacana tersebut juga berpotensi memunculkan stigma ulama berlebel di tengah masyarakat. Pasalnya, sertifikasi secara tidak langsung hanya legitimasi pemberian lebel dari pemerintah kepada para ulama.

“Bisa dibayangkan, bila sertifikasi dilaksanakan maka akan timbul istilah ulama berlebel dan ulama tanpa lebel,” ujarnya.

Di sisi lain, dia menilai ada nuansa politik dalam wacana sertifikasi ulama. “Kami khawatir sertifikasi ulama akan ditunggangi unsur politis. Dan yang paling berbahaya jika sertifikasi itu nantinya digunakan untuk kepentingan politik,” tukasnya.

Dia menjelaskan, selama ini induk organisasi ulama memiliki fungsi dan berperan sebagai pembina bagi para ulama dalam memberi dakwah. Pembinaan yang ditekankan adalah larangan mengutarakan atau menyebar kebencian terhadap pihak lain.

“Di kabupaten Semarang ada sekitar 400 ulama dan 105 Ponpes dibawah naungan NU (Nahdlatul Ulama). Dan sebagai induk organisasi NU sudah menajalankan tupoksi (tugas pokok dan fungsi)-nya dengan baik serta melakukan pembinaan terhadap ulama dan umaroh,” tandasnya.

Sementara itu, Kasi Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Semarang M Wafa ketika dikonfirmasi terkait penolakan sertifikasi ulama menjelaskan, sebagai pelaksana teknis di lapangan, pihaknya akan bersikap menunggu keputusan dari Kemenag pusat.

“Saya tidak mau berpendapat tentang sertifikai ulama. Sebagai pelaksana teknis kami menunggu keputusan dari pusat,” katanya.

(azh)

***

Ansyad Mbai: BNPT tak Perintahkan Sertifikasi Ulama

Senin, 10 September 2012, 21:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Ansyad Mbai membantah pihaknya menggulirkan isu sertifikasi ulama di Indonesia. Yang benar adalah Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris mencontohkan Singapura yang melakukan sertifikasi ulama.

“Jadi itu hanya memberikan contoh dengan sertifikasi (pemuka agama Islam) di Singapura. Jadi itu plintiran, BNPT punya program seperti itu,” kata Kepala BNPT, Ansyaad Mbai yang dihubungi Republika, pada Senin (10/9).

Ansyaad menambahkan BNPT tidak akan mengekor program dari negara lain untuk diterapkan dalam proses deradikalisasi di Indonesia. Menurutnya masing-masing negara memiliki karakteristik dan ancamannya sendiri.

Negara seperti Singapura, lanjutnya, memang lebih baik dengan melakukan sertifikasi pemuka agama Islam karena berbeda dengan Indonesia. Singapura merupakan negara kecil dengan jumlah penduduk yang terbatas. Dari segi keragaman dan pemahaman keagamaan pun berbeda antara Singapura dan Indonesia.
Akan tetapi tidak hanya Singapura, ia menambahkan, tetapi juga di negara muslim seperti Turki pun sudah melakukan sertifikasi terhadap pemuka agama Islam. Ansyaad memaparkan di Turki seorang ulama harus lulus dari sekolah yang sudah disertifikasi pemerintah Turki yang disebut Imam Khotib School.
Seorang ulama di Turki harus lulus dari sekolah itu terlebih dahulu sebelum menyiarkan ajaran dan ceramahnya kepada masyarakat. Hal itu ia ketahui saat bertukar pikiran dengan Duta Besar Turki di Jakarta.
“Jadi tidak semua orang bisa berdakwah seperti itu (berbau radikalisme),” jelasnya.

Redaktur: Hafidz Muftisany

Reporter: Bilal Ramadhan

(nahimunkar.com)

(Dibaca 736 kali, 1 untuk hari ini)