Kesesatan tertinggi adalah menyekutukan Allah dengan selain-Nya. Itulah kemusyrikan.

Siapapun, ketika keyakinannya sudah sesat, maka cara berfikir, pandangan hidup, dan prakteknya akan menyimpang. Hingga setan pun dipuja, lalu manusia yang salah pun dibela bila dianggap sebagai rekan setan, agar dengan cara membela rekan setan itu akan mendapatkan perlindungan dari setan. Untuk mendapatkan sesuatu dari setan, dilakukanlah apa saja yang menjadi ridhonya setan. Sampai berdoa dan menyembah yang hanya untuk Allah pun sampai dikorbankan menjadi demi setan. Itulah kejahatan dan kesesatan paling dahsyat.

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ(5)

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan (do`a) nya sampai hari kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) do`a mereka? (QS Al-Ahqaf/ 46: 5).

Dan itu dipraktekkan dalam kehidupan dengan aneka macam bentuk. Baca saja contoh kasus berikut ini. Semoga jadi peringatan berharga, dan takut akan siksa di neraka kelak.

***

Larung Sesaji SBY-Boediono

Mengawali kampanye, Tim Pemenangan SBY-Boediono menggelar larung sesaji di Sungai Brantas, Kelurahan Semampir, Jawa Timur. Salah satu sesaji yang dilarung adalah 2 ekor itik berstiker SBY for President. (http://foto.soup.io/post/)JUNE2 2009

  • Ketika persidangan kasus Corby mulai berjalan, pemerintah Australia memberi tekanan agar Corby tidak dijatuhi hukuman mati, hasilnya Corby hanya divonis 20 tahun. Bahkan, media cetak dan elektronika Australia melalui pemberitaannya berupaya sedemikian rupa membentuk opini bahwa Corby tidak bersalah.
  • Dukungan emosional warga Australia terhadap Corby, antara lain terbentuk akibat penayangan ucapan memelas Corby di stasiun teve setempat: “Help me… Help me Australia!” Dengan ratapan itu, warga Australia meyakini bahwa Corby tidak bersalah. Belakangan ratapan memelas itu hanyalah rekayasa semata. Sebagaimana diungkap stasiun TV Channel Nine Australia pada 22 Juni 2008.
  • Ratapan memelas Corby tadi, menurut Channel Nine, dibuat oleh Ron Bakir, salah seorang kawan setia Corby. Sebelum didokumentasikan, Corby sempat berlatih mengucapkan dan mengekspresikan ratapan memelas tadi, sampai akhirnya direkam dan dipublikasikan secara luas di Australia. Fakta kebohongan Corby diungkap Channel Nine melalui sebuah film dokumenter berdurasi 120 menit yang diberi judul Schapelle Corby: The Hidden Truth.
  • Beberapa pekan setelah kebohongan Corby terungkap, sekitar Juli 2008 terungkap pula kepemilikan 4,2 kg mariyuana yang ditemukan petugas Indonesia di dalam sarung tas papan selancar Schapelle Corby pada tahun 2004 lalu. Pemiliknya adalah Michael Corby, ayah Schapelle Leigh Corby sendiri. Bahkan juga terungkap, bahwa Michael Corby sudah melakoni binis penyelundupan mariyuana sejak tahun 1980-an.
  • Fakta tersebut diungkap oleh Alan Treambath yang merupakan sepupu Michael Corby. Bahkan Alan Treambath berkeyakinan kuat bahwa Schapelle Corby sepanjang hidupnya sudah akrab dengan bisnis mariyuana yang dijalankan ayahnya. (https://www.nahimunkar.org/161/memperingati-tragedi-bom-bali-pembantaian-muslim/)
  • Sosok seperti Corby inilah yang oleh SBY diberikan grasi pengurangan hukuman sampai lima tahun.
  • Menurut Romly Atmasasmita (Ahli hukum pidana dari Universitas Padjadjaran, Bandung), seluruh negara di dunia sepakat bahwa kejahatan narkotik merupakan kejahatan berat dan bersifat internasional sehingga pelakunya tidak perlu diberi grasi. Artinya, pemberian grasi untuk Schapelle Corby menabrak Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

***

PADA PERTENGAHAN MEI 2012 lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi berupa pengurangan lima tahun hukuman penjara kepada Schapelle Leigh Corby, warga negara Australia yang pada 8 Oktober 2004 ditangkap di Bandara Ngurah Rai Bali karena menyelundupkan 4,2 kg mariyuana di dalam tasnya. Oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada 27 Mei 2005 Corby  divonis 20 tahun penjara.

