INILAHCOM, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Idrus Marham menyebut gugatan yang diajukan tim Prabowo-Hatta adalah untuk memerangi dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pilpres 9 Juli 2014 kemarin.

“Ada kecurangan ada cacat dalam proses ini (Pilpres) itulah yang kami perangi, jadi tim Prabowo dan Hatta berjuang untuk memerangi kecurangan, memerangngi ketidak adilan, memerangi semacam penghianatan terhadp proses demokratisasi itu seharusnya jujur itu yang kita perangi,” kata Idrus di Polonia, Jakarta Timur, Minggu (3/7/2014).

Menurutnya, gugatan yang diajukan ke lembaga tinggi negara itu bukanlah untuk mendapat kemenangan atau melihat kekalahan salah satu pasangan. Namun gugatan tersebut adalah untuk membuktikan bahwa ada dugaan kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu 2014.

“Jadi disini bukan semacam menang atau tidak menang, tetapi persoalannya di dalam proses itu (pemilu) masih menunjukan adanya kecurangan adanya ketidak adilan bahkan adanya penghianatan proses di demokrasi ini,” tegas Idrus.

Dia mengatakan, dugaan kecurangan dalam proses Pilpres telah mencederai dan menghianati proses demokrasi yang bersama-sama dibangun selama puluhan tahun. Bahkan dia menyebut dugaan kecurangan tersebut telah menghancurkan masa depan bangsa Indonesia.

“Apabila ada penghianatan di proses demokrasi itu maka ini tidak hanya mencederai moralitas bangsa, berati ini telah melakukan kontribusi kehancuran bangsa Indonesia kedepan saya kira itu komitmen kita itu,” tutup Idrus.

Sebelumnya, tim Prabowo-Hatta melakukan gugatan ke MK atas keputusan KPU terkiat Pilpres 2014 ini. Mereka menilai sedikitnya terdapat dugaan lima kejanggalan di TPS (tempat pemungutan suara (TPS). Dimana kejanggalan tersebut bersipat masif, terstruktur dan sistematis.[jat] Oleh: Indra Hendriana

nasional – Minggu, 3 Agustus 2014 | 23:10 WIB

***

Prabowo Gugat Hasil Pilpres: Berikut Jadwal Lengkap Gugatan Ke MK

 

Kabar24.com, JAKARTA–Mahkamah Konstitusi telah siap menggelar sidang gugatan Pilpres 2014 yang diajukan oleh capres-cawapres nomor urut 1 Prabowo-Hatta.

Sidang pertama dijadwalkan Rabu (6/8/2014) dengan agenda mendengarkan keterangan lisan dari pemohon untuk menjelaskan pokok-pokok permohonannya. Pada sidang tersebut, majelis hakim akan memberikan nasihat apabila permohonan perlu disempurnakan

Jika permohonan perlu perbaikan, maka pemohon harus menyampaikan perbaikannya pada keesokan hari atau Kamis (7/8/2014). Sidang untuk menerima perbaikan permohonan dilakukan Jumat (8/8/2014) sekaligus mendengarkan keterangan dan jawaban dari termohon, serta Bawaslu.

Setelah itu adalah proses persidangan biasa untuk pembuktian, mendengarkan saksi-saksi dan bukti. Proses tersebut memakan waktu kira-kira tujuh hari kerja.

MK sendiri membutuhkan waktu sekitar empat hari untuk menganalisa dan juga mempersiapkan putusan. Keputusan majelis hakim MK dijawalkan sudah dapat diketahui pada Jumat (22/8/2014). (Jibi/Bisnis.com)

Editor: Mia Chitra Dinisari/ Ismail Fahmi Minggu, 03/08/2014 12:44 WIB

***

Senin, 04 Agustus 2014 , 16:01:00

BEM UI Ajak Publik Dukung Prabowo-Hatta Gugat Hasil Pilpres ke MK

JAKARTA – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) M Ivan Riansa menyatakan, mpublik tidak perlu memermasalahkan gugatan atas hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, pasangan capres nomor urut 1 itu justru tengah menjalankan hak konstitusionalnya yang dijamin secara hukum.

“Apa yang berlangsung saat ini di MK adalah sesuatu yang sangat wajar dan merupakan tindakan yang mengedepankan semangat keadilan,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar di kampus UI Salemba, Jakarta, Senin (4/8).

Menurut Ivan, masyarakat semestinya perlu mendukung langkah Prabowo-Hatta menggugat ke MK. Dengan demikian, pemilu benar-benar menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan terpilih murni atas kehendak masyarakat.

“Kami menyerukan kepada kedua pihak pasangan calon presiden dan wakil presiden agar tetap menghormati proses yang berlaku. BEM UI mendukung proses penyelesaian sengketa hasil pemilu oleh MK, agar menghasilkan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan demokrasi di Indonesia,” katanya.

Karena itu, Ivan sekali lagi mengingatkan, meskipun KPU telah menyatakan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014 dengan perolehan suara 53,15 persen, namun prosesnya belumlah tuntas. Sebab, kepastian bahwa Joko Widodo-Jusuf Kalla menjadi pemenangn pilpres masih tergantung pada putusan MK.(gir/jpnn)

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.297 kali, 1 untuk hari ini)