GP Anshor : New Normal, Pemerintah Akan Bunuh Pesantren

  • PP Muhammadiyah: Pemerintah Diharap Tak Buru-buru Buka Pesantren.

Inilah beritanya.

***

GP Anshor : New Normal, Pemerintah Akan Bunuh Pesantren

  • “Situasi seperti ini, jika pemerintah memberlakukan new normal tanpa menghitung keberadaan pesantren, maka sama saja pemerintah ingin membunuh pesantren. Bukan hanya menganaktirikan, tetapi juga menciptakan episentrum baru,” tandasnya.

Jakarta – Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan pemerintah akan bahaya memaksakan tatanan kehidupan normal baru atau new normal di saat wabah COVID-19 masih merajalela.

Terutama bagi kehidupan di Pondok Pesantren yang jumlahnya puluhan ribu.

Menurut politikus Gus Yaqut, di Indonesia ada sekitar 28 ribu pesantren dengan jumlah santri sekitar 18 juta orang.

Dengan kata lain, lingkungan pendidikan keagamaan ini menjadi kelompok yang rentan terpapar Covid-19 jika new normal diberlakukan.

“Pesantren sangat rentan jika diberlakukan new normal, sangat rentan untuk menjadi episentrum baru,” ucap Gus Yaqut dalam diskusi secara virtual bertajuk Bincang Seru Menuju New Normal bersama Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas, Rabu (27/5).

Pondok pesantren menjadi sangat rentan karena kondisi di lingkungannya yang mayoritas tidak besar.

Banyak pesantren itu bangunannya sederhana.

“Saya tidak bicara pesantren besar, modern, banyak pesantren kecil-kecil. Satu kamar itu bisa diisi sepuluh sampai dua puluh anak. Bayangkan (bagaimana) mereka bisa melakukan jaga jarak sebagai syarat memperlemah penyebaran Covid-19,” sebut Yaqut.

Kemudiam, tempat wudhunya rata-rata masih berupa bak besar untuk digunakan bersama-sama, tidak menggunakan pancuran dengan air mengalir.

“Situasi seperti ini, jika pemerintah memberlakukan new normal tanpa menghitung keberadaan pesantren, maka sama saja pemerintah ingin membunuh pesantren. Bukan hanya menganaktirikan, tetapi juga menciptakan episentrum baru,” tandasnya.

Majalahayah.com, By  KS  May 28, 2020

 

***

PP Muhammadiyah: Pemerintah Diharap Tak Buru-buru Buka Pesantren

 
 


Tadarus dan semaan Quran di ponpes putri. (Barcroft Media via Getty Images-Barcroft Media)

 

JAKARTA – Pemerintah sedang mengkaji untuk kembali membuka pesantren secara bertahap di tengah pandemi virus Corona (COVID-19). PP Muhammadiyah mengingatkan agar keputusan membuka kembali pesantren tidak ditetapkan dengan tergesa-gesa.

“Sebaiknya pemerintah fokus pada pencegahan dan penyembuhan sampai benar-benar aman. Harus ada jaminan dari para ahli bahwa suatu daerah tidak terdampak COVID-19. Harus ada pernyataan dari pihak bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika persyaratan ini sudah dipenuhi baru bisa dibuka secara terbatas dengan protokol yang ketat,” kata Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti saat dihubungi, Kamis (28/5/2020).

Dia menuturkan banyak pesantren yang santri-santrinya itu berasal dari luar daerah. Ketika pesantren kembali dibuka, maka santri dari luar daerah yang kembali ke pesantren akan berpotensi membawa virus walaupun tanpa gejala.

“Mereka yang berasal dari luar daerah juga lebih berisiko karena harus menggunakan angkutan umum baik darat, laut, maupun udara. Para santri masih bisa belajar di rumah masing-masing karena sekolah juga belum aktif dan dibuka penuh,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengatakan pemerintah sedang mengkaji untuk kembali membuka pesantren secara bertahap. Namun perlu kehati-hatian agar tak terjadi penularan virus Corona (COVID-19) di lingkungan pesantren.

“Secara bertahap memang dimungkinkan untuk membuka kembali pesantren. Namun ini perlu kehati-hatian jangan sampai banyak santri di pesantren terjangkit COVID-19 usai dibuka kembali,” ujar Fachrul saat menerima Satgas COVID-19 DPR RI di kantornya, Jakarta Pusat seperti dilihat dari rilis di laman resmi Kemenang, Kamis (28/5/2020).

Fachrul mengatakan Presiden Jokowi memberikan arahan khusus terkait protokol kesehatan saat membuka pesantren itu agar tak terjadi penularan virus Corona. Sementara pembukaan madrasah dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) ada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Dan ini sangat ditekankan oleh Presiden Joko Widodo. Untuk madrasah dan PTKI sesuai dengan kebijakan Kemendikbud,” kata Menag. (dtc)

Editor  Arifin

 –

smol.id, 29 May 2020 | 06:47

 

(nahimunkar.org)

(Dibaca 1.195 kali, 1 untuk hari ini)