Selain Corby, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga memberikan grasi berupa pengurangan dua tahun hukuman penjara kepada Peter Achim Franz Grobmann (53 tahun), warga negara Jerman terpidana lima tahun penjara yang ditangkap petugas Bea dan Cukai pada 10 Maret 2010 di Bandara Ngurah Rai atas kepemilikan ganja seberat 4,9 gram. Grasi untuk Grobmann diberikan melalui Keppres No 23/G Tahun 2012 yang diputus 15 Mei 2012.

Ada yang menduga, pemberian grasi sebagaimana terjadi pada Corby dan Grobmann telah dilakuan Presiden SBY secara diam-diam terhadap sejumlah narapidana sindikat narkotik. Namun yang menjadi perhatian lebih publik adalah kasus Schapelle Corby, karena di dalamnya ada ‘kisah’ yang terkesan dramatis. Beberapa hari sebelum sidang Corby berlangsung, tampak lilitan pita warna hijau muda di pohon-pohon pinus sepanjang jalan di depan gedung Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai dukungan moral kepada Corby.

Ketika persidangan kasus Corby mulai berjalan, pemerintah Australia memberi tekanan agar Corby tidak dijatuhi hukuman mati, hasilnya Corby hanya divonis 20 tahun. Bahkan, media cetak dan elektronika Australia melalui pemberitaannya berupaya sedemikian rupa membentuk opini bahwa Corby tidak bersalah.

Pembentukan opini media Australia itu ternyata efektif. Hasilnya, KBRI Canberra dan kantor-kantor perwakilan RI lainnya menjadi sasaran kekesalan warga Australia, ada yang mengirimkan paket berisi “serbuk putih” yang sempat menghebohkan aparat keamanan dan diplomat RI di KBRI Canberra. Selain itu, Konsulat RI di Perth, Australia Barat, menerima surat bertuliskan tangan yang berisi ancaman: “Jika Schapelle Corby tidak segera dibebaskan, anda semua akan menerima setiap peluru ini menembus otak.”

Dukungan emosional warga Australia terhadap Corby, antara lain terbentuk akibat penayangan ucapan memelas Corby di stasiun teve setempat: “Help me… Help me Australia!” Dengan ratapan itu, warga Australia meyakini bahwa Corby tidak bersalah. Belakangan ratapan memelas itu hanyalah rekayasa semata. Sebagaimana diungkap stasiun TV Channel Nine Australia pada 22 Juni 2008.

Ratapan memelas Corby tadi, menurut Channel Nine, dibuat oleh Ron Bakir, salah seorang kawan setia Corby. Sebelum didokumentasikan, Corby sempat berlatih mengucapkan dan mengekspresikan ratapan memelas tadi, sampai akhirnya direkam dan dipublikasikan secara luas di Australia. Fakta kebohongan Corby diungkap Channel Nine melalui sebuah film dokumenter berdurasi 120 menit yang diberi judul Schapelle Corby: The Hidden Truth.

Beberapa pekan setelah kebohongan Corby terungkap, sekitar Juli 2008 terungkap pula kepemilikan 4,2 kg mariyuana yang ditemukan petugas Indonesia di dalam sarung tas papan selancar Schapelle Corby pada tahun 2004 lalu. Pemiliknya adalah Michael Corby, ayah Schapelle Leigh Corby sendiri. Bahkan juga terungkap, bahwa Michael Corby sudah melakoni binis penyelundupan mariyuana sejak tahun 1980-an.

