• Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan grasi untuk pengedar narkoba, Meirika Franola atau Ola adalah kecerobohan.
  •  Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi sangat berkeberatan dan merasa terhina atas pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang menuding bahwa mafia narkoba sudah masuk ke lingkaran Istana.

Inilah beritanya.

***

Mahfud: pemberian grasi itu agak ceroboh

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan grasi untuk pengedar narkoba, Meirika Franola atau Ola adalah kecerobohan.

“Menurut saya, pemberian grasi itu agak ceroboh karena Mahkamah Agung (MA) sendiri tidak merekomendasikan hal itu,” kata Mahfud MD di Jakarta, Jumat.

Karena tidak ada rekomendasi dari MA, maka Mahfud mempertanyakan apa yang menjadi dasar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi tersebut.

Karena itu, Mahfud menduga mafia narkoba telah masuk ke lembaga yang bisa memberi masukan kepada Presiden untuk memberikan grasi kepada pengedar narkoba.

“Mafia itu kan tidak terlihat dan bisa masuk ke mana-mana. Bisa masuk ke polisi, pengadilan, kehakiman dan lain-lain,” ujarnya.

Mahfud menilai Presiden kecolongan dengan pemberian grasi tersebut karena Presiden biasanya cermat mengambil tindakan dan kebijakan.

“Itu sudah sah dan tidak bisa dicabut begitu saja atau diganggu gugat. Namun, ada dugaan bahwa Ola mengulang kejahatannya dari dalam jeruji penjara,” katanya.

Atas kejahatan yang sama itu, Ola mengendalikan peredaran narkoba dari balik jeruji penjara, justru bisa menjadi landasan bagi polisi dan jaksa untuk mengadili kembali.

“Jaksa juga bisa kembali menuntut Ola dengan hukuman mati. Justru itu lebih mudah daripada kita meminta Presiden untuk mencabut grasi yang sudah diberikan,” tuturnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan grasi kepada dua pengedar narkoba, salah satunya Meirika Franola yang sebelumnya divonis hukuman mati oleh pengadilan.

Atas grasi dari Presiden, hukuman Ola berubah dari hukuman mati menjadi seumur hidup.

(D018/A011)

Editor: Jafar M Sidik/ antaranews.com Jumat, 9 November 2012 13:41 WIB

***

Mensesneg keberatan atas pernyataan Mahfud MD

Jakarta (ANTARA News ) – Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi sangat berkeberatan dan merasa terhina atas pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang menuding bahwa mafia narkoba sudah masuk ke lingkaran Istana.

“Saya sangat berkeberatan dan terhina dengan kata-kata saudara Mahfud yang menuduh mafia narkoba sudah masuk ke lingkaran Istana. Suatu tuduhan yang amat keji, dan mencemarkan nama Lembaga Kepresidenan,” kata Mensesneg Sudi Silalahi melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

Dia meminta Mahfud untuk menjelaskan pernyataan tersebut kepada dirinya dan Presiden, dengan disertai bukti-bukti dan keterangan lain yang mendukung.

Mensesneg menegaskan bahwa sudah beberapa kali dijelaskan bahwa proses pemberian grasi terhadap terpidana narkoba Meirika Franola alias Ola sudah melalui proses yang sistemik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dia menjelaskan bahwa sebelum rekomendasi pemberian grasi sampai ke Presiden, dirinya juga telah memastikan bahwa semua proses sudah dilalui, dan dilakukan penelitian yang seksama untuk memastikan bahwa semua pihak telah memberikan rekomendasi dan pertimbangan.

“Bahkan untuk permohonan grasi kasus-kasus tertentu, misalnya pembunuhan berencana, terorisme, narkoba, terpidana WNA, Presiden sering memimpin sendiri rapat yang dihadiri para menteri dan pejabat terkait, sebelum keputusan diambil oleh Presiden,” ujar Mensesneg.

Sudi mengatakan bahwa dirinya siap menerima sanksi apapun apabila terbukti melakukan penyimpangan dan dianggap di bawah pengaruh mafia narkoba.

“Di hadapan Allah dan rakyat Indonesia, saya, kami semua yang berada di lingkaran Istana siap menerima sanksi apapun jika terbukti melakukan penyimpangan dan apalagi dianggap di bawah pengaruh mafia narkoba. Sebaliknya, jika saudara Mahfud tidak bisa menjelaskan dan membuktikan tuduhannya, secara kesatria tentu harus menerima sanksi yang sama,” kata Sudi.

Sudi Silalahi mengharapkan persoalan ini bisa diselesaikan secara terbuka dan tuntas, demi martabat dan kehormatan pihak Istana, yang bertugas di lembaga kepresidenan.

(R028/Z002)

Editor: Ruslan Burhani/ antaranews.com Jumat, 9 November 2012 22:40 WIB

(nahimunkar.com)

(Dibaca 407 kali, 1 untuk hari ini)