UU Pen01

Ilustrasi/ indonesia.ucanews.com

Jakarta – Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tokoh Syi’ah Sampang, Madura, Tajul Muluk. Tajul menggugat UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal (156a) dan UU No. 1/PNPS pasal (4) Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

“Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi M Akil Mochtar saat membacakan amar putusan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 19 Sepetember 2013.

Hakim Konstitusi Patrialis Akbar mengatakan bahwa, Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama masih diperlukan walaupun rumusannya belum dapat dikatakan sempurna.

Patrialis mengatakan apabila Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama dicabut sebelum adanya peraturan baru, dikhawatirkan akan timbul penyalahgunaan dan penodaan agama yang dapat menimbulkan konflik di dalam masyarakat. “Hal tersebut seuai dengan ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945,” ujar Patrialis.

Patrialis mengatakan bahwa untuk menilai penerapan Pasal 156a KUHP dengan penafsiran yang berbeda adalah ruang lingkup dan kewenangan mutlak peradilan umum bukan persoalan konstitusionalitas norma. “Dengan demikian, permohonan Pemohon untuk pasal (156a) KUHAP adalah tidak beralasan menurut hukum,” ujar Patrialis.

Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Negeri Sampang, Jawa Timur, yang memvonis Tajul Muluk dengan hukuman dua tahun penjara dinilai tak profesional dan proporsional. Putusan terhadap pemimpin Syiah Sampang itu dinilai cacat hukum. Tajul Muluk sendiri oleh majelis hakim dianggap terbukti melanggar Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penistaan Agama karena dinilai telah menyebarkan ajaran sesat. Kecewa dengan vonis itu, Tajul Muluk kini mengajukan banding.

Kuasa Hukum Tajul Muluk, Ahmad Taufik mengatakan bahwa penggunaan pasal 156 a KUHP didasarkan atas pemahaman yang salah terhadap ajaran Syiah. Taufik menyatakan akan mencari upaya lain untuk membahas kembali undang-undang tersebut.

“Kami berharap Mahkamah menerima karena kalau tidak akan menjadi anarkis. Ketika suatu golongan dinyatakan sesat, harus ada SKB 3 Menteri, jadi tidak bisa sembarangan menyatakan seseorang sesat. Itu menyebabkan ketidakadilan,” ujarnya.

GALVAN YUDISTIRA  TEMPO.CO, KAMIS, 19 SEPTEMBER 2013 | 18:55 WIB

(nahimunkar.com)

(Dibaca 585 kali, 1 untuk hari ini)