Fakta tersebut diungkap oleh Alan Treambath yang merupakan sepupu Michael Corby. Bahkan Alan Treambath berkeyakinan kuat bahwa Schapelle Corby sepanjang hidupnya sudah akrab dengan bisnis mariyuana yang dijalankan ayahnya. (https://www.nahimunkar.org/161/memperingati-tragedi-bom-bali-pembantaian-muslim/)

Sosok seperti Corby inilah yang oleh SBY diberikan grasi pengurangan hukuman sampai lima tahun. Dengan memberi grasi kepada Corby, pemerintah Indonesia berharap agar pemerintah Australia melakukan hal serupa terhadap tahanan asal Indonesia, misalnya tahanan anak-anak di bawah umur yang cukup banyak berada di dalam tahanan Australia Utara karena terlibat sebagai anak buah kapal dalam kasus trafficking. Juga, imigran gelap (nelayan) asal Indonesia yang berjumlah ratusan dan mendekam di sejumlah tahanan di Australia.

Kalau benar demikian tujuannya, maka sebegitu tingginya nilai Schapelle Corby di mata SBY, sehingga layak dibarter dengan ratusan tahanan Indonesia yang mendekam di tahanan Autralia? Sebaliknya, begitu rendahnya nilai rakyat kita di mata Presiden SBY sendiri. Seperti transaksi barter antara pedagang emas dengan pedagang kerupuk.

Bila harga satu gram emas dalam rupiah mencapai Rp 500.000 dan harga satu keping kerupuk berharga Rp 500, maka dalam transaksi barter dengan pedagang kerupuk, pedagang emas bisa mendapatkan 1000 keping kerupuk setiap gram yang ditukarnya. Atau setara dengan 25 kaleng kerupuk warung, karena biasanya satu kaleng berisi 40 keping kerupuk.

Namun alasan pemberian grasi kepada Corby seperti disebut diatas, dikhawatirkan oleh Nasir Djamil (Wakil ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat). Karena, saat Grasi untuk Corby itu diterbitkan, pemerintah Australia belum menjanjikan kompensasi apa pun sebagaimana diinginkan pemerintah Indonesia. “Belum ada kejelasan kompensasi hukuman kok sudah diputuskan? Harusnya sudah ada komunikasi intensif dengan pihak Australia sehingga keinginan adanya timbal balik memang akan terjadi.” Demikian Nasir Djamil.

Hal ini diperkuat oleh Hikmahanto Juwana (Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia), pemerintah Australia sama sekali tidak ikut campur atas grasi berupa pengurangan masa tahanan selama lima tahun yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Schapelle Corby. Hal tersebut terungkap pada pertemuan pejabat Duta Besar Australia, David Angel dengan Wakil Ketua DPR Priyo Budisantoso pada 2 Juni 2012 lalu.

Hikmahanto Juwana justru bertanya-tanya, “…mengapa presiden begitu baik hati dan ramah memberikan grasi kepada Corby? Apa yang istimewa dari Corby, sehingga presiden harus membuat keputusan sulit untuk tidak konsisten dengan kebijakannya sendiri dalam memberantas Narkoba?”

Kalau pemberian grasi kepada Corby disandarkan pada alasan tadi, maka rakyat bertanya, apa alasan SBY memberikan grasi kepada Peter Achim Franz Grobmann asal Jerman? Barter juga?

Pemberian grasi merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, upaya itu tetap mendapat kecaman. Salah satu kecaman itu datangnya dari Ibnu Aspelu (Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, Kalimantan Tengah). Menurut Ibnu Aspelu, pemberian grasi kepada Schapelle Corby merupakan keputusan yang sangat tidak tepat dan dapat berpengaruh terhadap wibawa Indonesia di luar negeri. Apalagi, selama ini SBY selalu mendengung-dengungkan perlunya pengetatan pemberian remisi terhadap terpidana narkotika.

Menurut Romly Atmasasmita (Ahli hukum pidana dari Universitas Padjadjaran, Bandung), seluruh negara di dunia sepakat bahwa kejahatan narkotik merupakan kejahatan berat dan bersifat internasional sehingga pelakunya tidak perlu diberi grasi. Artinya, pemberian grasi untuk Schapelle Corby menabrak Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Sedangkan menurut Tim Lindsey (pakar hukum asal Australia), melalui salah satu tulisannya di harian Sydney Morning Herald, pemberian grasi kepada Corby justru menjadi simbol kekalahan perang SBY dalam pemberantasan narkoba. Lindsey juga mengatakan, langkah SBY dalam memerangi narkoba justru tidak konsisten dan mundur.

Tentu sulit bagi masyarakat awam memahami kebijakan SBY yang seperti itu. Namun untuk memudahkan memahami upaya pemberian grasi kepada terpidana penyelundup narkoba, barangkali bisa digunakan perspektif lain. Misalnya, melalui pendekatan pemahaman kasus pesugihan atau ilmu kebal. Para pelaku pesugihan atau pemilik ilmu kebal, pada akhirnya harus mengorbankan anggota keluarganya sendiri, seperti istri atau anak, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi manakala kontrak kerja sama dengan setan berlangsung.

Setelah sekian lama pelaku pesugihan atau pemilik ilmu kebal menikmati kesugihannya atau kekebalannya, maka pada waktu-waktu tertentu si setan yang dijadikan sumber kesugihan dan kekebalannya akan menagih janji. Tanpa diminta sekalipun, janji itu harus dipenuhi, misalnya matinya salah satu anggota keluarga, bisa istri atau anak.

Kebijakan SBY tadi barangkali ibarat pelaku pesugihan atau pemilik ilmu kebal yang sedang memenuhi janji. Selama ini, boleh jadi pemerintahan SBY pernah melakukan semacam kontrak dengan setan. Misalnya, dalam upaya penanggulangan terorisme.

Sebagaimana sama-sama kita ketahui, dalam upaya penangulangan terorisme, pemerintah Indonesia mengandalkan keunggulan Densus 88 (Detasemen Khusus 88), yang merupakan satuan khusus di dalam tubuh Kepolisian RI dan dirancang sebagai unit antiteroris.

Densus 88 selain dibiayai oleh Amerika dan Belanda juga oleh Australia. Apalagi, dalam kasus Bom Bali I yang terjadi pada 12 Oktober 2002, warga Australia yang paling banyak jadi korban teror bom yang dirancang Imam Samudera dan kawan-kawan tersebut, yaitu sebanyak 83 orang dari total 202 korban tewas.

Australia selain memberikan bantuan dana sekian juta dolar, juga memberikan pelatihan kepada anggota Densus 88. Karena merasa telah memberi bantuan signifikan kepada Densus 88, pemerintah Australia pada suatu ketika (2010) merasa berhak mengaudit Densus 88, ketika terjadi penganiayaan yang dilakukan Densus 88 di Ambon, Maluku terhadap tahanan yang diduga terlibat separatisme.

Keinginan pemerintah Australia mengaudit Densus 88 tentu saja janggal. Apalagi, korban kasus penganiayaan yang dilakukan oknum anggota Densus 88 adalah anasir separatis yang mempunyai cita-cita mendirikan negara di dalam negara.

Nah, barangkali agar pemerintah Australia tak terlalu kecewa, pihak kita membela-belai hatinya dengan memberikan grasi untuk Corby. Kalau Corby diberi grasi, maka agar tidak terlihat diskriminatif, Grobmann juga dikasih dong. Begitulah perilaku para pemuja ‘setan’ manusia. Kebijakannya lebih ditujukan untuk membuat sang ‘setan’ senang, meski harus mengorbankan ‘anaknya’ sendiri, bahkan mengorbankan martabat bangsanya sendiri di mata dunia. Oleh karena itu, jangan sekali-kali meminta bantuan kepada setan. Haram. (haji/tede/nahimunkar.com)

(nahimunkar.com)

(Dibaca 730 kali, 1 untuk hari ini)